Saturday, October 19, 2019
Home News Lima Kebijakan Ini Membuat Rudiantara Dikesan Liberal

Lima Kebijakan Ini Membuat Rudiantara Dikesan Liberal

-

Menkominfo Rudiantara (Foto: Hendra/Selular.ID)
Menkominfo Rudiantara (Foto: Hendra/Selular.ID)

Jakarta, Selular.ID – November 2014, Presiden Joko Widodo resmi melantik Rudiantara sebagai Menkominfo. Sebagai profesional murni dengan pengalaman panjang di industri telekomunikasi, kehadiran menteri yang akrab dipanggil dengan Chief RA dinilai merupakan angin segar yang dapat mendorong ambisi Jokowi yang ingin Indonesia tumbuh sebagai negara dengan kekuatan ekonomi digital.

Demi membenahi infrastruktur digital yang jauh ketinggalan dengan negara-negara maju lain, seperti Singapura dan Korea Selatan, Rudiantara menjawab tantangan tersebut dengan berbagai terobosan. Diantaranya adalah dengan mempercepat layanan 4G LTE. Seperti kita ketahui, meski coverage nya masih terbatas di kota-kota besar, layanan 4G LTE sejak awal 2016 sudah dapat dinikmati masyarakat Indonesia.

Melengkapi 4G LTE, Rudiantara juga sukses merampungkan tender Proyek Palapa Ring. Seperti diketahui, Palapa Ring merupakan proyek besar pembangunan jaringan utama di seluruh wilayah Indonesia untuk bisa terkoneksi dengan internet sekaligus target Rencana Pita Lebar Indonesia 2014 hingga 2019. Nantinya, masyarakat pedesaan bisa menikmati internet dengan kecepatan 10 Mbps dan 20 Mbps bagi masyarakat perkotaan.

Dua program inti tersebut, diyakini menjadi kunci bagi Indonesia dalam meningkatkan peringkat World Economic Forum (WEF) untuk Network Readiness Index (NRI) yang menjadi indikator dalam pembangunan ekonomi digital suatu negara.

Dilihat dari sisi NRI yang mengukur secara holistik pengembangan  ICT  dan dampaknya di sebuah negara, Indonesia menempati posisi 64, dibawah posisi Singapura (urutan 2) dan Malaysia (urutan 30).

NRI Indonesia berada di atas rata-rata lower-middle income group dimana Indonesia memiliki nilai yang baik dari sisi affordability, skill serta business usage. Tetapi, memiliki nilai rendah di sisi individual usage serta infrastructure dan content readiness. Ujungnya, nilai economic impact menjadi rendah.

“Saya ingin pada 2019 nanti peringkat NRI Indonesia itu berada di nomor dua setelah Singapura untuk ASEAN. Sebenarnya Singapura tidak apple to apple dengan luas Indonesia. Tapi nantinya, minimal Jakarta dan Singapura itu setara,” ungkapnya di Jakarta (25/1/2015).

Efiesiensi dan produktifitas menjadi jargon Chief RA demi membenahi industri ICT. Sayangnya, ditengah upaya untuk mempercepat implementasi Rencana Pita Lebar dan kemandirian industri ICT, berbagai kebijakan yang ditelurkan atau digagas oleh Rudiantara justru menimbulkan pro dan kontra.

Sejumlah kalangan bahkan menilai berbagai kebijakan Rudiantara cenderung bersifat liberal. Tak hanya bertabrakan dengan aturan dan perundangan yang ada, namun juga mengesankan ia hanya menjadi kepanjangan tangan pihak-pihak tertentu yang ingin berbisnis di Indonesia tanpa harus susah payah membangun infrastruktur yang sejatinya dapat menguntungkan ekonomi bangsa.

