Kamis, 25 Juli 2024

Lagi-lagi Tertunda, Lelang Spektrum 700 Mhz Molor Hingga Akhir 2024

BACA JUGA

Uday Rayana
Uday Rayana
Editor in Chief

Selular.ID – Rencana Kementerian Kominfo menggelar lelang 700 Mhz dan 26 Ghz dipastikan kembali tertunda.

Teranyar, kementerian yang tengah bergejolak karena serangan hacker terhadap PDN (Pusat Data Nasional) itu, memberi sinyal bahwa proses lelang baru akan terlaksana pada akhir 2024.

Itu berarti, lelang akan terjadi di masa pemerintahan Prabowo sebagai presiden menggantikan Jokowi. Karena pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Dalam catatan Selular, lelang 700 Mhz dan 26 Ghz yang utamanya ditujukan untuk mendorong penetrasi 5G, telah tertunda sebanyak tiga kali.

Semula, seperti disampaikan oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi, pihaknya menjadwalkan lelang pada akhir 2023. Kemudian digeser pada awal 2024. Lalu, dengan berbagai alasan, mundur kembali pada Mei – Juni lalu.

Menurut Dirjen SDPPI Kominfo Ismail, penundaan jadwal lelang kali ini berdasarkan masukan dari operator selular.

Baca Juga: Hilal Lelang Spektrum 700 Mhz dan 26 Ghz Belum Terlihat, 5G Masih Angan-angan

“Intinya (operator mengusulkan) pokoknya jangan sekarang, mungkin bahasanya (ditunda sampai) akhir tahunan kalau permintaan mereka, ya, tetapi Pak Menteri (Budi Arie Setiadi) belum memutuskan,” jelas Ismail di Jakarta (9/7/2024).

Dengan tertundanya lelang, maka rencana pemerintah untuk memberikan insentif kepada operator juga mundur. Pasalnya, imbuh Ismail, kebijakan insentif khususnya untuk pembangunan jaringan 5G, melekat kepada proses lelang tersebut.

Meski tertunda dan adanya rencana pemberian insentif, Ismail mengaku telah mendapatkan masukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait harga dasar atau reserved price lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.

Sekedar diketahui, berbeda dengan lelang-lelang frekwensi sebelumnya, kali ini Kominfo menggelar lelang bersamaan dengan penerbitan regulasi insentif 5G.

Insentif tersebut berupa subsidi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pembayaran BHP frekwensi. Pengurangan BHP frekwensi sejalan dengan usulan operator selular yang menilai komponen tersebut sudah sangat tinggi, dan membebani Capex.

Beberapa usulan yang diminta adalah BHP spektrum lama diturunkan sebesr 20%. Sedangkan untuk yang baru, pemerintah agar bersedia memberikan grace period, antara tiga hingga empat tahun.

Karena usulan tersebut, Ismail mengungkapkan bahwa pihaknya harus berkoordinasi dengan lembaga/kementerian lain, karena kebijakan yang diambil kelak dapat mengurangi setoran Kominfo terhadap PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Untuk diketahui, Kominfo mematok target PNBP sebesar Rp 25,28 triliun pada 2024. Target itu meningkat sebesar Rp 471,21 miliar dibandingkan 2023.

Target pencapaian PNBP adalah sah-sah saja. Namun kenaikan yang diusung oleh Kominfo terasa ironis. Pasalnya, industri selular saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Imbas persaingan ketat antar dan murahnya tarif data, berdampak pada pertumbuhan yang terus menurun, dari sebelumnya double digit menjadi hanya single digit.

Berdasarkan laporan BPS (Biro Pusat Statistik), industri telekomunikasi pada 2023, tumbuh melambat ke level 7,19% secara tahunan.

Baca Juga: Kominfo Beri Bocoran Jadwal Lelang Spektrum Frekuensi di Acara Selular Award 2024

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU