Jakarta, Selular.ID – Kementerian Perhubungan akhirnya mengeluarkan aturan taksi online. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Perhubungan No. 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Aturan tersebut diterbitkan pada 19 Desember 2018 dan akan berlaku pada Mei 2019.

Dalam aturan baru itu, perusahan ride sharing, dilarang menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah. 

Aturan tersebut juga menegaskan Menteri Perhubungan memiliki wewenang untuk membuat skema perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

BACA JUGA:
Gojek Dicekal di Filipina, Ini Alasannya

Adapun tarif batas bawah dan tarif batas atas yang diterapkan perusahaan aplikator ditetapkan oleh menteri dan gubernur daerah terkait. Sesuai ketentuan, tarif yang kelak berlaku adalah Rp 3.500 sampai Rp 6.500 per Km.

“Dengan adanya beleid baru tersebut, perusahaan aplikasi dilarang menerapkan tariff murah, memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya.

Aturan baru tersebut, tentu sangat berdampak terhadap kinerja dua perusahaan taksi online, Grab dan GoJek. Pasalnya, keduanya tak lagi bisa menerapkan diskon tarif yang selama ini menjadi daya tarik bagi konsumen.

BACA JUGA:
Rudiantara Tanggapi Gojek Dilarang Masuk Filipina

Baik Grab dan GoJek terlihat sangat hati-hati dalam menanggapi ketentuan baru tersebut.

Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno mengatakan saat ini pihaknya baru mendapatkan dokumen Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Tri lebih lanjut mengatakan pihaknya akan mempelajari secara menyeluruh poin dalam aturan tersebut sebelum memberikan tanggapan.

“Saat ini kami masih mempelajari terlebih dahulu secara menyeluruh sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut,” jelas Tri.

BACA JUGA:
Grab Tambah Fitur Baru Di Roadmap Teknologi Keselamatan

Kendati demikian, ia menegaskan pihaknya akan menaati aturan perundangan yang berlaku di tempatnya beroperasi.

Senada, Michael Say, VP Corporate Affairs Gojek juga mengatakan pihaknya menghormati aturan yang disahkan oleh Menhub. Namun, ia memastikan akan lebih dulu mempelajari aturan tersebut.

“Saat ini kami masih mempelajari seluruh substansi penting di dalam peraturan tersebut, termasuk dampaknya terhadap seluruh mitra GoCar,” imbuh Michael