Selular.ID mencoba merangkum sejumlah kebijakan Rudiantara yang kini menjadi bola panas. Berikut beberapa diantaranya :

TKDN yang Tak Konsisten (Next Page)

[nextpage title=”TKDN yang Tak Konsisten”]TKDN yang Tak Konsisten

Di awal kepemimpinannya, Rudiantara langsung mendapat apreasiasi dari publik dan dunia usaha. Pasalnya, ia mempertegas pentingnya aturan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang sebelumnya sudah disusun oleh Kementerian Perdagangan di era Presiden SBY.

Aturan ini adalah terobosan yang sangat baik karena bisa menjadi titik balik posisi Indonesia, dari sekedar pasar berubah menjadi produsen. TKDN yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet ini, dengan gamblang menjelaskan kewajiban para vendor untuk dapat memenuhi TKDN hingga 30% pada 2017.

Selain mendorong Indonesia menjadi kiblat manufaktur ponsel seperti China dan India, aturan TKDN juga sekaligus untuk menekan impor ponsel yang selama ini terus membengkak. Seperti diketahui, nilai impor ponsel Indonesia rata-rata per tahun mencapai USD 3,5 miliar. Nilai tersebut berkontribusi pada defisit transaksi perdagangan. Ditargetkan aturan ini, bisa mengurangi hingga 30% impor ponsel pada 2017.

Demi memperkuat efektifitas di lapangan, Kemenkominfo didukung penuh oleh dua kementerian lain, yakni Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Alhasil, jika vendor tak mampu memenuhi aturan ini, otomatis tak bisa lagi memasarkan produk mereka di pasar domestik.

Karena ingin berbisnis di Indonesia dalam jangka panjang, mau tak mau banyak vendor asing memutuskan untuk membangun pabrik minimal bekerjasama dengan perusahaan lokal untuk merakit ponsel mereka. Diantaranya adalah Samsung, Lenovo, Huewei, Asus dan Oppo. Begitu pun vendor lokal seperti Advan, Politron, Asiafone, Axioo dan lainnya, yang berharap banyak agar aturan ini dapat meningkatkan daya saing sekaligus mampu menjadi raja di negeri sendiri.

Sayangnya, seperti diketahui, aturan TKDN mendadak menjadi liar. Pasalnya, demi mengakomodir vendor seperti Apple yang tak ingin membangun pabrik di Indonesia, formulasi TKDN mendadak berubah drastis, yakni 100% hardware atau 100% software.

Sontak aturan baru ini dinilai diskriminatif, terutama bagi vendor yang sudah memutuskan membangun pabrik atau fasilitas perakitan. Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan untuk membangun pabrik jelas lebih besar dibandingkan hanya mengembangkan fasilitas software. Belum lagi soal pajak. Sejauh ini belum ada insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada vendor yang sudah comply dengan aturan TKDN. Memang regulasi ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jabab Kemenkominfo. Namun sebagai inisiator, Rudiatara tak bisa lepas tangan.

Tak Perlu Bangun Data Center (Next Page)

[nextpage title=”Tak Perlu Bangun Data Center”]

Tak Perlu Bangun Data Center

Tak lama setelah dilantik Jokowi, Rudiantara menjawab polemik seputar keharusan bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk menempatkan servernya di Tanah Air. Hal itu terkait dengan kedaulatan Indonesia di ranah digital.

Menurut Rudiantara, tidak bisa hanya karena alasan kedaulatan, semua server perusahaan asing harus ditempatkan di Indonesia. Menurutnya, ada beberapa sektor yang secara fisik (server) harus di sini (Indonesia). Ada pula yang lain yang tidak harus di sini. Ia mencontohkan beberapa sektor yang harus berada di Indonesia, seperti sektor pertahanan dan sektor yang berkaitan dengan keuangan. Jika tidak menyangkut keamanan dan kepentingan nasional, tidak harus ada server di Indonesia.

“Untuk apa ada teknologi cloud computing? Teknologi itu menembus batas negara,” ujar Rudiantara.

Menurut dia, penempatan server bagi industri harus dipilah lagi, mana yang harus di Indonesia, dan mana yang tidak. Jika industri tersebut bersifat komersial, maka ujung-ujungnya adalah efisiensi atau perhitungan untung rugi.

