alamsyahJakarta, Selular.ID – Kementrian Komunikasi telah mewajibkan pengguna kartu prabayar operator selular untuk melakukan regiatrasi ulang menggunakan Nomer Induk Kependudukan (NIK). Namun belakangan kewajiban ini menimbulkan kekhawatiran oleh masyarakat akan adanya penyalahgunaan data.

Menyikapi hal ini, Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman menyampaikan bahwa
NIK dan Kartu Keluarga (KK) tidak boleh disalahgunakan bahkan oleh pemerintah melalui kesepakatan dengan pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan UU. Jika ini dilakukan menurut Alamsyah akan berpotensi masuk pada pemufakatan jahat.

Lebih lanjut dikatakan Alamsyah, NIK dan No. KK adalah data pribadi, di mana Pemerintah maupun pihak swasta sebagai data holder hanya boleh memberikan kepada pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh UU, atau pihak lain berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan pemilik no. Identitas berupa NIK dan No. KK tersebut.

“Pemerintah perlu segera melegislasi UU Perlindungan Data Pribadi, agar regulasi tidak terpecah-pecah dan parsial. Ini penting agar lebih menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Jika tidak, celah kekosongan hukum bisa memberi peluang pihak yang ingin memanfaatkannya dan merugikan warga negara,” tegasnya.

Kelambanan meratifikasi Perlindungan Data Pribadi ini bahkan menurut Alamsyah diperkirakan berpotensi akan menghambat kerja tim cyber crime di kepolisian ketika harus melakukan pengusutan kejahatan trans nasional yang menggunakan jalur internet.

Dalam akses maupun pertukaran informasi kemungkinan besar ratifikasi Perlindungan Data Pribadi menjadi persyaratan. Suatu tindakan pengusutan yang harusnya bisa cepat akhirnya jadi lambat atau gagal nanti.

Pejabat di Kemkominfo dan Kemendagri disarankan harus berhati-hati dalam membuat kesepakatan dengan pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan data NIK dan No. KK. Apa bila terjadi pelanggaran oleh pihak lain tersebut akibat kesepakatan yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga pemilik NIK dan No. KK, maka pejabat yang menyetujui berpotensi melakukan maladministrasi dengan kategori penyalahgunaan wewenang.

“Setiap pejabat di pemerintah harus berhati-hati, karena juga berpotensi untuk dilaporkan sebagai turut terlibat dalam suatu tindak pidana. Namun, untuk pidana bukan ranah ombudsman,” jelasnya.

Ombudsman dikatakan Alamsyah akan terus mengawasi perkembangan dan tetap terbuka untuk menerima laporan masyarakat apabila ada yang merasa dirugikan akibat tindakan-tindakan tersebut di atas. Kami berharap semoga tak terjadi hal-hal negatif sebagaimana yang telah dijelaskan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here