Jakarta, Selular.ID – Keputusan penundaan penetapan revisi biaya interkoneksi yang dilakukan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI salah satunya disebabkan belum seluruhnya operator menyerahkan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI). Telkom dan Telkomsel disebut menjadi operator yang belum menyerahkan DPI tersebut.
Terkait penundaan ini dan juga kabar belum diserahkannya DPI oleh Telkomsel, Ririek Adriansyah, Dirut Telkomsel menjelaskan bahwa pihaknya memang belum menyerahkan DPI sebagaimana yang disampaikan perwakilan Kementerian Kominfo melalui media.
“Kami belum menyerahkan karena belum mendapatkan jawaban secara tertulis perihal surat keberatan Telkomsel yang ditujukan kepada Menteri Telekomunikasi dan Informatika, kata Ririek dalam keterangan resminya.
Hal ini dikatakan Ririek dirasa perlu dilakukan oleh Telkomsel untuk menegakkan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan (good and transparent governance).
Lebih lanjut Ririek juga menegaskan Telkomsel akan menggunakan biaya interkoneksi yang disepakati dalam perjanjian dengan operator lain yang berlaku saat ini sesuai pasal 18 PM 8 tahun 2006, hingga pemerintah mengumumkan hasil perhitungan biaya interkoneksi masing-masing operator sebagai dasar acuan kesepakatan industri dalam membuat penawaran interkoneksi pada DPI masing-masing.
Pemerintah yang diwakili Kementerian Kominfo diharapkan segera menyampaikan pemberitahuan resmi tertulis atas penundaan ini yang ditujukan kepada semua operator.
Telkomsel dikatakan Ririek juga mendukung regulasi yang mengedepankan fairness dan transparan untuk kemajuan industri telekomunikasi nasional.
Selain itu Telkomsel akan mendorong regulasi yang mendukung pemerataan pembangunan hingga keseluruh pelosok NKRI demi kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan berkeadilan bagi pemangku kepentingan yang terlibat.
“Untuk saat ini tariff retail yang murah saja tidak cukup bagi pelanggan namun harus diimbangi dengan kualitas jaringan yang baik dan merata,” jelasnya.
Telkomsel juga akan terus menjalankan komitmen untuk membangun jaringan telekomunikasi ke seluruh pelosok NKRI. Sehingga seluruh rakyat Indonesia baik di kota besar maupun di pulau terluar dan perbatasan dapat menikmati akses telekomunikasi.