Ia pun menganalogikan kebijakan ini dengan cara memegang ikan. “Analoginya seperti kita pegang ikan. Kalau terlalu kencang, ikannya mati. Terlalu kendur, ikannya kabur,” katanya.

Sikap menteri dari kabinet Jokowi ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang selalu mendesak setiap perusahaan teknologi untuk memiliki server atau data center di Indonesia.

Beberapa perusahaan, seperti BlackBerry, Facebook, dan Google, sempat diminta oleh pemerintah untuk membangun data center di Indonesia dengan dalih agar layanan internet lebih cepat dan lebih baik. Sejauh ini, permintaan tersebut belum dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi tersebut.

Kewajiban memiliki data center di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan pelengkap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.

Kewajiban membangun data center sejatinya juga bukan soal keamanan dalam negeri semata, namun juga berdampak ekonomis. Tengok saja, pada akhir 2015 jumlah netizen di Indonesia telah mencapai 120 juta. Angka tersebut akan terus bertambah seiring penyebaran smartphone dan dimulainya teknologi 4G LTE.

Tren-tren ini pada gilirannya akan menghasilkan data dalam jumlah besar yang tentunya perlu disimpan, diproses, dan dianalisis di Indonesia. Alhasil, bonus demografi dan pengguna internet yang terus meroket, Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh pasar potensial bagi investor untuk membangun data center.

Sayangnya, kebijakan Rudiantara yang tak mengharuskan perusahaan asing membangun data center, jelas tak memihak industri ICT dalam negeri yang selayaknya diberikan proteksi dan kesempatan untuk tumbuh agar bisa bersaing di pasar domestik.

Alih-alih, mendorong derasnya investasi asing, kebijakan cloud yang tak konsisten ini malah memicu perusahaan lokal yang lebih suka menggunakan server asing ketimbang penyedia cloud dalam negeri. Contohnya bisa dilihat dalam kasus Buzzbudies. Dengan berbagai alasan, media sosial lokal ini lebih  memilih menyimpan data di Singapura.

[nextpage title=”Masih Longgarnya Aturan Bagi OTT Asing”]

Masih Longgarnya Aturan Bagi OTT Asing

Tak berlebihan jika para pemain Over The Top (OTT) disebut sebagai parasit. Pasalnya, aplikasi yang ditawarkan telah mengubah kebiasaan pengguna secara drastis namun cenderung merugikan operator. Sebagai pengisi pipa data milik operator, para pemain OTT ini tidak mengeluarkan investasi besar, tetapi mengeruk keuntungan di atas jaringan milik operator.

Ada empat area OTT yang bersinggungan dengan Telco. Pertama, OTT Voice dan OTT Messaging/SocialMedia seperti Skype, whatsapp, LINE, Viber, KakaoTalk, GoogleTalk, Wechat, dan Telegram. Jenis OTT ini  sudah lama menggerus pendapatan  suara dan sms operator.

Sedangkan dua OTT berikutnya yaitu OTT Content/Video dan OTT Cloud Computing diyakini akan menjadi OTT dengan pertumbuhan tertinggi dalam waktu dekat. Operator sudah lama berteriak ke pemerintah untuk membantu menertibkan aksi para parasit tersebut, khususnya pemain asing yang bisa melenggang masuk ke pasar lokal dan terbebas dari sejumlah kewajiban.

Sejak 2013, sudah dirancang akan keluarnya sebuah aturan oleh Kemenkominfo untuk menjerat para parasit ini, tetapi tarik ulur dan masalah teknis serta non teknis menjadikan beleid tak pernah kelar. Namun draft aturan untuk OTT ini akhirnya rampung pada akhir Maret 2016 pembahasan intensif dan penyerapan aspirasi yang telah dilakukan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Kemenkominfo sejak sebulan sebelumnya.

