Saturday, July 20, 2019
Home News Ini Tanggapan Ombudsman Soal Ucapan Rudiantara “Yang Gaji Ibu Siapa?”

Ini Tanggapan Ombudsman Soal Ucapan Rudiantara “Yang Gaji Ibu Siapa?”

-

Jakarta, Selular.ID – Ucapan “Yang Gaji Kamu Siapa” yang dilontarkan oleh Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam acara internal Kominfo 31/01 di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019) tengah menjadi bahan perbincangan publik. Berdasarkan video yang beredar di dunia maya, dalam acara tersebut Rudiantara meminta tanggapan terkait stiker pemilu nomor satu dan dua dari para peserta yang mayoritas staff Kominfo.

Dalam sambutannya, Menkominfo meminta masukan kepada semua karyawan tentang dua buah desain sosialisasi pemilu yang diusulkan akan dipasangkan di Gedung Kominfo. Desain merah diberi nomor satu, dan putih untuk nomor dua. Metode yang digunakan Rudiantara dalam meminta pendapat seperti gaya pengambilan suara.

Semua berlangsung dengan interaktif dan antusias sampai ketika seorang ASN diminta maju ke depan dan menggunakan kesempatan itu untuk mengasosiasikan dan bahkan dapat disebut sebagai mengampanyekan nomor urut pasangan tertentu. Salah seorang peserta yang merupakan staf Kominfo memilih nomor 2 yang menandakan pasangan nomor urut dua pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yakni Prabowo dan Sandiaga Uno.

Padahal pendapat mengenai stiker tersebut tidak ada kaitan nya dengan Pilpres 2019. Rudiantara hanya meminta pendapat berdasarkan desain dan warna stiker.

Namun staf Kominfo tersebut menjawab saya pilih berdasarkan hati nurani. Terjadi kekeliruan pada staf Kominfo tersebut atas pertanyaan Rudiantara.

Ditegaskan Rudiantara dalam sambutannya bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019 yang digelar April mendatang. Murni hanya menanyakan desain.

Dari situlah tercetus ucapan “Yang Gaji Ibu Siapa?”

“Yang Gaji Ibu Siapa ? Pemerintah kan ?,” ujar Rudiantara di acara tersebut dalam potongan video yang beredar di dunia maya.

Terkait hal ini, Rudiantara memberikan klarifikasi melalui keterangan tertulisnya dan akun sosial medianya. Dalam keterangan resmi Kominfo yang diterima Selular.ID, Rudiantara sampai 4 kali menyebutkan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pilihan capres sebelum ASN dipanggil ke atas panggung.

Setelah itu, Menkominfo berusaha meluruskan permasalahan desain yang malah jadi ajang kampanye capres pilihan seorang ASN di depan publik. Terlihat bahwa ASN tersebut tidak berusaha menjawab pertanyaan, bahkan setelah pertanyaannya diajukan berulang kali oleh Menkominfo.

Dalam keterangan tertulisnya, Ferdinandus Setu, Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI menyatakan bahwa atas pernyataan “yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu”, “keyakinan” dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut. Melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN.

Dalam penutupan acara tersebut, sekali lagi Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara atau pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks.

“Kami menyesalkan beredarnya potongan-potongan video yang sengaja dilakukan untuk memutus konteks masalah dan tidak menggambarkan peristiwa secara utuh. Demikian penjelasan dari kami, agar dapat menjadi bahan untuk melengkapi pemberitaan rekan-rekan media,” jelas Fernando.

Pernyataan Rudiantara ini menuai respon dari sejumlah pihak. Berbagai respon positif, negatif dan netral disampaikan masyarakat mengenai pernyataan Rudiantara tersebut. Di dunia maya, netizen ramai memperbincangkan hal tersebut.

Terkait hal ini, kami meminta tanggapan Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

 

(Kiri ke kanan: Perwakilan Menko Polhukam; Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Samuel Pangerapan dan Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI)
(Kiri ke kanan: Perwakilan Menko Polhukam; Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Samuel Pangerapan dan Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI) (Donnie/Selular.ID)

“Saya belum tahu lanjutan kasus ini. Katanya sudah ada klarifikasi. Kalau saran saya sebagai pemerintah, sebaiknya berhati-hati dalam berpendapat. Apalagi dalam tahun politik ini. Agar tidak terjadi salah paham,” ucap Alamsyah.

Latest