Tuesday, October 27, 2020
Home News Telco Kominfo Pastikan Aturan Berbagi Jaringan dan Frekwensi Masuk Dalam RUU Cipta Kerja

Kominfo Pastikan Aturan Berbagi Jaringan dan Frekwensi Masuk Dalam RUU Cipta Kerja

-

Jakarta, Selular.ID – Pemerintah akan segera mengajukan draft RUU Cipta Kerja ke DPR dalam masa sidang berikutnya. Hal itu disampaikan oleh Menkominfo Johny G. Plate, dalam paparan di kantor Kemenkominfo di Jakarta (26/2/2020).

Johny mengatakan, tujuan utama dari pembuatan RUU Cipta Kerja yang juga disebut dengan Omnibus Law, adalah untuk memastikan Indonesia memiliki perlindungan yang memadai, serta mampu mengambil keputusan yang cepat, terutama yang berhubungan dengan bidang ekonomi.

“Dalam rangka menjaga perekonomian kita maupun perisai dampak negatif dari perekonomian global, kita perlu memastikan bisa menarik investasi ke dalam negeri”, ujar Johny.

Dengan membuka ruang investasi yang lebih luas bagi dunia usaha, khususnya investasi asing, RUU Cipta Kerja akan mendorong lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat, imbuh Johny.

Seperti diketahui, tujuan Omnibus Law Cipta Kerja sendiri adalah untuk penyesuaian dan penataan kembali, atau memudahkan perundang-undangan yang ada. Tercatat, ada 79 Undang-Undang (UU) eksisting dan sebanyak 1.239 pasal yang akan menjadi pembahasan dalam RUU Cipta Kerja.

Dari 79 UU itu, tiga UU diantaranya merupakan isu sektor Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Ketiga UU tersebut juga masuk dalam 11 klaster pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan.

Salah satu isu perubahan yang diusung Kemenkominfo dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, adalah menyangkut aturan berbagi frekwensi (frequency sharing) dan berbagi jaringan (network sharing). Keduanya selama ini diatur dalam PP 52/53.

Menurut Johny G. Plate, tujuan dari perubahan kedua aturan ini adalah dalam rangka mendorong efiensi industri telekomunikasi, khususnya operator agar bisa bersaing dalam era disrupsi saat ini.

“Dengan berbagi jaringan dan frekwensi, operator bisa menekan biaya, dari sisi Capex maupun Opex, sehingga industri akan tumbuh lebih sehat”, ujarnya.

Ditambahkan Ahmad M. Ramli, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), aturan tentang berbagi frekwensi dan jaringan sudah jamak dilakukan operator di berbagai negara, seperti di Eropa.

“Era disrupsi memberikan tekanan kepada operator. Di satu sisi operator harus terus membangun infrastruktur agar tetap bisa bersaing. Di sisi lain, revenue operator juga terus tergerus oleh pemain OTT yang semakin agresif”, kata Ramli.

Dengan adanya aturan berbagi frekwensi dan jaringan, operator bisa saling bekerja sama, guna menekan cost yang tidak perlu. Jika operator bisa menjalankan roda bisnis lebih efisien, pada akhirnya masyarakat yang diuntungkan.

Meski demikian, Ramli menambahkan, aturan menyangkut hal ini, akan tetap bersifat business to business. Pemerintah akan tetap menjamin kerjasama yang dilakukan para operator tidak merugikan salah satu pihak.

Sekedar diketahui, pada era Rudiantara, Menkominfo sebelumnya, rencana perubahan terhadap PP 52/53 yang mengatur ketentuan berbagi frekwensi dan jaringan sudah dicetuskan.

Namun di tengah jalan, agenda tersebut menuai polemik, karena dianggap berseberangan dengan UU Telekomunikasi. Pada akhirnya, inisiatif yang diluncurkan oleh Kominfo tak berlanjut.

Latest