Kontrol Lebih Ketat, Semakin Banyak Negara Jatuhkan Sanksi Kepada Google dan Facebook

Sanksi Google Facebook

Selular.ID – Di era internet cepat dan merebaknya media sosial, nyaris kehidupan sebagian besar masyarakat dunia bergantung pada layanan OTT (over the top). Beragam platform digital semakin diminati. Seperti Google, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Telegram, dan lainnya.  Namun dibandingkan dengan pemain lainnya, Google dan Facebook terbilang paling dominan.

Dominasi keduanya memberikan pendapatan yang tak terhingga. Pandemi covid-19 yang merebak dalam dua tahun belakangan ini, malah semakin mempertebal pundi-pundi keduanya.

Tengok saja pada pada kuartal kedua 2021. Total pendapatan Alphabet – induk usaha Google – mencapai USD 61,88 miliar atau setara Rp 895,5 triliun. Pendapatan Google tersebut tercatat naik 62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kondisi yang sama juga dinikmati oleh Facebook. Perusahaan yang telah berganti nama menjadi Meta itu, sepanjang Januari – September 2021, mampu meraih pendapatan sebesar US$ 84,26 miliar, naik 45,54% (yoy).

Pendapatan jumbo itu mengatrol laba bersih Facebook senilai US$ 29,08 miliar atau setara Rp 413 triliun (kurs Rp 14.199 per dolar AS). Capaian tersebut meningkat 62% (yoy).

Namun belakangan ini dominasi kedua raksasa teknologi asal AS itu, terus digoyang. Keduanya dianggap bertanggung jawab terhadap maraknya konten hoax, ekstremisme,  terorisme, dan pelanggaran privasi atau data pribadi pengguna. Model bisnis yang cenderung bersifat monopoli, juga menjadi dasar sejumlah negara untuk bersikap keras.

Beberapa negara sudah menjatuhkan sanksi dalam bentuk denda yang sangat besar. Berikut adalah negara-negara yang telah menghukum Google dan Facebook dengan beragam alasan.

Rusia: Gagal Hapus Konten Ilegal

Google Rusia: Gagal Hapus Konten Ilegal

Pengadilan Rusia menjatuhkan sanksi denda sebesar USD 98 juta (Rp 1,4 triliun) kepada Google atas kegagalannya menghapus konten yang dianggap ilegal di negara ini. Menurut Reuters, denda senilai 7,2 miliar Rubel tersebut setara dengan 8 persen dari pendapatan Google di Rusia.

Mengutip laporan The Verge, Sabtu (25/12/2021), pengenaan sanksi denda terhadap Google terjadi di tengah dorongan di negara ini untuk melakukan kontrol lebih ketat terhadap perusahaan teknologi besar beserta konten yang dipublikasikan di platform mereka.

Dalam pernyataannya, Google mengatakan, “Akan mempelajari dokumen pengadilan yang ada dan memutuskan langkah selanjutnya.”

Namun, seorang pejabat Rusia dalam laporan Bloomberg mengancam, “Akan melakukan tindakan yang sangat tidak menyenangkan jika Google tidak mematuhi perintah Rusia untuk menghapus konten yang dilarang.”

Adapun konten yang dilarang alias konten ilegal di Rusia meliputi promosi obat-obatan, ekstremisme atau terorisme termasuk yang terkait pemimpin oposisi Alexei Navalny.

Perancis: Wajib Membayar Kompensasi Kepada Penerbit

Perancis: Wajib Membayar Kompensasi Kepada Penerbit

Pada Juli 2021, Pengawas Persaingan Usaha Prancis (French Competition Authority/FCA) menjatuhkan denda sebesar 500 juta euro atau setara dengan Rp 8,59 triliun.

Sanksi denda dari FCA ini merupakan yang kedua kalinya diterima Google pada 2021. Sebelumnya, Google didenda oleh FCA sebesar Rp 3,8 triliun pada awal Juni 2021, karena dinilai telah menyalahi regulasi persaingan usaha yang berkaitan dengan iklan online di Eropa.

Denda dijatuhi karena Google dianggap gagal mematuhi perintah sementara dari regulator Prancis. Adapun perintah yang dimaksud ialah, Google wajib melakukan diskusi dengan kantor berita atau penerbit di Prancis terkait kompensasi yang harus dibayarkan perusahaan (remunerasi), atas cuplikan berita online yang muncul di pencarian Google.

Kewajiban ini menyusul dengan adanya neighbouring rights (hak-hak terkait) di bawah arahan Uni Eropa. Neighbouring rights memberikan hak eksklusif kepada pencipta. Hak tersebut bertujuan agar penerbit dan kantor berita mendapatkan imbalan atas penggunaan konten mereka di platform online, termasuk Google.