Saturday, August 24, 2019
Home News Ketua KPPU: Jangan Sampai Network Sharing Rugikan Negara dan Ciptakan Persaingan Tidak...

Ketua KPPU: Jangan Sampai Network Sharing Rugikan Negara dan Ciptakan Persaingan Tidak Sehat

-

Teknisi Telkomsel melakukan pengecekan jaringan
Teknisi Telkomsel melakukan pengecekan jaringan

Jakarta, Selular.ID – Di tengah kisruh tarif interkoneksi yang saat ini penerapannya telah tertunda, wacana berbagi jaringan atau network sharing kembali mencuat kepermukaan. Dan nampaknya pertempuran operator untuk mewujudkan konsep berbagi jaring, melalui revisi peraturan pemerintah (PP) 52 dan 53 tahun 2000, mulai menemui titik terang.

Kondisi tersebut tidak lepas dari kabar bahwa pihak pemerintah, dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika, telah mendapatkan salinan draft revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Draf terbaru dari revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 sudah saya terima. Nantinya revisi peraturan tersebut, tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Joko Widodo,”  ucap Rudiantara, Mentri Komunikasi dan Informatika, dalam sebuah kesempatan.

Jika benar revisi tersebut tinggal menunggu tanda tangan dari orang nomor 1 di Republik Indonesia, persaingan operator telekomunikasi di Indonesia, akan memulai babak baru. Dimana salah satunya, kemungkinan besar konsep berbagi jaringan akan segera diterapkan.

Menanggapi akan segera disahkannya revisi peraturan pemerintah (PP) 52 dan 53 tahun 2000, Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan, sektor telekomunikasi merupakan salah satu industri yang menjadi perhatian KPPU. Karenanya KPPU akan segera mempelajari jika ada peraturan baru, terkait aturan main di Industri telekomunikasi.

Syarkawi melanjutkan, jika KPPU tengah menunggu aturan baru telekomunikasi tersebut untuk dipelajari dengan teliti, agar efesiensi industri telekomunikasi melalui network sharing dapat terjadi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Di sisi lain Syarkawi juga tak menginginkan network sharing yang digulirkan oleh Kominfo, ternyata justru merugikan operator telekomunikasi yang telah berusaha di industri tersebut. “Pokoknya jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” terangnya.

Lebih jauh perihal kemungkinan terjadi kisruh, jika konsep network jadi dijalankan, Syarkawi menilai, semua permasalahan tersebut bermuara pada persaingan usaha. Oleh sebab itu KPPU ingin menelisik lebih lanjut mulai dari regulasi itu dibuat hingga bagaimana menata industri telekomunikasi.

“KPPU mencium kegaduhan ini disebabkan karena regulasinya yang selalu terlambat dalam melakukan penyesuaian. Padahal teknologi telekomunikasi terus berkembang,”papar Syarkawi.

Sementara itu, dalam sebuah diskusi, Muhammad Nawir Messi, M.Sc. komisioner KPPU menyetujui adanya efesiensi di industri telekomunikasi nasional melalui network sharing. Namun menurutnya efesiensi tanpa diimbangi oleh fairness, tak akan membuat industri telekomunikasi Indonesia bebas dari sengketa persaingan usaha.

Fairness di mata komisioner KPPU ini tidak hanya pada titik tertentu saja melihatnya. Tetapi harus dilihat berapa besar uang yang telah dikeluarkan oleh pihak yang selama ini mau membangun infrastrktur telekomunikasinya selama ini. Terutama bagi operator yang mau dan masih konsisten membangun di daerah pelosok.

“Semua biaya yang dikeluarkan harus diperhitungkan di dalam perhitungan, baik itu untuk konsep interkoneksi maupun network sharing. Kalau kopensasi ini tidak ada maka akan selalu menimbulkan persoalan. Dan ujung-ujungnya diselesaikan di KPPU,” tuntas Nawir.

Latest