Entah kenapa, pada 31 Maret 2016, Rudiantara malah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui internet (OTT). Memang, dalam SE tersebut tercantum sejumlah aturan yang lumayan ketat akan menjerat OTT. Mulai dari kewajiban mendirikan Badan Usaha Tetap (BUT), urusan penapisan, penggunaan payment lokal, hingga isu penyadapan.

Namun berbagai kalangan menilai bahwa sebagai sebuah aturan, SE ini masih seperti macan ompong. Mengingat sepak terjang  dan terus menggerus pendapatan oprator, mereka menginginkan OTT juga diperlakukan sebagai penyedia jasa telekomunikasi sehingga bisa diminta kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) jasa telekomunikasi setelah diberi lisensi.

Rudiantara sepertinya masih realistis dengan menggunakan light touch regulation yakni menginginkan adanya BUT agar sejumlah kewajiban seperti pembayaran pajak dan lainnya tak lari dari Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Rudiantara tak langsung saja menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) dan terkesan mengulur waktu dengan mengeluarkan SE?

Kontroversi Balon Google

[nextpage title=”Kontroversi Balon Google”]

Kontroversi Balon Google

Pada Oktober 2015, saat melawat ke AS bersama Presiden Jokowi, Rudiantara mengajak serta tiga petinggi operator selular terbesar Indonesia. Lawatan ini bertujuan untuk menyepakati kerja sama dengan raksasa internet dunia Google untuk menyediakan akses internet melalui balon udara yang dinamakan Project Loon. Sesuai kesepakatan, Telkomsel, Indosat, dan XL, bersama Alphabet (induk usaha Google), akan segera menguji coba balon udara yang akan memancarkan sinyal selular di langit Indonesia pada 2016.

Misinya memberikan akses internet ke masyarakat yang berada di daerah pelosok yang tidak/belum terjangkau jaringan operator selular maupun fixed line. Balon udara yang berperan layaknya BTS akan memberi akses WiFi dengan kecepatan maksimum 10Mbps.

Meski bertujuan untuk pemerataan internet ke berbagai pelosok Indonesia, terutama wilayah terpencil, namun proyek Balon Google itu langsung memunculkan kontroversi. Apalagi, disebut-sebut operator pun sesungguhnya tak sepenuhnya setuju.

Banyak kalangan menilai bahwa keputusan pemerintah menggandeng Google, tidak didahului dengan kajian teknis, bisnis, dan legal. Serta tidak dihitung untung-ruginya. Harusnya pemerintah mengkaji proyek tersebut bersama penyelenggara lain seperti operator telekomunikasi, ISP (internet service provider), APJI (asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia), ATSI (asosiasi telepon seluruh Indonesia), dan lembaga lain yang terkait.

Baru kemudian dibuat bagaimana pengaturannya. Siapa saja yang menyediakan peralatannya. Bagaimana mekanisme trafiknya, apakah akses harus ke AS dulu. Lengkap dengan kajian keuntungan dan kerugian Project Loon.

Apalagi Google adalah perusahaan asing. Peraturannya harus jelas. Apa saja batasan-batasan Google untuk beroperasi di negara lain. Semuanya harus dibahas dan dikaji bersama-sama. Kalau operator hanya dipakai frekuensinya saja, sementara Google yang menyediakan konten dan layanan, hal itu tidak seimbang. Karena operator lagi-lagi hanya jadi sapi perah.

RPP Network Sharing (Next Page)

[nextpage title=”RPP Network Sharing”]

RPP Network Sharing

Sejak awal menjabat, Rudiantara telah menegaskan bahwa aturan perlunya network sharing. Ia berpandangan bahwa network sharing merupakan salah satu jalan keluar bagi pemerintah untuk bisa mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah di luar Jawa secara efisien. Dengan adanya network sharing maka akan secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, salah satunya berupa kesempatan mendapatkan tarif layanan telekomunikasi yang lebih murah karena ada keleluasaan sebagai hasil kompetisi pelayanan. Dengan keleluasaan tersebut, masyarakat di luar Jawa bisa memanfaatkan layanan telekomunikasi untuk meningkatkan produktivitas di berbagai bidang.

