Kontrol Lebih Ketat, Semakin Banyak Negara Jatuhkan Sanksi Kepada Google dan Facebook

Uni Eropa: Monopoli Pasar Iklan Online Selama Satu Dekade

Pada Maret 2021, Untuk ketiga kalinya, Komisi Eropa (EC) mendenda Google. Raksasa mesin pencari itu, harus mengeluarkan kocek € 1,49 miliar atau Rp24 triliun karena memaksa pelanggan bisnis AdSense untuk menolak iklan dari para pesaing, seperti Yahoo dan Microsoft.

EC menyatakan denda itu dihitung sebesar 1,29 persen pendapatan Google pada 2018. Dalam pernyataan resmi, EC menjelaskan bahwa karena tidak mungkin bagi pesaing dalam iklan pencarian online untuk menjual ruang iklan di halaman hasil mesin pencari Google sendiri, maka situs web pihak ketiga adalah “titik masuk penting bagi pemasok lain dari layanan perantara iklan pencarian online untuk mengembangkan bisnis sekaligus mencoba bersaing dengan Google”.

Namun, investigasi yang dilakukan komisi persaingan EC menunjukkan bahwa raksasa pencarian itu memberlakukan klausul pembatasan dalam kontrak dengan situs web, sehingga mencegah pesaing menempatkan iklan pencarian mereka di situs web tersebut.

Tindakan itu termasuk menghentikan para publisher memasang iklan pencarian apapun dari pesaing di halaman hasil pencarian mereka, memaksa mereka memberikan ruang paling menguntungkan di halaman hasil pencarian untuk iklan dari Google, dan diharuskan meminta persetujuan tertulis dari Google sebelum membuat perubahan dalam cara iklan pesaing lain ditayangkan.

Sekedar diketahui, persteruan EU dengan Google merebak mulai 2016. Pada tahun itu, Komisi Eropa secara resmi membuka kasus ketiga terhadap mesin pencari internet paling populer di dunia dengan menuduh Google mencegah pihak ketiga menggunakan produk AdSense untuk menampilkan iklan pencarian dari pesaing Google.

Penyelidikan tersebut mengatakan, bahwa Google telah menguasai 80 persen pasar Eropa untuk intermediasi iklan pencarian selama sepuluh tahun sebelumnya. Google juga dituduh mempertahankan praktik anti-persaingan selama satu dekade.

Korea Selatan: Pelanggaran Privasi Pengguna

Korea Selatan: Pelanggaran Privasi Pengguna

Pada September 2021, tiga raksasa teknologi: Netflix, Google dan Facebook didenda 6,7 miliar won atau sekitar Rp 82,5 miliar oleh Komisi Perlindungan Informasi Pribadi, Korea Selatan. Pasalnya kedua perusahaan melanggar privasi.

Facebook dijatuhi hukuman terberat dengan 6,46 miliar won. Komisi mengatakan media sosial milik Mark Zuckerberg itu membuat dan menyimpan template pengenalan wajah dari 200.000 pengguna lokal tanpa persetujuan antara April 2018 hingga September 2019.

Denda terbaru di Facebook adalah yang terbesar kedua. Pada November 2020, komite memerintahkan Facebook untuk membayar 6,7 miliar won dan meminta penyelidikan kriminal karena memberikan informasi pribadi kepada operator lain tanpa persetujuan pengguna.

Facebook juga dituduh mengumpulkan nomor registrasi tempat tinggal orang dengan cara yang melanggar hukum dan tidak memberitahukan perubahan terkait pengelolaan informasi pribadinya.

Sementara Netflix diperintahkan untuk membayar denda lebih dari 220 juta won karena mengumpulkan informasi pribadi 5 juta orang tanpa persetujuan, bahkan sebelum proses pendaftaran layanan mereka selesai. Raksasa streaming video itu, juga dianggap bertanggung jawab karena tidak mengungkap informasi tentang transfer data pribadi di luar negeri.

Dalam kasus ini Google tidak didenda, tetapi direkomendasikan untuk meningkatkan tindakan penanganan informasi pribadinya oleh komisi. Meski demikian, dalam kasus berbeda pemerintah Korea Selatan telah bertindak keras terhadap raksasa teknologi yang bermarkas di Mountain View – California itu.

Diketahui, Pengawas antimonopoli Korea Selatan mendenda Google hampir $180 juta atau setara dengan Rp 2,56 triliun pada Selasa (14/9) karena menyalahgunakan dominasinya di sistem operasi selular dan pasar aplikasi.

Hukuman itu datang beberapa minggu setelah Korea Selatan mengeluarkan undang-undang yang melarang operator toko aplikasi besar, seperti Google dan Apple, memaksa pengembang perangkat lunak untuk menggunakan sistem pembayaran mereka. Monopoli penggunaan Play Store dan App Store akan memberikan keuntungan illegal bagi keduanya.

Komisi Perdagangan Adil Korea (Korea Fair Trade Commission/KFTC) telah menyelidiki Google sejak 2016 karena diduga mencegah pembuat ponsel pintar lokal seperti Samsung Electronics untuk menyesuaikan OS Android-nya.

Google disebut menghambat persaingan pasar melalui “perjanjian anti-fragmentasi” yang mencegah pembuat ponsel pintar memasang versi Android yang dimodifikasi, yang dikenal sebagai “Android forks”, di perangkat mereka.