Tuesday, July 16, 2019
Home News FinTech OJK: Masa Penagihan Pinjaman Online P2P Lending Berlaku 90 Hari

OJK: Masa Penagihan Pinjaman Online P2P Lending Berlaku 90 Hari

-

Jalarta, Selular.ID – peer to peer lending (P2P) bagi kalangan yang kerap membutuhkan uang menjadi solusi. Tetapi belakangan pinjaman online ini menjadi masalah baru khususnya cara penagihannya.

Menanggapi hal itu, Hendrikus Passagi, Direktur Pengaturan Perizinanan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa, saat ini P2P memiliki Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Asosiasi ini menurut Hendrikus, dihadirkan khusus menangani isu seputar fintech P2P yang diprediksi akan membesar seiring jumlah pemain yang terus bertambah. Asosiasi ini akan berjalan beriringan dengan  OJK.

“Mengawal industri lending ini sangat berat karena harus melindungi dua jenis konsumen, lender dan borrower. Kami lihat industri ini akan membesar dan masalahnya pun akan ikut besar,” ujar Hendrikus di Jakarta (14/02/19).

Dalam program kerjanya AFPI akan fokus pada isu seputar P2P lending yang selama ini belum terurus. Termasuk soal penagihan.

Hal tersebut, menurut Hendrikus, akan melindungi konsumen seperti larangan mengakses kontak dan penetapan biaya pinjaman maksimal.

Misalnya kode etik tersebut, AFPI menetapkan total biaya pinjaman tidak boleh lebih dari 0,8 persen per hari dengan penagihan maksimal 90 hari.

“Jika dalam waktu 90 hari peminjam tidak bisa membayar maka tinggalkan,” terang Hendrikus.

Dan jika pasal itu dilanggar bagi pemberi pinjaman (fintech), bisa melaporkannya. Namun, Hendrikus menegaskan bagi si peminjam, ketika dia tidak bisa membayar dengan waktu yang telah ditentukan, data dia tercatat dan tidak bisa melakukan pinjaman apapun di bank termasuk mengambil kredit pemilikan rumah (KPR).

“Sebelum dia menyelesaikan pembayaran si peminjam namanya tercatat sebagai peminjam ‘bermasalah’ ,” kata Hendrikus lagi.

Bagi regulator, kehadiran asosiasi yang spesifik ini tentunya sangat bermanfaat dalam mengawasi industri lending. OJK berkeinginan industri bergerak secara tangkas, sesuai dengan semangat startup.

Hendrikus menegaskan, jika pinjaman online yang melanggar ketentuan AFPI, dipastikan itu pinjaman online ilegal, dan masyarakat bisa memahaminya.

Dia mengatakan, fintech yang tergabung dan menjadi anggota AFPI telah menyepakati aturan bersama dan tidak boleh melanggarnya.

Hendrikus pun menghimbau untuk lebih teliti dalam melakukan peminjaman online, dipastikan fintech tersebut sudah terdaftar atau belum. Jika belum, dipastikan peminjam akan menemukan masalah.

Latest