Tuesday, April 7, 2020
Home News Hadir di Indonesia, Netflix Didesak Miliki BUT

Hadir di Indonesia, Netflix Didesak Miliki BUT

-

Jakarta, Selular.ID – Keberadaan Netflix terus menjadi polemik. Layanan video on-demand itu disebut menampilkan konten yang melanggar asusila. Tentunya hal ini tak sesuai dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain konten, regulasi di Indonesia juga mengatur perusahaan asing yang memasuki Tanah Air.  Adapun  pemerintah sendiri telah menggeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 35/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menyebut kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau orang asing yang berbisnis di Indonesia, baik itu perusahaan konvensional maupun yang beroperasi secara digital.

Sayangnya, Netflix tak melakukan hal itu. Meski sudah masuk ke Tanah Air sejak 2016 lalu, layanan on-demand itu masih saja melanggar. Melihat hal ini, Angung Suprio, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, mengungkapkan bahwa Netflix perlu membangun BUT di Indonesia.

Agung Suprio terkait Netflix Indonesia

Menurutnya, Pemerintah dengan mudah bisa berkoordinasi, jika Netflix memiliki BUT di Tanah Air. Agung menegaskan langkah ini guna Netflix tunduk kepada otoritas penyiaran di Indonesia.

“Berkepentingan agar bagaimana dia (Netflix) tunduk kepada penyiaran, otoritas penyiaran di Indonesia (KPI),” ujarnya, dalam forum diskusi Netlix di jakarta, Kamis (18/01).

Baca juga: Kominfo Diminta Blokir Konten Negatif di Netflix

Lebih lanjut, Agung menjelaskan nantinya jika terbukti melanggar konten di Indonesia, KPI dengan mudah bisa menegurnya.

Sementara itu, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh Danny Buldiansyah selaku Dewan Pengawas Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Menurutnya, kehadiran OTT asing seperti Netflix setidaknya ada kantor perwakilannya di Indonesia.

“dengan adanya kantor perwakilan penyedia layanan digital itu di Indonesia, negara bisa memungut pajak dari mereka. Kehadiran mereka di Indonesia juga harus bisa memberikan kontribusi positif bagi negara seperti pembayaran pajak dari perusahan OTT asing tersebut,”terang Danny.

Namun, kenyataannya hingga saat ini layanan video on-demand itu masih belum mengikuti peraturan yang berlaku, mulai dari konten yang masih memuat pornografi hingga belum adanya BUT resmi di Indonesia.

TERBARU

Zoom Tambah Fitur Keamanan

Jakarta, Selular.ID - Dalam upaya untuk mencegah Zoombombing, dengan orang tidak bertanggung jawab dan...

Vidio Beri Gratis Nonton 14 Hari

Jakarta, Selular.ID – Mendukung imbauan di rumah aja sebagai kebijakan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran...

Penjualan Smartphone Xiaomi Menurun

Jakarta, Selular.ID - Seperti yang kita semua tahu, banyak perusahaan teknologi berjuang dengan penjualan dalam...

Latest