Rabu, 24 April 2024
Selular.ID -

Kominfo Bantah Pemerintah Dominasi Jumlah Anggota Komite Publisher Rights

BACA JUGA

JAKARTA, SELULAR.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membantah anggota Komite Publisher Rights lebih banyak berasal dari pemerintahan.

Kominfo menyebutkan Dewan Pers yang saat ini tengah membentuk Komite untuk mendukung penerapan aturan Publisher Rights.

Keberadaan Komite tersebut guna memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital, seperti Google, Meta, TikTok, maupun X terkait lisensi berita.

“Dewan Pers sedang bekerja membentuk Komite, sebagaimana diatur dalam Perpres,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

“Komite ini terdiri dari maksimal 11 orang atau berjumlah gasal di bawah 15. Jadi, bisa sembilan orang, bisa tujuh orang, tetapi yang diharapkan 11 orang,” sambungnya.

TONTON JUGA:
@selular.id

XL Axiata resmi menutup layanan Live On pada 23 Februari 2024. Layanan yang menyasar pelanggan muda itu hanya berusia 3,5 tahun, sejak diluncurkan pada 5 Oktober 2020. Penutupan Live On menyusul pembubaran dua operator digital lainnya yang pernah ada di Indonesia. Tercatat Smartfren menutup Switch Mobile pada Januari 2021 (debut Maret 2020) dan Indosat Ooredoo Hutchison menutup MPWR (baca: Empower) pada Oktober 2022 (dirilis Desember 2020). Saat ini, tertinggal satu operator digital untuk kalangan muda yakni by.U milik Telkomsel. #byu #telkomsel #xl #xlaxiata #liveon #internet #internetprovider #provider #digital

♬ In Love With You – BLVKSHP

Adapun, pembentukan Komite ini diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, tepatnya pada Pasal 9.

Baca juga: Kominfo Sudah Surati X Terkait Maraknya Judi Online

Di Pasal 11 disebutkan ada tiga fungsi dari Komite ini, yaitu melakukan pengawasan dan pemberian fasilitas pemenuhan pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital, pemberian rekomendasi kepada menteri atas hasil pengawasan, dan pelaksanaan fasilitas dalam arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers.

Usman menyebutkan anggota Komite ini merupakan perwakilan dari berbagai unsur, tidak hanya dari pemerintahan, tetapi juga pakar hingga perwakilan dari masyarakat.

“Saya perlu jelaskan ini karena masih ada persepsi, ada pendapat jumlah anggota Komite yang berasal dari pemerintah itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang dari perwakilan Dewan Pers,” ujar Usman.

“Ya bukan berarti yang diusulkan Kemenkopolhukam itu orang pemerintah, bukan, bukan perwakilan pemerintah, tapi perwakilan masyarakat, pakar, atau profesional. Yang dari pemerintah cuma satu yang dari Kominfo,” sambungnya.

Baca juga: Beda Pernyataan Google Sebelum dan Setelah Disahkah Publisher Right

Lebih lanjut, kata Usman, perwakilan anggota Komite dari Dewan Pers ini juga dipastikan tidak terikat dengan perusahaan pers.

Diharapkan, anggota Komite ini dapat diketahui sebelum Perpres Publisher Rights berlaku pada Agustus 2024.

Sebelumnya, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Februari 2024.

Simak berita menarik lainnya dari Selular.id di Google News

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU