Selular.ID – Telkom Indonesia meraih dua penghargaan atas kinerja dan inovasi fungsi legal dalam ajang Asian Legal Business (ALB) Indonesia Law Awards 2026 serta In-House Counsel Summit & Awards 2026.
Pengakuan tersebut diberikan atas kontribusi tim legal Telkom dalam mengawal transformasi bisnis, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, dan mengembangkan layanan hukum berbasis teknologi digital.
Dalam ALB Indonesia Law Awards 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 22 Oktober 2026, Telkom memperoleh penghargaan “State-owned Enterprise In-House of The Year”.
Penghargaan tersebut diterima oleh Vice President Corporate Legal Telkom, Junian Sidharta.
Sementara itu, dalam In-House Counsel Summit & Awards 2026 yang diselenggarakan Hukumonline di Bali pada 8–9 Oktober 2026, Telkom meraih predikat “Indonesia’s Most Innovative In-House Counsel Team 2026”.
Penghargaan kedua ini diberikan atas pengembangan Telis, solusi digital yang dirancang untuk membantu karyawan mengakses informasi dan layanan hukum perusahaan.
Direktur Legal & Compliance Telkom, Andy Kelana, mengatakan fungsi legal memiliki peran lebih luas daripada sekadar memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Tim legal juga menjadi mitra strategis dalam mendukung keputusan bisnis dan pelaksanaan transformasi perusahaan.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya tim legal Telkom dalam mengawal berbagai inisiatif bisnis TelkomGroup dengan menjunjung tinggi prinsip kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran fungsi legal sebagai mitra strategis bisnis, sehingga setiap langkah transformasi dapat berjalan sesuai regulasi dan mendukung keberlanjutan perusahaan,” ujar Andy.
Tim Legal Kawal Tiga Proyek Strategis TelkomGroup
Penghargaan dari ALB Indonesia Law Awards 2026 berkaitan dengan keterlibatan tim legal Telkom dalam mendampingi sejumlah aksi korporasi strategis.
Tiga proyek yang disebutkan perusahaan meliputi pemisahan atau spin-off infrastruktur dan aset Telkom ke PT Telkom Infrastruktur Indonesia (Infranexia), vertical merger PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel), serta divestasi PT Administrasi Medika (AdMedika).
Ketiga aksi korporasi tersebut menjadi bagian dari langkah transformasi TelkomGroup.
Dalam prosesnya, fungsi legal berperan memastikan setiap tahapan transaksi dan perubahan struktur bisnis memperhatikan aspek hukum serta ketentuan yang berlaku.
Peran tersebut mencakup pendampingan terhadap proses korporasi dan pengelolaan risiko hukum yang berkaitan dengan keputusan perusahaan.
Kepatuhan menjadi salah satu aspek penting karena aksi korporasi dapat melibatkan perubahan kepemilikan aset, struktur organisasi, maupun hubungan ant badan usaha.
Telkom menempatkan fungsi legal sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bisnis. Pendekatan ini memungkinkan pertimbangan hukum dan regulasi diperhitungkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan inisiatif perusahaan.
Telis Hadirkan Layanan Hukum Berbasis AI
Penghargaan dari Hukumonline menyoroti inovasi Telkom melalui Telis. Solusi digital ini dikembangkan untuk mempermudah karyawan memenuhi kebutuhan hukum internal tanpa harus sepenuhnya bergantung pada proses konsultasi konvensional.
Telis menyediakan sejumlah fitur, antara lain pembuatan dokumen, digital repository atau repositori dokumen digital, serta rekomendasi aspek hukum berbasis artificial intelligence (AI). Repositori tersebut memungkinkan karyawan mengakses informasi hukum secara real time.
Fitur rekomendasi AI pada Telis mengacu pada produk hukum internal dan eksternal TelkomGroup. Pemanfaatan basis informasi tersebut ditujukan untuk membantu pengguna memperoleh referensi yang relevan ketika berhadapan dengan kebutuhan atau pertanyaan hukum dalam pekerjaan.
Pengembangan layanan ini juga menjadi bagian dari pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses terhadap informasi hukum dan efisiensi proses kerja.
Karyawan dapat menggunakan platform tersebut untuk mencari dokumen maupun memperoleh panduan awal terkait aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
Meski memanfaatkan AI, Telkom menyatakan pengembangan inovasi legal tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan.
Hal ini penting karena rekomendasi hukum berkaitan dengan interpretasi ketentuan dan keputusan yang dapat memengaruhi operasional maupun tata kelola perusahaan.
Telis juga memperkuat integrasi fungsi legal ke dalam proses bisnis TelkomGroup. Akses informasi yang lebih mudah diharapkan mendukung kualitas pengambilan keputusan, sekaligus membantu karyawan memahami ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan aktivitas kerja.
Peran Legal dalam Transformasi Digital Perusahaan
Dua penghargaan yang diterima Telkom menunjukkan dua aspek kontribusi fungsi legal dalam perusahaan. Penghargaan ALB menyoroti pendampingan terhadap aksi korporasi dan transformasi bisnis, sedangkan penghargaan Hukumonline mengapresiasi penerapan teknologi untuk mendukung layanan hukum internal.
Keduanya berkaitan dengan kebutuhan perusahaan untuk menjalankan transformasi bisnis dengan tetap memperhatikan tata kelola. Dalam perusahaan telekomunikasi dan digital, perubahan struktur bisnis, pengelolaan aset, serta pengembangan layanan membutuhkan dukungan fungsi hukum yang mampu mengikuti dinamika operasional dan regulasi.
Andy Kelana menyampaikan bahwa Telkom berharap pencapaian tersebut dapat mendorong penguatan budaya kepatuhan di lingkungan TelkomGroup. Perusahaan juga berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola dan mengembangkan inovasi yang memberikan nilai tambah.
“Kami berharap kedua penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh insan TelkomGroup untuk terus memperkuat budaya kepatuhan, meningkatkan kualitas tata kelola, dan mengembangkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Setiap langkah bisnis diharapkan dapat dijalankan secara bertanggung jawab sekaligus mendukung aspirasi Telkom menjadi world-class digital telecommunications company,” tutup Andy.
Telkom menyatakan akan terus memperkuat kapabilitas fungsi legal dan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari transformasi bisnis.
Pengembangan layanan seperti Telis menjadi salah satu upaya perusahaan untuk memperluas akses informasi hukum, sementara pendampingan aksi korporasi tetap diarahkan agar berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
