Beranda News Menkominfo dan Operator Jelaskan Kebocoran Data di DPR

Menkominfo dan Operator Jelaskan Kebocoran Data di DPR

-

Jakarta, Selular.ID – Hari ini, Senin (19/3/2018) DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) beserta para petinggi operator seluler, diantaranya Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata terkait registrasi SIM card prabayar.

Diketahui, registrasi SIM card prabayar telah berlangsung sejak 31 Oktober 2017 sampai berakhir pada 28 Februari 2018. Proses registrasi tersebut harus divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Saat ini, pelanggan seluler prabayar lama masih bisa melakukan registrasi, meski sekarang memasuki tahapan pemblokiran layanan telekomunikasi secara bertahap. Kesempatan tersebut berlaku sampai 30 April, di mana pada 1 Mei mulai diberlakukan pemblokiran total.

Terhitung sejak Rabu (14/3), jumlah nomor prabayar yang dinyatakan berhasil teregistrasi mencapai 351 juta.

Selama proses tersebut, Kominfo, operator seluler, hingga Ditjen Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sering diterpa isu kebocoran data pelanggan prabayar. Berulang kali juga mereka membantahnya.

Andreas Hugo Pareira, Anggota Komisi I DPR, Fraksi PDI Perjuangan menuturkan, ada debat tentang keamanan data pribadi saat registrasi siapa yang menjamin bahwa itu aman.

Dikatakan Andreas, bagaimana mencari jalan keluar antisipasi supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Siapa yang harus tanggung jawab, negara harus menjamin tapi bagaimana bentuk jaminan negara.

“Kita belum punya Undang-undang perlindungan data pribadi, yang menjadi penyimpang keterbukaan publik. Perlu ada UU perlindungan data pribadi, terhadap siapa saja yang menerahkan data pribadinya kepada operator dan negara wajib memberikan perlindungan data pribadi” tutur Andreas.

Dikatakan dia, Kalau ada kebocoran data pribadi akan ada bencana.

Sementara itu Meutya Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menuturkan, pemanggilan Kominfo dan operator adanya sinyal (kebocoran data),

“Makanya Komisi I memanggil Menkominfo dan operator seluler untuk duduk bersama. Kesiapannya bagaimana untuk melakukan proteksi data pribadi konsumen seluler ini,” tutur Meutya.

Dalam kesempatan yang sama, selain tentang UU Perlindungan Data Pribadi, Roy Suryo, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat,  menyoroti tentang kesenjangan data antara jumlah kartu prabayar yang teregistrasi versi operator seluler dan versi Ditjen Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh  Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika memang ada perbedaan hit data nomor prabayar yang diregistrasi dengan milik Ditjen Dukcapil.

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Infornatika (Kominfo) menekankan dan menegaskan tidak ada kebocoran data pelanggan, yang benar adalah penyalahgunaan data NIK dan nomor KK.

“Yang ramai data bocor di Kemkominfo, padahal tidak ada bocor data di Kemkominfo, karena Kemkominfo hanya memonitor data jumlah yang melakukan registrasi,” kata Rudiantara.

Rudiantara juga mengatakan, pihak Kemkominfo sama sekali tidak menyimpan data kependudukan yang digunakan untuk registrasi kartu prabayar.

“Kami akui ada penyalahgunaan NIK, bukan kebocoran data. Kata-kata kebocoran terlalu berlebihan, karena yang terjadi penyalahgunaan NIK dan KK,” ucap Rudiantara di Gedung Komisi Satu DPR Jakarta.

Baca juga: Ombudsman: Penyalahgunaan Data NIK Terjadi Karena Pemerintah Tidak Serius

Dari sisi Operator Ririek Adriansyah, CEO Telkomsel menjelaskan, dan memastikan bahwa data tidak akan bocor, karena tugas operator hanya sebagai pihak yang memvalidasi data yang ada di database Dukcapil. Di sisi lain operator memastikan perangkat IT yang dimilikinya sudah sertifikasi ISO 270001.

Artikel Terbaru