Selasa, 28 Mei 2024

Terungkap, Mandegnya Revisi Aturan E-Commerce Terjadi di Era Mendag Zulkifli Hasan

BACA JUGA

Uday Rayana
Uday Rayana
Editor in Chief

Jakarta, Selular.ID – Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, belakangan menjadi pihak yang paling keras dalam menyoroti tren social commerce yang berkembang massif saat ini.

Teten dengan tegas menilai, keberadaan berbagai platform social commerce tidak memiliki payung hukum, sehingga wajib ditertibkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Project S yang dirilis media sosial TikTok.

Melalui Project S dari TikTok Shop, TikTok diduga mampu mengetahui berbagai data ragam produk yang banyak diminati atau dibutuhkan konsumen di Indonesia, lalu mesin algoritmanya mengarahkan konsumen untuk membeli produk perusahaan yang berafiliasi dengan mereka.

“Mereka punya teknologi AI (kecerdasan buatan) yang bisa tahu orang Indonesia demand-nya apa,” kata Teten.

“Mereka punya market intelijen yang tahu betul market kita butuh apa, Malaysia butuh apa, Inggris butuh apa.”

“Kalau kita terus-terusan jadi bangsa bodoh karena kita enggak mau ngatur ini wilayah kita, kiamat kita,” imbuhnya lagi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Turun Tangan Selesaikan Ancaman Project S TikTok Kepada UMKM

Teten menyebutkan mengungkapkan jika dibiarkan tanpa aturan, social commerce dapat mengancam keberlangsungan UMKM dalam negeri.

“Dari luar negeri masuk ke sini lewat e-commerce tanpa mereka ngurus izin edar, sertifikasi halal, dan standardisasi segala macam, sementara UMKM di sini harus urus izin edar, harus ada sertifikasi halal, harus ada SNI, bayar pajak”, ujar menteri asal Garut ini.

Agar tidak menimbulkan kerugian bagi UMKM, Teten mengusulkan agar retail daring atau online tidak lagi diperbolehkan, karena melalui sarana itu dapat mendatangkan barang atau impor langsung dari luar negeri tanpa melalui serangkaian perizinan.

Itu sebabnya, Teten menyebutkan bahwa, revisi Permendag Nomor 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) mendesak dilakukan, demi melindungi UMKM dari persaingan bisnis di pasar social commerce.

“Ini sebenarnya sudah dibahas sejak zaman Mendag Pak Lutfi sudah hampir selesai tinggal harmonisasi, nah begitu ganti Pak Zulhas (Zulkifli Hasan) berhenti lagi, maka ketika saya diprotes teman-teman UMKM ya saya teriak saja,” ungkap Teten.

Berkat ‘vokalnya’ Teten, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bakal turun tangan menyelesaikan masalah revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020. Langkah ini merupakan upaya Jokowi dalam melindungi UMKM.

“Saya sudah dipanggil oleh Pak Presiden dan nanti Pak Presiden lewat Pak Pratikno (Mensesneg) akan segera menyelesaikan masalah ini,” kata Teten Masduki, usai membuka Seminar Revitalisasi Koperasi Sekolah, di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, sebagaimana dikutip Antara, Sabtu (22/7/2023).

Baca Juga: TikTok Bantah Project S Bakal Rilis di Indonesia, Alasannya Belum Jelas

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU