Jakarta, Selular.ID – Kebijakan penurunan biaya interkoneksi diindikasikan bakal mengalami penundaan waktu penetapannya yang semula akan ditetapkan oleh Menkominfo pada 1 September 2016 mendatang menyusul banyaknya konflik yang mewarnai kebijakan tersebut.
Menanggapi kabar mengenai penundaan penerapan interkoneksi, Alexander Rusli, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada surat pemberitahuan resmi dari Pemerintah.
“Selama belum ada surat yang membatalkan atau mencabut Surat sebelumnya, Indosat Ooredoo akan tetap menerapkan kebijakan penurunan interkoneksi yang baru sesuai surat edaran uang ada,” jelasnya.
Seperti yang diketahui, Kementrian Kominfo mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia dan dirilis pada 2 Agustus 2016 lalu yang berisi penurunan rata-rata 26% pada 18 skenario panggilan telepon dan SMS antar operator dan berlaku pada 1 September 2016 besok.
“Kami juga menegaskan bahwa seandainya SE dicabut atau dibatalkan, kami akan tetap menerapkan tarif interkoneksi baru tersebut sejauh terjadi kesepakatan antar operator secara B2B,” jelas Alex
Lebih lanjut menurut Alex kebijakan Menkominfo tentang penurunan tarif interkoneksi sebesar rata-rata 26% merupakan kebijakan pro-rakyat, karenanya harus didukung oleh semua pihak.
Dengan penurunan tarif interkoneksi ini, dikatakan Akex masyarakat akan dapat menikmati layanan telekomunikasi dengan harga yang lebih terjangkau, mendorong industri telekomunikasi lebih efisien, serta menciptakan iklim kompetisi yang lebih sehat.
