Sabtu, 20 Juli 2024
Selular.ID -

Operator Seluler Harus Setor Rp21 T ke Negara, Starlink Hanya Rp2 M

BACA JUGA

JAKARTA, SELULAR.ID – Ketika para operator seluler di Indonesia harus membayar Rp21,1 triliun, Starlink hanya membayar Rp2 miliar.

Sebagai catatan para perusahaan operator seluler Indonesia harus menanggung biaya Rp 21,1 triliun pada 2023 untuk negara.

Dana tersebut perusahaan operator seluler ini peruntukan untuk mendapatkan BHP izin pita frekunesi radio (IPFR).

Hal berbeda pemerintah berlakukan bagi Starlink yang Selular ketahui hanya berinvestasi Rp 30 miliar saja di Indonesia.

Jumlah itu jauh lebih kecil dari para raksasa teknologi yang berinvestasi di Indonesia seperti Apple dan Microsoft.

TONTON JUGA:

Begitu juga dengan yang dikeluarkan para operator seluler Indonesia.

Padahal perusahaan operator seluler ini mengeluarkan banyak investasi dari penggelaran jaringan fiber optik, membangun menara telekomunikasi, hingga membuat pabrik perangkat telekomunikasi.

Baca juga: Waduh, Satelit Starlink Cegah Lapisan Ozon Memulihkan Diri

Selain itu, Starlink hanya mendapat beban biaya regulatory charges senilai maksimal Rp2 miliar per tahun untuk satu unit satelit.

Aturan tersebut berdasarkan BHP izin stasiun radio (ISR) satelit yang Starlink dapatkan dari pemerintah Indonesia.

Akademisi ITB Agung Harsoyo mengatakan bahwa jumlah BHP ISR yang Kominfo kenakan ke Starlink juga hanya mendapat hitungan 1 unit satelit dengan nilai maksimal Rp2 miliar per tahun.

“Padahal satelit Starlink yang memancar di Indonesia lebih dari 200 unit,” kata Agung belum lama ini, (19/6/2024).

Harus Ada Perubahan Aturan

Agung juga menyarankan agar pemerintah, termasuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mengenakan BHP ke Starlink berdasarkan jumlah satelit yang memancar di Indonesia.

“Saat ini operator satelit nasional dikenakan BHP ISR berdasarkan jumlah kepemilikan satelitnya,” kata Agung.

“Jika operator memiliki 2 satelit, mereka harus membayar BHP ISR sebanyak satelit yang dimiliki,” lanjutnya.

Baca juga: Telkomsel Punya Senjata Rahasia Kalahkan Kecepatan Internet Starlink

Agung yang juga mantan anggota BRTI mengatakan dengan perubahan perhitungan BHP ISR, Starlink nantinya dapat meningkatkan PNBP negara dan menciptakan iklim persaingan usaha.

Perubahan metode perhitungan berdasarkan satelit Starlink yang memancar ini mirip seperti yang diterapkan pemerintah saat memungut PNBP sektor transportasi udara.

Pemerintah menarik pendapatan berdasarkan jumlah pesawat yang melintas di Indonesia. Bukan per perusahaan penerbangan.

“Jika metode BHP ISR dihitung per satelit yang beroperasi di Indonesia, kontribusi Starlink bagi PNBP sektor telekomunikasi sangat signifikan,” kata Agung.

Selain beban regulasi, permasalahan dalam menyediakan layanan internet di Indonesia menurut Agung adalah sulitnya akses yang disebabkan mahalnya biaya penggelaran jaringan serat optik karena kondisi geografis yang menantang.

Geografis Indonesia dipenuhi dengan kepulauan dan pegunungan yang membuat ongkos gelar jadi mahal.

Baca juga: Indonesia Siapkan Satelit Serupa Starlink, Tetapi Berbeda Orbit

Daerah-daerah yang tak terjangkau serat optik ini lah menurutnya yang harus dilayani oleh Starlink.

“Agar tak ada fiksi dan tumpang tindih penyediaan jaringan internet di Indonesia, harusnya Luhut menempatkan Starlink sebagai penyedia akses bagi operator telekomunikasi yang hendak menyediakan layanan di daerah yang lokasinya menantang,” kata Agung.

SIMAK JUGA:

Ikuti berita Selular.id di Google News

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU