Tuesday, September 17, 2019
Home News Rudiantara: IMEI dan Nomor Telepon Sejatinya Berdampingan

Rudiantara: IMEI dan Nomor Telepon Sejatinya Berdampingan

-

Jakarta, Selular.ID – Pemerintah melalui tiga kementerian yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan bakal menghadirkan aturan pengendalian IMEI guna mengatasi peredaran smartphone ilegal.

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan adanya aturan ini sebenarnya sudah dicita-citakan sejak lama.

Namun, karena beberapa hal, realisasinya tak kunjung dilakukan.

“Bicara mengawinkan nomor IMEI dengan nomor telepon, sebenarnya di tahum 1995 Satelindo mensyaratkan, kalau mau pakai layanan Satelindo, konsumen harus beli ponsel di sana,” tutur Rudiantara, kemarin (02/08/19)Namun menurut Rudiantara, saat itu tujuannya berbeda, yakni lebih ke menguntungkan operator tersebut.

Sementara, saat itu sejumlah operator lain malah membebaskan ponsel apapun untuk menggunakan layanan mereka. Kini, pemerintah menyebut, Indonesia perlu kembali ke tatanan yang lebih baik demi melindungi industri dan juga pelanggan.

“Kita perlu masuk ke tatanan yang lebih baik karena ponsel ilegal tidak melewati proses TKDN dan itu mempengaruhi kelangsungan industri dalam negeri sekaligus merugikan pajak negara,” ucap Rudiantara.

Rudiantara menjelaskan, ada sejumlah manfaat jika kebijakan pembatasan IMEI ini diberlakukan.

Manfaat pertama adalah dari sisi Kementerian Keuangan, terutama dari bertambahnya penerimaan pajak serta tidak ada lagi barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

“Yang paling diuntungkan dari sisi keuangan adalah Kemenkeu. (Akan masuk) triliunan rupiah akan masuk ke penerimaan negara dan ini bisa dimanfaatkan lebih luas untuk membangun negara,” katanya.

Pemberlakuan kebijakan pembatasan IMEI juga bakal membuat konsumen lebih untung dan terjamin dari sisi kualitas smartphone dan layanan purna jualnya.

Ponsel BM Rugikan Negara

Menurut data APSI (Asosiaasi Ponsel Seluruh Indonesia) setiap tahunnya ada 45 juta ponsel pintar (smartphone) baru. Persoalannya dari total ponsel baru jenis smartphone itu, sekitar 20%-30% merupakan ponsel Black Market (BM). Dari sekitar 20% atau setara dengan 9 juta unit ponsel merupakan ponsel BM.

Artinya bila harga per unitnya sebuah smartphone dengan kisaran harga Rp. 2,2 juta, nilai ponsel baru yang beredar mencapai Rp 22,5 triliun. Dari nilai itu, ponsel BM tidak membayar pajak sehingga potensi kerugian negara dari hilangnya pendapatan 10 % PPN dan 2,5% PPh adalah sekitar Rp 2,8 triliun setahun.

Tahun ini, potensi kehilangan pajak akan lebih banyak sebab porsi ponsel BM bisa mencapai 30% dari 50 juta ponsel. Itu karena pintu masuk ponsel BM di banyak negara, misalnya Turki, Pakistan, India, dan Rusia sudah mulai ditutup lewat kebijakan validasi IMEI.

Bagaimana dengan Indonesia? Jika tidak mencari solusi dengan cara pengendalian IMEI, maka Indonesia akan menjadi pasar empuk peredaran ponsel BM.

Latest