Kontrol Lebih Ketat, Semakin Banyak Negara Jatuhkan Sanksi Kepada Google dan Facebook

Australia: Wajib Membayar Berita yang Muncul di Mesin Pencarinya

Setelah pertikaian yang cukup panjang, Google akhirnya memutuskan untuk membayar biaya berita yang muncul di mesin pencarinya, di Australia. Pada Februari 2021, News Corp menandatangani perjanjian tiga tahun pembayaran dengan Google.

Perjanjian itu menyusul kesepakatan sebelumnya yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Seven West dan Nine Entertainment. Keduanya merupakan raksasa media di Negeri Kanguru.

Kesepakatan tersebut dirancang agar Google mematuhi undang-undang di Australia. Dan ini mengharuskan perusahaan membayar artikel yang muncul di mesin pencarinya. Kesepakatan dengan perusahaan media Australia dilakukan melalui Google News Showcase, sebuah inisiatif global di mana Google telah memberikan USD1 miliar atau sekitar Rp14,1 triliun kepada penerbit berita lokal.

India: Bias Pencarian Tiket Penerbangan

India: Bias Pencarian Tiket Penerbangan

Pada Februari 2018, Competition Commision of India (CCI) mendenda Google sebesar 1,36 miliar rupee atau sekitar Rp 286 miliar karena dianggap menyalahgunakan dominasinya. Hal ini disebabkan oleh hasil pencarian bias yang ditampilkan di mesin pencari Google. Denda 1,36 milar rupee yang dijatuhkan CCI itu, setara dengan 5% pendapatan tahunan Google di India.

Salah satu contoh dari hal ini adalah Google mengarahkan pengguna yang mencari tiket penerbangan ke laman pencarian penerbangan milik Google.

Dalam laporan setebal 190 halamannya, CCI yang merupakan komisi antimonopoli di India, menemukan bahwa Google menyalahgunakan posisi dominannya, dan hal itu berbahaya baik bagi kompetitor maupun pengguna Google.

“Google memanfaatkan dominasinya di pasar untuk pencarian web umum secara online untuk memperkuat posisinya di pasar untuk layanan pencarian sindikat online,” tulis CCI dalam pernyataannya.

Semua ini berawal dari sebuah gugatan yang didaftarkan pada 2012 lalu oleh sebuah situs pencarian jodoh di India bernama Bharat Matrimony, yang didampingi oleh sebuah grup pelindungan konsumen.

Denda yang dijatuhkan CCI diperkirakan tak hanya berhenti pada kasus tersebut. Pasalnya, sejak Maret 2019, CCI telah mengkaji kasus serupa dengan yang dihadapi Google di Eropa.

Seperti halnya tuduhan yang dilakukan UE, CCI mendapati bahwa Google telah menyalahgunakan dominasi pasarnya sejak 2011 dengan praktik-praktik seperti memaksa produsen untuk melakukan pra-instal Google Search dan browser Chrome-nya, bersama-sama dengan Google Play store app pada perangkat Android.