Jakarta, Selular.ID – Ribut-ribut masalah penurunan tarif interkoneksi. Kini bola panas rencana pemangkasan biaya interkoneksi sudah sampai ke meja wakil rakyat. Setelah Rabu lalu (24/08/2016) Kementrian Komunikasi dan Informatika dipanggil anggota dewan, Kamis (25/08/2016) giliran operator yang menghadap wakil rakyat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I, anggota dewan akhirnya mendapat info seputar kontroversi tarif interkoneksi dari sisi operator. Rapat sendiri dihadiri semua petinggi operator telekomunikasi di indonesia.
Menurut Alex J Sinaga, Dirut Telkom, skema penghitungan tarif yang diusulkan oleh pemerintah, cenderung lebih menguntungkan operator yang hanya fokus membangun di perkotaan.
“Kalau mau adil, harusnya metode perhitungan interkoneksi harus asimetris, agar tidak ada operator yang diuntungkan maupun dirugikan,” tuturnya.
Pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan Ririek Adriansyah, Dirut Telkomsel. Menurutnya skema perhitungan interkoneksi yang asimetris, justru mendukung keberlangsungkan hidup operator dan menjadikan industri telekomunikasi yang sehat.
Pada kesempatan yang sama, Alexander Rusli, CEO Indosat Ooredoo, secara garis besar mendukung rencana pemerintah yang akan menurunkan tarif interkoneksi dengan skema simetris. “Walaupun penurunan belum sesuai harapan, kami tetap akan menerima keputusan pemerintah tersebut jika jadi dilaksanakan,” terangnya.
Sementara Dian Siswarini, CEO Xl Axiata, juga menuturnya dukungannya terhadap rencana pemerintah. “Walau biaya interkoneksi turun belum seuai dengan keinginan kami. Yang terpenting saat ini, kami menunggu kapan pemerintah menetapkan biaya interkoneski yg baru,” tuturnya.
Dukungan terhadap rencana pemerintah, seputar penurunan interkoneksi, secara garis besar juga dilontarkan pihak smartfren dan Tri.
Terlepas adanya silang pendapat, dalam sidang yang dipimpin oleh Meutya Hafid, Wakil Ketua Komisi I DPR tersebut, anggota dewan berharap kisruh penurunan interkoneksi bisa diselesaikan, tanpa ada pihak yang dirugikan.
Terkait dengan isu komitmen operator dalam membangun infrastuktur, anggota dewan meminta agar salinan modern lesensi masing-masing operator, bisa secepat mungkin diberikan kepada anggota dewan untuk dipelajari.
Sebagai info, komitmen operator dalam membangun infrastuktur ikut mencuat seiring polemik penurunan interkoneksi. Ditakutkan jika nantinya tarif interkoneksi jadi diterapkan, menjadi celah bagi operator untuk tidak giat lagi membangun infrastuktur jaringan.
