Kontrol Lebih Ketat, Semakin Banyak Negara Jatuhkan Sanksi Kepada Google dan Facebook

Amerika Serikat: Terancam Dibubarkan Karena Membuat Pesaing Pincang

Pemerintah AS memang belum menjatuhkan sanksi terhadap Google. Meski demikian, otoritas setempat resmi melayangkan gugatan kepada raksasa mesin pencari itu pada Selasa (20/10/2020).

Departemen Kehakiman AS menuduh perusahaan senilai $ 1 triliun itu secara ilegal menggunakan kekuatan pasarnya untuk membuat saingannya pincang.  Gugatan yang dilayangkan itu menjadi babak baru, sekaligus menandai tantangan terbesar terhadap kekuatan dan pengaruh Big Tech dalam beberapa dekade.

Seperti dilaporkan Reuters, gugatan Departemen Kehakiman dapat mengarah pada pembubaran sebuah perusahaan ikonik yang hampir identik dengan internet dan mengambil peran sentral dalam kehidupan sehari-hari miliaran orang di seluruh dunia.

Namun proses pembubaran masih belum dapat dipastikan. Penyelesaian dari kasus tersebut kemungkinan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Meski demikian, gugatan terhadap Google menandai pertama kalinya AS menindak perusahaan teknologi besar sejak menggugat Microsoft karena praktik anti-persaingan pada 1998.

Inggris: Pornografi dan Melanggar UU Konsumen

Inggris: Pornografi dan Melanggar UU Konsumen

Seperti AS, pemerintah Inggris juga belum menjatuhkan sanksi. Namun raksasa Eropa itu diketahui tengah menggodok UU agar media sosial seperti Facebook, Twitter, dan TikTok bersiap dikenai denda jika gagal menghapus dan membatasi penyebaran konten ilegal di platform mereka.

Alasan yang diajukan RUU ini adalah karena platform teknologi perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi anak-anak saat berselancar di dunia maya agar tidak terpapar penindasan dan pornografi dan hal-hal buruk yang tidak layak bagi anak di bawah umur.

Dalam perkembangan lain, pemerintah Inggris juga tengah menjalankan investigasi terhadap Amazon dan Google. Kedua perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat tersebut diduga telah melanggar undang-undang perlindungan konsumen setempat.

Dilansir dari CNN, Sabtu (26/6/2021) Keduanya dianggap tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap konsumen dari ulasan palsu atas produk yang ada di platform mereka. Tindakan regulator Inggris itu, merupakan yang terbaru dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan terhadap perusahaan teknologi oleh otoritas negara lain.