Jakarta, Selular.ID – Pekan lalu, PT First Media Tbk (KBLV) melakukan gugatan terhadap Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Post dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait pelaksanaan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio. Gugatan tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 422/L/62.01/NRS-SEM/2018 pada tanggal 2 November 2018.

Dalam gugatannya, First Media meminta penundaan pelaksanaan pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi radio yang jatuh tempo pada 17 November 2018. Disamping itu, First Media juga meminta penundaan segala tindakan atau paksaan yang dapat dilakukan Kominfo dalam penagihan pembayaran BHP frekuensi radio sebagai akibat hukumnya.

Berdasarkan laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz, PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux Tbk (Bolt) memiliki tunggakan pokok plus denda sampai Rp708 miliar. Kedua perusahaan ini belum membayar BHP frekuensi radio tahun 2016 dan 2017 yang akan jatuh tempo 17 November 2018.

BACA JUGA:
Seperti Pelanggan Esia, Pengguna Bolt Dialihkan ke Operator Lain

Apabila lewat tanggal 17 November 2018, First Media dan Bolt masih belum memenuhi kewajiban membayar BHP frekuensi radio, maka Kominfo akan mencabut izin penggunaan frekuensinya. Kominfo hanya mencabut izin penggunaan frekuensinya bukan izin operasinya.

Namun kenyataannya, hingga berita ini diturunkan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux Tbk (Bolt) belum membayar tunggakan tersebut. Hingga saat ini Kominfo juga belum mencabut Izin Penggunaan Frekuensi Radio bagi First Media Tbk dan Bolt.

Ini dikarenakan Lippo Group mengirimkan proposal perdamaian yang diajukan kepada Kominfo di hari Senin (19/11/2018). Padahal di tanggal tersebut Kominfo akan mencabut Izin Penggunaan Frekuensi Radio bagi First Media Tbk dan Bolt. Kominfo juga tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait mekanisme pembayaran hutang Lippo Group tersebut.

Sehubungan dengan kasus tunggakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan rencana pencabutan ijin pemanfaatan frekuensi terhadap First Media dan Bolt, menurut Yustinus Prastowo dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP No.29/2009, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran PNBP kepada Menteri Kominfo selambat-lambatnya 20 hari sebelum jatuh tempo pembayaran PNBP.

BACA JUGA:
Bangun Infrastruktur 5G di Indonesia, Semua Provider Bersatu

“Faktanya, hutang PNBP PT First Media dan PT Internux (Bolt) telah jatuh tempo sejak 17 November 2018 lalu. Dengan begitu, secara administratif permohonan penundaan, pengangsuran, maupun penjadwalan ini sudah tidak dapat diajukan lagi,” ungkap Yustinus dalam keterangannya.

Lebih lanjut disampaikan Yustinus, permohonan tersebut ditujukan kepada Menteri Kominfo untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan agar dapat diberikan persetujuan, penolakan atau tindakan lainnya. Setelah permohonan disetujui oleh Menteri Keuangan, maka penjadwalan akan ditentukan oleh Menteri Kominfo.

Selain itu, dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Kominfo No. 9/2018 mengatakan bahwa Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dapat dicabut sebelum masa berlaku berakhir. Pasal 21 ayat 1 huruf f menjelaskan bahwa pencabutan IPFR dilakukan apabila Wajib Bayar tidak melunasi pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk IPFR selama 24 bulan.

BACA JUGA:
Terus Menggerus Keuntungan Operator, Pemain OTT Harus Berkontribusi dalam Pembangunan

Dalam kasus PT First Media Tbk dan Bolt, kedua Wajib Bayar ini sudah memiliki tunggakan sejak tahun 2016. Dengan begitu, pencabutan dapat dilakukan dengan prosedur pemberian surat peringatan tiga kali secara berturut-turut. Tenggang waktu antar surat maksimal adalah satu bulan kepada Wajib Bayar.

Total hutang PNBP PT First Media adalah Rp364 miliar. Sementara PT.Internux (Bolt) harus membayar hutang sebesar Rp343 miliar. Jika terjadi penundaan pembayaran PNBP, berarti terdapat pemasukan negara yang tertunda.

Padahal saat ini negara sedang mengalami shortfall penerimaan dan butuh tambahan penerimaan untuk pembiayaan pembangunan. Berarti penundaan ini cukup merugikan keuangan negara.

“Seharusnya Menteri Kominfo segera memberikan peringatan tertulis untuk menagih tunggakan dan memenuhi ketentuan dalam rangka pencabutan ijin. Menteri Keuangan sebagai penanggung jawab dan pemegang otoritas bidang PNBP dapat melakukan pemantauan dan pengawasan demi memastikan pemenuhan kewajiban PNBP dilakukan sesuai Undang-Undang,” pungkasnya.