Jakarta, Selular.ID – Saat ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI tengah memiliki hajat besar melakukan revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 serta rencana pembuatan Peraturan Menteri mengenai penetapan biaya interkoneksi. Menkominfo bwrdalih revisi ini untuk efesiensi industri.
Dalam riset saham yang ditulis Leonardo Henry Gavaza, dari PT Bahana Sekurities, memastikan dua beleid baru tersebut akan menguntungkan dua emiten telekomunikasi yaitu Indosat dan XL. Dengan dua aturan yang baru tersebut Indosat dan XL menurutnya bisa monetisasi jaringan serta menghemat biaya interkoneksi yang selama ini mereka keluarkan.
Dari laporan keuangan 2015 tercatat Indosat membukukan pendapatan interkoneksi sebesar Rp 1,9 triliun. Namun beban interkoneksi yang dikeluarkan Indosat mencapai Rp 2,3 triliun atau tekor lebih dari Rp 400 miliar. Sedangkan XL mencatat pendapatan interkoneksi Rp 2,391 triliun. Sementara bebannya Rp Rp 2,320 triliun atau untung Rp 70 miliar
Keuntungan yang besar dari keluarnya aturan baru Kominfo ini diakui oleh pucuk pimpinan tertinggi Indosat Ooredo. Alexander Rusli, Presiden Direktur & CEO Indosat Ooredoo kepada awak media mengungkap penurunan biaya interkoneksi sebesar 26% sangat menolong Indosat. Kebijakan ini menurut Alex akan membuat beban biaya interkoneksi Indosat turun jauh.
Meski biaya interkoneksi sudah turun, namun Alex memastikan Indosat belum akan melakukan penurunan biaya ritel. “Untuk jangka pendek belum ada turun tarif, karena kita belum mengitung,”papar Alex.
Selain tak berdampak terhadap biaya telekomunikasi serta efesiensi industri, menurut Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) penurunan biaya interkoneksi ini berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat dan menghambat pertumbuhan pembangunan jaringan telekomunikasi.
Sejatinya biaya interkoneksi merupakan cost recovery bagi operator. Sementara biaya retail terdiri dari biaya interkoneksi, biaya aktivasi, dan marjin. Biaya recovery dibutuhkan operator untuk bisa terus membangun dan menjaga kualitas layanan telekomunikasi. Menurut Fahmy jika biaya recovery tak sesuai dengan kebutuhan membangun jaringan, cita-cita Presiden Jokowi yaitu infrastruktur broadband yang merata di seluruh Indonesia niscaya tak akan tercapai.
“Jika tujuannya menurunkan biaya retail, harusnya Menkominfo bisa menekan operator untuk menurunkan marjin keuntungan dan cost yang tidak penting. Dengan kedok efesiensi justru Menkominfo bisa merusak cita-cita Presiden Jokowi yang ingin membangun layanan broadband di seluruh Indonesia,”terang Fahmy.
