Selular.ID -

Telkom Gandeng KPK Siapkan 49 Penggerak Budaya Antikorupsi

BACA JUGA

Selular.ID – Telkom Indonesia bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan 49 calon penggerak budaya antikorupsi melalui program Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR).

Program yang berlangsung pada 6–13 November 2026 di Telkom Corporate University, Bandung, tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat tata kelola dan integritas di lingkungan TelkomGroup.

Melalui pelatihan ini, Telkom membekali peserta dengan kompetensi penyuluhan antikorupsi sekaligus mempersiapkan mereka mengikuti sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API).

Dari total 49 peserta, sebanyak 13 orang diproyeksikan mengikuti sertifikasi API, sedangkan seluruh peserta diharapkan melanjutkan ke sertifikasi PAKSI.

Program tersebut melibatkan unsur Culture Booster dan pegawai yang ditunjuk perusahaan. Mereka dipersiapkan menjadi agen perubahan yang dapat menyampaikan edukasi antikorupsi, meningkatkan kesadaran terhadap risiko penyimpangan, serta mendorong penerapan nilai integritas di unit kerja masing-masing.

Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak mengapresiasi langkah TelkomGroup yang melibatkan insan perusahaan dalam upaya pencegahan korupsi melalui pengembangan kompetensi.

Tonton juga:
Video Rekomendasi Untuk Anda

Menurutnya, pembangunan budaya antikorupsi membutuhkan partisipasi berbagai pihak, termasuk sektor usaha.

“Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya melalui penguatan sistem dan tata kelola, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran serta integritas setiap individu,” ujar Johanis dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap peserta PELOPOR dapat menjadi agen perubahan yang konsisten menyebarkan nilai antikorupsi di lingkungan organisasi.

Keterlibatan pegawai sebagai penyuluh dinilai menjadi salah satu cara memperluas ekosistem integritas di dunia usaha.

Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan bahwa integritas menjadi fondasi bagi perusahaan untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan menjaga keberlanjutan bisnis.

Menurutnya, transformasi perusahaan tidak hanya berkaitan dengan strategi, proses bisnis, dan teknologi, tetapi juga perlu didukung karakter serta budaya kerja yang menjunjung etika.

Nanang menegaskan, nilai integritas perlu tercermin dalam keputusan dan tindakan setiap insan perusahaan.

Kolaborasi dengan KPK diharapkan dapat memperbanyak pegawai yang mampu menjadi teladan sekaligus menggerakkan penerapan budaya antikorupsi di lingkungan kerja.

Telkom Perkuat Kompetensi Integritas melalui Sertifikasi

Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan menjelaskan bahwa penguatan budaya integritas perlu berjalan beriringan dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Karena itu, PELOPOR tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan pelatihan, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan peserta menuju sertifikasi profesional di bidang antikorupsi.

Willy berharap peserta, terutama yang berasal dari unsur Culture Booster, dapat menjadi penggerak perubahan di unit kerja masing-masing.

Peran tersebut mencakup keteladanan dalam bekerja, penyampaian edukasi kepada rekan kerja, serta penerapan nilai integritas dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam program ini, terdapat dua jalur sertifikasi dengan fokus kompetensi berbeda. Sertifikasi PAKSI menitikberatkan kemampuan edukasi dan penyuluhan antikorupsi.

Sementara itu, sertifikasi API berorientasi pada kemampuan membangun dan mengembangkan sistem serta budaya integritas di dalam organisasi.

Kedua jalur tersebut saling melengkapi. Penyuluh antikorupsi berperan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai, sedangkan ahli pembangunan integritas memiliki kompetensi untuk mendorong penerapan nilai tersebut melalui sistem dan mekanisme organisasi.

Pelatihan PELOPOR mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 442 Tahun 2025.

Acuan ini menjadi dasar penyusunan kompetensi yang dibutuhkan peserta dalam menjalankan fungsi penyuluhan.

Pelaksanaannya menggunakan metode blended learning, yakni kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka.

Peserta mengikuti pembelajaran mandiri secara daring pada 5–6 November 2026, kemudian melanjutkan pelatihan klasikal mulai 9 November 2026.

Materi pelatihan mencakup penyusunan dokumen penyuluhan, pengembangan keterampilan komunikasi antikorupsi, serta refleksi pengalaman integritas.

Melalui materi tersebut, peserta dibekali kemampuan untuk menyampaikan pesan pencegahan korupsi, membangun kesadaran, dan mendorong keterlibatan rekan kerja.

Dorong Budaya Speak-Up di Lingkungan Kerja

TelkomGroup juga mengarahkan program ini agar kompetensi yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara nyata.

Para calon penggerak integritas diharapkan mampu memberikan edukasi sesuai profil risiko unit kerja, menyusun rencana aksi, serta mengevaluasi pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Upaya tersebut turut membutuhkan dukungan pimpinan. Perusahaan menekankan pentingnya keteladanan dalam membangun lingkungan kerja yang terbuka dan memberikan ruang bagi pegawai untuk menyampaikan kekhawatiran atau dugaan penyimpangan dengan itikad baik.

Salah satu aspek yang didorong adalah penerapan budaya speak-up, yaitu keberanian menyampaikan persoalan atau potensi pelanggaran melalui saluran yang tersedia.

Lingkungan kerja juga perlu memberikan perlindungan dari tindakan balasan atau retaliasi terhadap pihak yang menyampaikan laporan dengan itikad baik, disertai tindak lanjut yang tepat.

Penguatan budaya integritas tersebut menjadi bagian dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), yakni tata kelola perusahaan yang baik melalui praktik transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Penerapan prinsip ini menjadi salah satu fondasi bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis secara profesional.

Bagi TelkomGroup, pengembangan 49 calon penggerak integritas melalui PELOPOR memperluas peran pegawai dalam mendukung pencegahan korupsi.

Program ini juga menghubungkan pengembangan kompetensi individu dengan upaya membangun sistem dan kebiasaan kerja yang berintegritas.

Melalui kolaborasi dengan KPK, Telkom menargetkan peserta tidak berhenti pada pemahaman materi atau pencapaian sertifikasi.

Kompetensi tersebut diharapkan berlanjut menjadi edukasi, keteladanan, dan aksi penguatan integritas di setiap unit kerja.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel seiring transformasi bisnis TelkomGroup.

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU