Sunday, December 8, 2019
Home News Feature Inilah Lima Janji Rudiantara Yang Belum Terselesaikan

Inilah Lima Janji Rudiantara Yang Belum Terselesaikan

-

Rudiantara23Jakarta, Selular.ID – Meski tertunda berulang kali, keberhasilan menggelar lelang dua spektrum frekwensi di 2.100Mhz dan 2.300 Mhz, menjadi kredit tersendiri bagi Menkominfo Rudiantara pada 2017. Apalagi nilai lelang tersebut terbilang cukup signifikan demi menambal bolong-bolong APBN.

Seperti kita ketahui, Indosat dan Tri Huthinson wajib membayar senilai masing-masing Rp 423,084 miliar, untuk satu blok di 2.100 Mhz. Sedangkan di frekuensi 2,3 GHz yang dimenangkan oleh Telkomsel, negara memperoleh tambahan pemasukan senilai tawaran Rp 1,007 triliun untuk spektrum selebar 30 MHz.

Dengan nilai lelang sebesar itu, Rudiantara optimis kementerian yang dipimpinnya dapat mengejar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp15,7 triliun pada 2018. Ia menyebutkan, sumbangan PNBP dari kementeriannya pada tahun depan akan lebih banyak berasal dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, terutama yang disumbangkan oleh operator telekomunikasi. 

Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, nilai tersebut menjadi sumbangan tertinggi dari Kementerian/Lembaga (K/L) non sumber daya migas atau sekitar 5,7 persen dari total target PNBP.

Namun keberhasilan menggelar lelang spektrum frekwensi 2.100Mhz dan 2.300 Mhz, tak berarti bahwa rapor Rudiantara sepanjang 2017 menjadi biru. Pasalnya, terdapat sejumlah agenda yang hingga kini belum terselesaikan meski sudah menggantung lama. Padahal, menteri yang akrab dipanggil Chief RA itu menjanjikan semua akan bisa tuntas pada 2017.

Apa saja kelima program tersebut? Saya merangkumnya sebagai berikut :

Tarif Interkoneksi

Revisi tarif interkoneksi hingga kini masih menggantung. Sejatinya pada September 2016, Kemkominfo sudah memutuskan tarif interkoneksi yang baru. Tarif baru untuk percakapan suara lintas operator (off-net) untuk penyelenggara jaringan bergerak selular adalah Rp 204, turun dari sebelumnya Rp 250.

Namun keputusan Kemkominfo itu telah berkembang menjadi polemik. Operator terbelah menjadi dua kubu, menyetujui dan kontra, dengan berbagai alasan masing-masing.

Sejak awal, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren, dan Tri Hutchinson secara terbuka mendukung revisi tarif interkoneksi. Mereka beralasan penurunan tarif interkoneksi yang signifikan bakal berpengaruh terhadap tarif retail yang nantinya dijatuhkan kepada pelanggan.

Jika kelima operator mendukung revisi tarif interkoneksi itu, tidak demikian dengan Telkomsel. Anak perusahaan Telkom itu menilai penurunan tarif interkoneksi sesungguhnya tidak berdampak langsung kepada turunnya tarif ritel.

Telkomsel juga mempermasalahkan keputusan revisi itu tidak sejalan dengan aturan tentang interkoneksi yang berbasis biaya penggelaran jaringan, besaran nilai penurunan, hingga potensi kerugian yang akan dialami Telkomsel dalam tahun-tahun mendatang.

Network Sharing

Sejak awal menjabat, Rudiantara telah menegaskan bahwa aturan perlu adanya network sharing. Ia berpandangan bahwa network sharing merupakan salah satu jalan keluar bagi pemerintah untuk bisa mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah di luar Jawa secara efisien.

Untuk menggolkan rencana tersebut, Rudiantara mengajukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP 53 tahun 2000 tentang frekuensi dan orbit satelit.

Revisi dari kedua aturan ini diyakini banyak pihak akan mengubah lanskap dari industri telekomunikasi karena munculnya model bisnis Mobile Virtual Network Operator (MVNO) dan berbagi jaringan aktif (network sharing).

Namun seperti halnya interkoneksi, rencana untuk menerapkan aturan menyangkut network sharing lagi-lagi menimbulkan polemik. Banyak pihak tak setuju dengan rencana kebijakan tersebut.

Ombudsman misalnya, menilai bahwa revisi PP 52/53 akan menimbulkan pelayanan yang diskriminatif dimana pemberlakuan berbagi jaringan yang tanpa batasan sedemikian rupa akan membuat operator lebih berkonsentrasi melayani masyarakat di wilayah padat dan rawan terjadi praktek kartel.

Gencarnya kalangan yang mengkritisi langkah Rudiantara memberlakukan network sharing, membuat rencana Kemkominfo merevisi PP 52/53 menjadi tak berujung hingga kini.

Permen OTT

Tak berlebihan jika para pemain Over The Top (OTT), seperti Facebook, Google, Line, Whats App dan lainnya disebut sebagai parasit. Pasalnya, aplikasi yang ditawarkan telah mengubah kebiasaan pengguna secara drastis namun cenderung merugikan operator.

Meski sukses menarik pelanggan, para pemain OTT ini tidak mengeluarkan investasi besar. Ia justru mengeruk keuntungan di atas jaringan milik operator yang rela mengeluarkan Capex jumbo untuk membangun hingga ke seluruh pelosok Tanah Air.

Atas kesenjangan tersebut, berbagai pihak menuntut agar pemerintah segara membuat, aturan main yang jelas dari para penyedia layanan OTT.

Derasnya desakan membuat Rudiantara menargetkan dapat menuntaskan PM tentang OTT pada Maret 2016. Alih-alih menyelesaikan PM tersebut, pada April 2016, Kemkominfo baru mengeluarkan draft uji publik PM OTT. Aturan itu pun belum terealisasi dan (lagi-lagi) dijanjikan baru akan kelar pada akhir 2017. Namun hingga tutup tahun, PM tentang OTT tak terdengar kabarnya sama sekali.

Revisi UU Penyiaran

Kemkominfo berharap revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat segera diselesaikan. Saat ini, pembahasan revisi masih berada di Badan Legislasi DPR. Dalam beberapa kesempatan, Rudiantara menargetkan, revisi UU Penyiaran akan rampung pada tahun ini, Sehingga dapat memperkuat tumbuhnya ekonomi digital yang dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo.

Sayangnya, hingga kini pembahasan masih mandeg. Ada beberapa isu yang masih menjadi masalah seperti terkait sistem siaran berjaringan, kewenangan pemerintah, posisi KPI, pengaturan soal kepemilikan silang, porsi iklan, jenis lembaga penyiaran yang ada. hingga konsep peralihan analog ke digital.

Kewenangan KPI memang menjadi perdebatan yang tak berujung. Saat ini, baik KPI Pusat maupun KPI Daerah hanya memiliki kewenangan hingga mengeluarkan rekomendasi. Nantinya, KPI akan lebih kepada konten penyiaran, namun sifatnya memberi masukan terhadap perizinan, bukan sebagai penentu perizinan.

Sekedar diketahui, revisi UU Penyiaran sebenarnya sudah diagendakan sejak 2010 di masa tugas pertama Presiden SBY. Namun kuatnya tarik menarik antar berbagai kepentingan, terutama para pemilik modal yang menguasai jaringan TV nasional, membuat nasib revisi UU Penyiaran terus menggantung hingga kini.

Sebagai menteri yang tak memiliki basis dan dukungan politik dari Parpol, Rudiantara tentu tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam menghadapi para pemilik modal yang menguasai jaringan TV nasional. Sehingga, bisa jadi target untuk menuntaskan Revisi UU Penyiaran hanya sekedar janji belaka.

Tarif Data

Kisruh tarif data yang sudah lama terjun bebas, mencapai puncaknya saat mantan Direktur Indosat Ooredoo Alex Rusli, mengirimkan surat kepada Menkominfo Rudiantara (17/7/2017). Dalam suratnya, Alex menegaskan bahwa industri selular saat ini sudah dalam taraf mengkhawatirkan.

Persaingan yang ketat, membuat hampir semua operator tak punya pilihan selain menggunakan tarif murah sebagai senjata untuk meraih pelanggan. Namun ujungnya kinerja operator semakin terpuruk yang bisa mengancam kelangsungan industri selular secara keseluruhan.

Salah satu opsi yang dilayangkan untuk menghentikan perang tarif adalah pemberlakuan tarif bawah (floor price). Namun, Menkominfo Rudiantara tegas menolak usulan ini.

Alih-alih memberlakukan floor price, Rudiantara meminta agar BRTI segera merampungkan formulasi tarif data kepada BRTI. Rudiantara beralasan, pemerintah tak memiliki wewenang mengatur tarif, namun pemerintah berwenang merumuskan formula tarif, bukan tarif itu sendiri.

Sekedar diketahui, wacana penyusunan formulasi tarif data sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Sejak awal menjabat sebagai Menkominfo, Rudiantara juga menempatkan isu ini sebagai agenda yang akan ia tuntaskan. Bahkan, saat terjadi kasus peretasan terhadap situs Telkomsel pada 28 April 2017 lalu, BRTI berjanji untuk segera mempercepat perumusan formula tarif data.

Merespon permintaan Rudiantara itu, Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi Kresna menyatakan pihaknya akan segera mematangkan formula tarif sesuai amanat pasal 28 UU no.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Khususnya, revisi PM 9/2008 untuk mengakomodir layanan data.

BRTI pun menargetkan pada akhir 2017, formulasi tarif data sudah rampung dan bisa menjadi acuan bagi seluruh operator dalam menerapkan tarif tersebut kepada konsumen.

Namun seperti halnya program-program lainnya, formulasi tarif data juga tak dapat dirampungkan sampai akhir tahun lalu. Saat dihubungi oleh Indra Khairudin (Editor Selular) melalui layanan pesan singkat, I Ketut Prihadi Kresna, menyampaikan bahwa pengaturan tarif data saat ini masih dilakukan pembahasan internal Kominfo/BRTI, jadi belum dapat diselesaikan pada akhir 2017.

“Kami baru menyampaikan konsepnya kepada operator dan masih menunggu masukan dari mereka. Insya Allah dalam Triwulan pertama 2018 sudah bisa rampung,” ungkap Ketut beralibi.

Molornya penyusunan formula tarif data ini, tambah Ketut, dikarenakan banyaknya regulasi lain yang disusun dalam waktu yang berbarengan sehingga terkesan lama. Selain itu, detail dari pasal-pasal yang tertuang dalam draft pengaturan juga perlu dicermati dengan baik agar nanti dapat diimplementasikan dengan baik.

Latest