Tuesday, November 12, 2019
Home News Feature Melongok Kesiapan 5G di Asia Tenggara : Di Mana Posisi Indonesia? (Bagian...

Melongok Kesiapan 5G di Asia Tenggara : Di Mana Posisi Indonesia? (Bagian 2)

-

Jakarta, Selular.ID – Meski bukan tergolong front runner, seperti China, Korea Selatan dan Jepang, namun negara-negara Asia Tenggara bertekad untuk tidak ketinggalan dengan negara maju lainnya.

Di luar Singapura, sebagian besar negara di kawasan ini, menilai implementasi 5G yang ditargetkan meluncur mulai 2020 – 2021 mendatang, dapat memangkas kesenjangan pembangunan, sekaligus meningkatkan daya saing (competitiveness advantage) mereka di masa depan.

Seperti kita ketahui, teknologi 5G memiliki berbagai kelebihan dibanding 4G. Antara lain kecepatan hingga 50 kali lebih cepat, 10 kali lebih responsif, dan latensi yang jauh lebih rendah.

Hal ini akan mendorong beragam inovasi seperti pengembangan smart cities, drone, mengemudi mandiri (autonomous car), layanan medis digital, penyebaran IoT (Internet of Things) dan layanan berbasis robotics lainnya.

Kajian yang dilakukan oleh GSMA memperkirakan, bahwa jaringan 5G akan menyumbang 15 persen dari koneksi selular global pada 2025.

Sementara kawasan Asia-Pasifik berpotensi menjadi wilayah 5G terbesar di dunia, berkat sokongan negara-negara ASEAN yang terus bertumbuh secara ekonomi, dan lingkungan keamanan yang relatif stabil.

Meski berpeluang menjadi magnet dalam pertumbuhan 5G global, sejatinya masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan oleh negara-negara di kawasan ini.

Di sini regulator memainkan peran sentral terutama dalam memastikan ketersediaan spektrum, mendorong berbagi infrastruktur dan memelihara kemampuan keamanan siber nasional.

Alhasil, dukungan pemerintah yang kuat antara lain dalam bentuk keringanan biaya spektrum, infrastruktur yang direncanakan, serta pendanaan teknologi, akan menjadi pembeda. Kelak akan kita ketahui, mana negara yang tergolong sebagai pelopor, pengguna awal, dan pengguna akhir.

Nah, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara dalam upaya menerapkan teknologi 5G, saya merangkumnya sebagai berikut :

Thailand

Dalam tiga dekade terakhir, Thailand telah menjadi pusat manufaktur terkemuka di Asia Tenggara. Namun negeri Gajah Puith itu tetap terjebak di puncak pertumbuhan ekonomi maju.

Untuk memacu pertumbuhan, inisiatif 4.0 yang diluncurkan pemerintah Thailand bertujuan untuk mempromosikan industri teknologi tinggi. Salah satunya menggunakan infrastruktur 5G.

Di Provinsi Chonburi, persis di sebelah tenggara Bangkok, negara yang kini menjadi salah satu bintang industri pariwisata global itu, telah mendirikan fasilitas pengujian 5G di Koridor Ekonomi Timur.

Kehadiran fasilitas 5G diharapkan dapat mendorong inovasi di berbagai bidang teknologi, seperti mobil yang bisa mengemudi sendiri dan robot yang dikendalikan dari jarak jauh.

Sejauh ini, fasilitas pengujian 5G melibatkan banyak stake holder, seperti penyedia telekomunikasi top negara itu, Advanced Info Service (AIS), dan operator terbesar kedua True Corp, di samping vendor jaringan seperti Huawei dan Ericsson Swedia.

Demi mempercepat layanan 5G, pada akhir Oktober lalu, Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (NBTC) yang merupakan regulator telekomunikasi Thailand, telah mengumumkan rincian lelang spektrum 5G yang dijadwalkan akan dimulai pada Februari 2020.

Lisensi yang akan dikeluarkan mencakup empat band, sementara target peluncuran akan dimulai pada Maret 2020. Tahap pertama, NBTC akan melelang spektrum di pita 2600MHz dan 26GHz. Kemudian di pita 700MHz dan 1800MHz.

Selanjutnya, NBTC merinci pada pertengahan 2020, tiga blok 5MHz spektrum 700MHz akan dijual dengan harga cadangan THB17,58 miliar ($ 581 juta) per blok. Spektrum 1800MHz akan dipecah menjadi tujuh blok 5MHz, dengan harga awal THB12,5 miliar per lisensi.

BRTI Thailand itu, menargetkan dapat menyelesaikan rincian lelang pada November dan mengundang peserta lelang pada 20 Desember 2019.

Singapura

Merujuk pada pengalaman 4G, singapura bisa disebut sebagai pemimpin regional dalam 5G. Itu sebabnya, saat Thailand mengumumkan akan meluncurkan 5G pada 2020, Singapura seperti tersengat. Tak ingin ketinggalan kereta, negara kota itu menargetkan dapat meluncurkan layanan 5G pada kuartal kedua 2020.

Sebelumnya, Otoritas Pengembangan Media dan Info Komunikasi (IMDA) Singapura telah meluncurkan konsultasi publik terkait 5G pada Mei – Juni 2019 lalu.

Konsultasi publik dilakukan untuk memandu penyusunan kebijakan dan kerangka kerja peraturan demi pengalokasian spektrum pada pita 800MHz, 1900MHz, dan 2100MHz.

IMDA meyakini bahwa 5G akan membentuk masa depan lanskap teknologi Singapura. IMDA berkewajiban menyempurnakan misi tersebut, dengan mengatakan bahwa jaringan 5G tidak hanya bermanfaat untuk mendukung layanan broadband selular yang lebih cepat.

Namun juga keandalan yang lebih besar, latensi yang lebih rendah, dan kemampuan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat.

Pada Juli 2019, operator terbesar di Singapura, SingTel telah bekerja sama dengan Ericsson untuk menguji jaringan 5G.

Singtel juga bekerja dengan Garuda Robotics pada drone untuk keamanan dan pengiriman paket. SingTel juga melakukan tes untuk game cloud yang memungkinkan pengguna melakukan streaming game.

Pemerintah Singapura berencana untuk menggunakan 5G, yang menawarkan transmisi data tanpa batas, untuk memasang sekitar 100.000 lampu jalan pintar yang dilengkapi dengan sensor dan kamera pengintai. Fasilitas itu juga bisa dimanfaatkan untuk komunikasi yang terlibat dalam mengemudi otomatis.

Filipina

Saat operator di negara-negara lain masih disibukan dengan kerangka menyusun implementasi 5G, operator terbesar di Filipina, Globe Telecom, telah meluncurkan layanan tersebut pada Juni 2019.

Dengan dukungan Huawei, Globe meluncurkan Globe At Home Air Fiber 5G di sejumlah kota — menjadikan Filipina sebagai negara pertama di Asia Tenggara dan kedua di Asia (setelah Korea Selatan) yang menawarkan layanan 5G nirkabel tetap untuk internet di rumah.

Tak ingin kalah dengan Globe, operator terbesar kedua, PLDT juga bersiap untuk memperkenalkan layanan 5G pada awal 2020. PLDT menunda peluncuran hingga kuartal keempat 2019, karena belum mengidentifikasi vendor teknologinya.

Operator baru Dito Telecommunity Corp (sebelumnya Mislatel Consortium) – dipilih oleh pemerintah pada November 2019 untuk menantang dominasi yang disebut duopoli PLDT dan Globe, juga akan segera meluncurkan layanan 5G. Namun kepastiannya belum ditentukan oleh Dito Telecommunity Corp.

Meski menjadi negara pertama yang meluncurkan 5G di kawasan Asia Tenggara, lembaga pemeringkat ekonomi terkemuka Fitch menilai bahwa prospek 5G di Filipina sesungguhnya tidak sepenuhnya cerah.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 30 Juli 2019, Fitch mengatakan jangkauan 5G di negara itu tetap “tidak pasti,” dan mengharapkan peluncurannya “akan dibatasi tahun ini, mengingat tahap awal adopsi dan penyebaran, terutama dalam pasar yang didominasi prabayar.

Adopsi seperti itu, kata Fitch Ratings, mungkin terletak pada keterjangkauan dan ketersediaan perangkat. Penurunan harga perangkat secara signifikan dapat mendorong tumbuhnya pasar massal. Selain itu, hingga kini pemerintah Filipina belum secara resmi mengidentifikasi pita spektrum 5G untuk operator telekomunikasi.

Vietnam

Sebagai sebuah road map teknologi, 4G bisa dibilang sebagai jembatan menuju 5G. Di sini, Vietnam terbilang telat dalam mengadopsi teknologi selular generasi keempat itu.

Sekedar diketahui, Singapura adalah pasar ASEAN pertama yang meluncurkan jaringan 4G pada 2011, diikuti oleh Filipina (2012), Malaysia dan Thailand (2013), Kamboja dan Indonesia (2014), Myanmar (2016) dan kemudian Vietnam (2017).

Meski menjadi negara terakhir yang meluncurkan 4G, bukan berarti Vietnam akan mengulang langkah serupa dalam perlombaan 5G. Malah negeri yang terletak di kawasan Indo China itu, menargetkan dapat meluncurkan 5G pada 2020, seperti halnya Thailand dan Singapura.

Uniknya saat sebagian besar negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan tetap memanfaatkan vendor China, seperti Huawei dan ZTE, sebagai mitra jaringan 5G, Vietnam berada dalam posisi yang agak berbeda.

Industri Militer dan Grup Telekomunikasi Viettel berencana untuk memulai jaringan percontohan 5G tahun ini dan bertujuan untuk mengembangkan BTS sendiri.

“Kami sebelumnya mengandalkan impor, tetapi sekarang kami ingin mengembangkan teknologi 5G buatan sendiri,” kata Nguyen Manh Hung, Menteri informasi dan Komunikasi Vietnam.

Meskipun Cina adalah mitra dagang terbesar Vietnam, Hanoi juga memelihara hubungan kerja sama dengan Washington, yang berusaha untuk melarang produk telekomunikasi China, di bidang keamanan. Dilema ini telah membangkitkan minat di sisi mana negara akan memilih dalam membangun jaringan 5G.

Dengan tidak melibatkan Huawei, terbuka kemungkinan bagi Ericsson dan Nokia untuk menjadi mitra dalam pengembangan teknologi 5G di Vietnam.

Viettel telah mengonfirmasi kehadiran dua vendor asal Eropa itu, tak berapa lama setelah pemerintah memberikan lisensi uji coba 5G pertama di negara itu. Uji coba 5G diperkirakan akan berlangsung hingga 2020 di seluruh Hanoi dan Kota Ho Chi Minh.

Malaysia

Malaysia mengumumkan delapan perusahaan yang melakukan investasi awal sebesar MYR116 juta ($ 27,7 juta) akan menjalankan uji coba 5G. Rencana ambisius itu telah dimulai pada Oktober 2019 dan akan berjalan selama enam bulan.

Dengan tujuan mempercepat penyebaran 5G untuk bisnis di berbagai industri, Ketua Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) Al-Ishsal Ishak, mengatakan bahwa 32 BTS 5G di enam negara akan menunjukkan 55 kasus penggunaan yang melibatkan sembilan bidang.

Masing-masing pertanian, pendidikan, hiburan dan media, layanan kesehatan digital, manufaktur dan pengolahan, minyak dan gas, kota pintar, transportasi cerdas, dan pariwisata.

Ishak mengatakan proyek-proyek tersebut akan fokus pada pengembangan pengembangan “ekosistem 5G yang menyeluruh dan inklusif dalam mengejar permintaan yang meningkat serta adopsi” teknologi 5G untuk bisnis dan konsumen.

“Kami berharap untuk mengkomersilkan beberapa kasus penggunaan mulai kuartal ketiga 2020,” ujarnya.

Ishak menambahkan bahwa dukungan dan investasi dari perusahaan yang berpartisipasi “menegaskan kembali komitmen industri dalam membangun penggunaan yang kuat untuk aplikasi 5G yang akan mengubah berbagai industri serta berdampak positif terhadap standar hidup warga Malaysia”.

MCMC adalah badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah Malaysia. Lembaga ini bertujuan untuk menarik investasi tambahan untuk pengembangan 5G serta proposal untuk meningkatkan konektivitas di negara-negara lain.

Operator selular terbesar di negara itu, Digi dan Maxis, pada Oktober lalu telah merinci rencana untuk meningkatkan pembagian infrastruktur untuk persiapan 5G, saat mereka memulai uji coba lapangan dan meningkatkan belanja modal untuk mendukung teknologi baru.

Merujuk data Q2 2019 dari GSMA Intelligence, Maxis memiliki 27 persen pelanggan seluler di negara itu, sementara Digi memegang 26 persen, disusul 22 persen Celcom Axiata.

Seperti halnya banyak negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia tidak mengharamkan keterlibatan Huawei dalam pembangunan jaringan 5G. Malah dalam banyak hal, negeri Jiran itu terkesan memberikan karpet merah kepada vendor jaringan terbesar di dunia itu.

Hal ini bisa dilihat dari pernyataan langsung Mahatir Muhamad. Dalam sesi wawancara dengan media pada Mei 2019 lalu, Perdana Menteri yang kini telah berusia 94 tahun itu, menegaskan bahwa sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk mengucilkan produk Huawei.

“Riset yang dilakukan Huawei jauh lebih besar daripada yang bisa dilakukan Malaysia. Kami ingin menggunakan teknologi mereka sebanyak mungkin. Kami sangat terbuka,” pungkas Mahathir.

Indonesia

Dengan jumlah populasi dan industri telekomunikasi yang besar, Indonesia diprediksi akan menjadi pemain kunci dalam pengembangan 5G di kawasan Asia Tenggara.

Kajian perusahaan konsultan manajemen terkemuka A.T. Kearney, menyimpulkan pada 2025 nanti, penetrasi 5G bisa mencapai 25 hingga 40 persen di sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Kontribusi terbesar berasal dari Indonesia, mencapai 27 persen. Saat itu, jumlah pelanggan diprediksi sudah melewati 200 juta, dan setengahnya berbasis di Indonesia.

Penetrasi yang besar membuat pendapatan operator terkerek. Berkisar 1,83 miliar dolar atau Rp 25 triliun per tahun pada 2025. Pendapatan paling besar berasal dari konsumen enterprise dan sisanya dari konsumen akhir.

Namun untuk bisa mencapai hal itu, A.T. Kearney mensyaratkan bahwa implementasi 5G di Tanah Air dilakukan selambatnya pada 2023.

Menyangkut adopsi 5G, pemerintah menyatakan tidak ingin terburu-buru. Menkominfo Johnny G. Plate, mengatakan bahwa jaringan 5G akan dibuka secara bertahap. Ia menolak mengatakan kapan persisnya 5G dapat beroperasi karena berbagai pertimbangan.

“Kalau ambisi, kita juga ingin. Tapi semua ada tahapannya. Saat ini di wilayah kedaulatan kita ada yang 2G, 3G dan 4G. Kita harus selesaikan yang masih tersisa dulu,” ujar Johnny di Jakarta, Senin (28/10/2019).

Johnny menegaskan bahwa hal tersebut adalah proses yang harus diikuti dalam menyediakan jaringan 5G sebelum benar-benar diimplementasi.

Ia pun menambahkan bahwa saat ini memang sudah ada diskusi terkait pemanfaatan pita frekuensi agar lebih baik ketika digunakan dalam menggelar jaringan 5G.

Ditambahkan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kominfo, Ismail, saat ini Indonesia ada pada tahapan mempersiapkan ekosistem.

Bahwa dalam mempersiapkan 5G, infrastruktur dibangun tidak dapat berdiri sendiri, namun berkelanjutan, dan perlu dukungan dari semua pihak dalam industri.

“Supaya pada saatnya 5G dirilis khususnya spektrum frekuensinya, menjadi tuan rumah dengan mempersiapkan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat buat kepentingan industri dan masyarakat. Intinya 5G di Indonesia akan dibuka tepat waktu, tidak terburu-buru, juga tidak terlambat,” pungkas Ismail.

Harus diakui, Untuk sampai pada implementasi 5G, banyak persiapan yang ditempuh. Selain dari sisi infrastruktur, bisnis model, dan investasinya, terutama untuk spektrum dan peralatannya.

Dengan kondisi yang ada, Indonesia diperkirakan baru bisa menerapkan teknologi 5G dalam waktu tiga tahun lagi. Apalagi, sampai saat ini pemerintah belum menentukan spektrum yang akan digunakan untuk jaringan 5G. Sejauh ini ada tiga kandidat pita frekuensi yang kerap disebut menjadi pilihan, yakni 2,6 GHz, 2,8 GHz, dan 3,5 Ghz.

Dengan potensi Indonesia yang luar biasa, disertai kepercayaan dari para pemain industri lokal, pemerintah harus bertindak cepat untuk merilis spektrum radio yang sesuai dengan kebutuhan 5G.

Kehadiran 5G diyakini dapat mendukung tumbuhnya industri lokal. Implementasi yang tepat waktu, dapat membuat daya saing Indonesia meningkat, sekaligus tidak tececer dalam persaingan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk merebut peluang zaman Age of Invention yang baru.

Latest