Untuk menggolkan rencana tersebut, pemerintah diketahui  tengah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP 53 tahun 2000 tentang frekuensi dan orbit satelit.

Revisi dari kedua aturan ini diyakini banyak pihak akan mengubah lanskap dari industri telekomunikasi karena munculnya model bisnis Mobile Virtual Network Operator (MVNO) dan berbagi jaringan aktif (network sharing). Dalam praktik di dunia internasional, active network sharing adalah mekanisme penggunaan bersama infrastruktur aktif  telekomunikasi antaroperator telekomunikasi.

Ada lima model network sharing, yakni CME Sharing, multi operator radio access network (MORAN), multi operator core network (MOCN), Roaming, dan MVNO.

Di industri selular nasional, dua operator yang sudah mengadopsi network sharing untuk 4G adalah Indosat Ooredoo dan XL Axiata dengan konsep MORAN. Namun MORAN masih bersifat pasif yakni operator bisa berbagi BTS, tapi tetap menggunakan spektrum masing-masing.

Persoalannya, muatan RPP tentang network sharing dinilai lebih karena Rudiantara mengakomodir kepentingan operator tertentu. Pasalnya, jika network sharing tidak diikuti dengan komitmen pembangunan infrastuktur, tentu saja yang paling diuntungkan adalah operator telekomunikasi asing. Sebab Operator telekomunikasi asing tak perlu capek-capek membangun jaringan di wilayah terpencil atau kurang menguntungkan. Mereka cukup mendompleng operator penyelenggara jaringan yang sudah ada.

Tak dapat dipungkiri jika revisi PP disahkan, akan terjadi potensi pengurangan setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penggunaan frekuensi karena network sharing. Ada juga yang mengingatkan revisi kedua aturan itu akan membawa industri telekomunikasi ke babak baru liberalisasi yang tak berdampak positif ke layanan. Apalagi RPP tersebut sama sekali tak melibatkan Telkom dan Telkomsel, sebagai penguasa industri telekomunikasi nasional.

“Nah, kalau soal Telkomsel atau Telkom tak diajak diskusi, saya tak tahu. Terlalu teknis itu. Ini PP bos, melibatkan banyak kementerian. Kalau saya tak salah, bukan Kemenkominfo pegang lead tapi Kementerian Perekonomian,” kilahnya.

Sontak pernyataan Rudiatara itu makin menambah kebingungan publik. Bayangkan, untuk aturan yang akan mengubah industri yang dikelolanya secara drastis, ternyata bukan di-lead oleh kementrian teknis dalam hal ini Kemenkominfo. Ini tentu menjadi tanda tanya besar. Sudah begitu, Telkom Group juga tidak dilibatkan sama sekali. Padahal, BUMN ini adalah penguasa setengah dari nilai bisnis industri telekomunikasi yang mencapai Rp 170 triliun pada 2015. Belanja modal dari Telkom Group juga hampir setengah dari nilai industri. Setoran Telkom ke negara dalam bentuk pajak dan deviden juga luar biasa besar.

Tercatat, pertumbuhan kontribusi pada negara (YoY) 2015 untuk Total Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP (BHP Frekuensi, BHP Jastel, Konstribusi USO dan Dividen)  sebesar 13,3%. Kontribusi Telkom kepada negara selama 10 tahun terakhir secara total mengalami peningkatan dari Rp 13,8 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 32,0 triliun pada 2015  dengan CAGR sebesar 9,8 persen. Dengan peran yang sangat strategis tersebut kenapa Telkom Group tak diikutsertakan?

Saat ini PP 53 tahun 2000 tentang frekuensi dan orbit satelit, masih misterius. Sebelumnya disebutkan bahwa draft sudah sampai ke Sekretariat Negara dan Presiden tinggal menandatangani. Namun dengan kegaduhan yang terjadi,  membuat nasib RPP tersebut menjadi tidak jelas.

 

 

 

 

 

Latest