Tuesday, October 27, 2020
Home News Kemenhub Tetapkan Tarif Ojek Online Mulai 1 Mei 2019

Kemenhub Tetapkan Tarif Ojek Online Mulai 1 Mei 2019

-

Jakarta, Selular.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jendral (Ditjen) Perhubungan Darat resmi menetapkan tarif ojek online. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi memaparkan besaran tarif untuk ojek online yang ditetapkan berdasarkan zona wilayah melalui keterangan tertulis yang diterima Selular.ID.

Ada dua aspek komponen perhitungan yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Namun perhitungan tarif ini hanya menggunakan komponen biaya langsung saja.

Tarif tersebut dibagi menjadi 3 zona. Zona 1 mencakup wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali. Sementara zona 2 meliputi wilayah Jabodetabek. Sementara zona 3 menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya.

Besaran tarif nett untuk Zona I batas bawah Rp 1.850 dan batas atas Rp 2.300, dengan biaya jasa minimal Rp 7.000 – Rp 10.000. Sementara Zona II batas bawah Rp 2.000 dengan batas atas Rp 2.500, dan biaya jasa minimal Rp 8.000 – Rp 10.000. Untuk Zona III batas bawah Rp 2.100 dan batas atas Rp 2.600 dengan biaya jasa minimal Rp 7.000 – Rp 10.000.

Penetapan Biaya Jasa batas bawah, batas atas, maupun biaya jasa minimal ini merupakan biaya jasa yang telah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi. Biaya tidak langsung adalah biaya jasa yang ada di dalam pihak aplikator sebanyak maksimal 20%. Kemudian yang 80% adalah menjadi hak pengemudi.

Selain biaya langsung dan tidak langsung, ada pula biaya jasa minimal yaitu biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang dengan jarak tempuh paling jauh 4 kilometer.

“Kami pun melihat hasil riset di Indonesia yang menyangkut masalah nominal tarif ini, yaitu willing to pay yang merupakan kemampuan daya beli masyarakat terhadap ojek online. Kemampuan masyarakat Indonesia secara umum adalah Rp 600 sampai dengan Rp 2.000. Sedangkan, rata-rata perjalanan yang ditempuh adalah 8,8 km,” papar Budi.

Menurut Budi, Jabodetabek berbeda dengan wilayah lain dengan tingkat penggunaan ojek online tertinggi. Sebab ojek online di sekitar wilayah Jakarta sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat yang menyebabkan pola perjalanannya menjadi berbeda. Sehingga perlu diatur secara khusus masalah pembiayaannya.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak terkait masalah tarif, semoga bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kalau masih dirasa belum sesuai, kami masih bisa membuka forum diskusi,” ucap Budi.

Kemenhub mempertimbangkan 3 hal yang terkait dengan ojek online ini. Pertama, kepentingan pengemudi yang telah disepakati oleh Presiden dan Menteri Perhubungan menjadi pengemudi ojek online adalah profesi yang mulia sehingga perlu diatur karena banyak masyarakat yang berdedikasi untuk menjadi pengemudi ojek online. Dengan begitu, pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari para pengemudi ojek online.

Kemenhub juga mempertimbangkan masalah kepentingan masyarakat sebagai customer yang ingin mendapat pelayanan lebih baik, dengan harga terjangkau. Ini termasuk masalah keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang diatur dalam PM 12 tahun 2019.

Selanjutnya adalah kepentingan 2 aplikasi ojek online seperti Grab dan Gojek. Pemerintah perlu melindungi keduanya agar keduanya tetap hidup, karena dikhawatirkan akan terjadi monopoli apabila salah satunya mati.

Keputusan Menteri Perhubungan ini mengenai tarif sudah disahkan. Untuk kenaikan tarifnya akan diberlakukan mulai 1 Mei 2019.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan karena masyarakat perlu menyesuaikan atas ketentuan yang baru ini. Begitu juga dengan layanan ojek online yang perlu menyesuaikan perhitungan algoritmanya.

“Penetapan tarif ini akan dievaluasi setiap tiga bulan karena dinamika yang sangat cepat sehingga kita perlu menyesuaikan. Untuk melakukannya, kita akan melibatkan tim riset yang independen,” tutup Budi.

Latest