Monday, January 27, 2020
Home News Sidang Huawei VS AS Digelar 19 September 2019

Sidang Huawei VS AS Digelar 19 September 2019

-

Jakarta, Selular.ID – Perang dingin antara Huawei dan Amerika Serikat kian memanas. Huawei kerap kali di boikot oleh pemerintah Amerika Serikat.

Belum lama ini Huawei masuk daftar hitam perusahaan yang diboikot Amerika Serikat. Bahkan Google akan berencana membatasi aplikasi dan update software Android pada semua smartphone Huawei. Alasannya masih sama karena soal keamanan.

Atas hal tersebut, Huawei melayangkan mosi terhadap amar pertimbangan pengadilan dalam upaya menentang pemberlakuan Pasal 889 Undang Undang Keamanan Nasional (NDAA) 2019 Amerika Serikat yang merugikan dan mengajak kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan sanksi yang dibebankan terhadap Huawei karena tidak berhubungan dengan keamanan siber. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengadilan, bahwa sidang dengar pendapat terkait mosi yang dilayangkan akan berlangsung pada 19 September 2019 mendatang.

“Pelarangan terhadap Huawei dengan alasan keamanan siber tidak menjadi jaminan bahwa jaringan telekomunikasi AS akan lebih aman. Upaya tersebut tidak tepat dan menggiring opini yang tidak tepat terkait tantangan keamanan siber bersama yang kita hadapi saat ini,” ujar Chief Legal Officer Huawei, Song Liuping melalui keterangan tertulisnya.

Baca juga : Huawei Dilarang Menggunakan Kartu MicroSD

Song merasa politisi AS saat ini sedang menggunakan sumber daya satu negara untuk menghantam satu perusahaan.

“Hal ini tidak wajar, tidak pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah. Pemerintah AS tak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan Huawei sebagai ancaman keamanan. Tidak ada senapan, tentu tidak akan muncul api. Benar-benar seperti tembakan penuh spekulasi,” jelas Song.

Dalam mosi keberatannya, Huawei mengemukakan argument bahwa Pasal 889 NDAA 2019 secara spesifik menyebut Huawei dan tidak hanya melarang lembaga pemerintah AS untuk membeli perangkat dan jasa dari Huawei. Selain itu, juga melarang kerja sama dengan pihak ketiga yang menggunakan perangkat atau layanan Huawei, meskipun tidak ada dampak atau hubungannya dengan pemerintah AS.

Song juga menyinggung soal penyertaan Huawei dalam “Entity List” oleh Kementerian Perdagangan AS (US Commerce Department) dua pekan lalu.

Baca juga : Serangan Terhadap Huawei Berpotensi Ciptakan Perang Dingin Teknologi

“Hal tersebut merupakan preseden berbahaya. Saat ini industri telekomunikasi dan Huawei yang menjadi korban. Tidak menutup kemungkinan jika besok industri lain, perusahaan lain, dan konsumen yang terkena dampaknya,” ucap Song.

Menurut Song, sistem peradilan adalah basis pertahanan terakhir untuk menuntut keadilan.

“Huawei percaya dengan independensi dan integritas system peradilan di AS. Kami berhadap kesalahan yang termuat dalam NDAA dapat diluruskan di pengadilan,” katanya.

Sementara itu Penasihat Hukum Huawei untuk kasus ini Glen Nager menambahkan pasal 889 NDAA bertentangan dengan prinsip “Bill of Attainder, Due Process, dan Vesting Clauses” yang tercantum dalam konsitusi negara AS. Kasus ini dipandang sebagai kasus hukum murni yang ditandai dengan tidak adanya fakta, sehingga menguatkan alasan untuk percepatan mosi pembelaan terhadap dakwaan pemerintah tersebut.

Huawei yakin bahwa tekanan terhadap Huawei tidak menjadikan jaringan lebih aman. Huawei berharap pemerintah AS mengambil langkah yang tepat serta menjalankan kebijakan yang jujur dan efektif guna menciptakan keamanan siber bagi semua orang, jika memang tujuannya adalah soal keamanan.

Latest