Rabu, 24 April 2024
Selular.ID -

Algoritma Google Cs Diatur Dalam Perpres Publisher Rights, Ini Alasannya

BACA JUGA

JAKARTA, SELULAR.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut jika algoritma platform digital masuk dalam aturan di Peraturan Presiden alias Perpres Publisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyampaikan alasan terkait konsep algoritma platform digital harus masuk dalam Perpres Publisher Rights.

Platform digital tersebut yakni platform milik Google, Meta, X, TikTok dan lainnya.

Aturan tersebut ada dalam Pasal 5 poin e Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

TONTON JUGA:
@selular.id

XL Axiata resmi menutup layanan Live On pada 23 Februari 2024. Layanan yang menyasar pelanggan muda itu hanya berusia 3,5 tahun, sejak diluncurkan pada 5 Oktober 2020. Penutupan Live On menyusul pembubaran dua operator digital lainnya yang pernah ada di Indonesia. Tercatat Smartfren menutup Switch Mobile pada Januari 2021 (debut Maret 2020) dan Indosat Ooredoo Hutchison menutup MPWR (baca: Empower) pada Oktober 2022 (dirilis Desember 2020). Saat ini, tertinggal satu operator digital untuk kalangan muda yakni by.U milik Telkomsel. #byu #telkomsel #xl #xlaxiata #liveon #internet #internetprovider #provider #digital

♬ In Love With You – BLVKSHP

Berikut isi aturan tersebut:

“Memberikan upaya terbaik dalam mendesain Algoritma distribusi Berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan”.

Baca juga: Kominfo Bantah Pemerintah Dominasi Jumlah Anggota Komite Publisher Rights

Usman Kansong menjelaskan Indonesia mencampurkan dua konsep dalam aturan Publisher yakni terkait ekonomi dan algoritma.

Terkait algoritma, implementasinya berbeda dengan wilayah lain seperti Eropa.

“Tidak serigid di Eropa. Di kita bahasanya ‘melakukan upaya terbaik’,” ujar Usman Kansong, akhir pekan ini (1/3/2024).

“Agar algoritma dibuat oleh platform mendukung jurnalisme berkualitas. Di Uni Eropa harus transparan, harus dibuka,” sambungnya.

Baca juga: Kominfo Sudah Surati X Terkait Maraknya Judi Online

Komite yang dibuat Dewan Pers terkait Perpres ini akan meminta penjelasan platform soal algoritma.

Termasuk soal desain algoritma yang digunakan para platform.

Selain konsep yang dianut di Indonesia, negara lain terbagi ada yang mengatur soal kerja sama ekonomi dan algoritma.

Untuk kerja sama ekonomi diadopsi oleh Australia.

Baca juga: Antara Infinix, Itel, Tecno, Mana Yang Buat Transsion Masuk Ke Papan Atas? Ini Dia Sosoknya

“Kerja sama ekonomi seperti di Australia, news bargaining code, hanya mengatur kerja sama enggak ada urusan berita,” ungkap Usman.

“Ada model demokratis, mengharuskan platform transparan dengan algoritmanya. Itu kebanyakan di Uni Eropa,” imbuhnya.

Simak berita menarik lainnya dari Selular.id di Google News

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU