Jumat, 1 Maret 2024
Selular.ID -

Hukumnya Share Konten Di Masa Tenang Kampanye Pemilu

BACA JUGA

Selular.ID – Hari kedua masa tenang kampanye sebelum masa pemilihan umum nyatanya tidak totalitas tenang akibat di rilisnya film dokumenter ‘Dirty Vote’, apakah ini termasuk kampanye?

Sudah habis para pasangan calon presiden dan wakil presiden dari nomor urut 1 hingga nomor urut 3 mengungkapkan visi misinya apabila terpilih menjadi pemimpin negeri ini.

Kurang lebih 2 bulan, calon presiden dan wakil presiden ungkap gagasan melalui debat yang diselenggarakan oleh KPU.

Tapi itu semua sudah larut, kita hanya bisa menonton siaran ulang melalui kanal-kanal media sosial.

Karena selama 3 hari, terhitung dari tanggal 11 Februari hingga 13 Februari adalah masa tenang, di mana tidak boleh lagi berkampanye.

Masa tenang ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dan tidak boleh ada aktivitas kampanye apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

(4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.

Begitu pula dengan media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran, selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kegiatan kampanye.

Berdasarkan Pasal 56 Ayat (4) PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

(4) Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Ada kata media sosial disana, jadi baik siapapun selain pasangan calon presiden dan wakil presiden ataupun tim kemenangan tidak boleh lagi berkampanye, termasuk juga buzzer.

Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), masa tenang adalah saat yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

Jika ditemukan pelanggaran, ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Apabila terdapat pihak yang melanggar larangan yang tertuang di UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 278 tersebut, dapat diancam dengan hukuman denda dan penjara sesuai dengan yang telah ditetapkan di Pasal 492 dan 523.

Menurut Kemenkominfo, Budi Arie menjelaskan beberapa hari lalu “Jelang Pemilu ini banyak berseliweran info-info berita palsu. Namun hoaks itu tidak bertahan lama, sebab kami langsung melakukan take down secara adat digital dalam 1×24 jam karena kami mempunyai patroli siber dengan menggunakan mesin crawling,” jelas Menkominfo.

Tercatat di sebulan yang lalu, data dari Kominfo meliris bahwa sudah sebanyak 51 konten hoax yang di take down.

Karena, Bawaslu bukanlah hal yang berwenang untuk men-take down konten melainkan hanya rekomendasi

“Takedown bukan wewenang kita, tapi rekomendasi, kita bisa rekomendasi berdasarkan laporan atau temuan dari tim.” Quin Pegagan Anggota Bawaslu DKI Jakarta di acara apa kabar Indonesia pagi.

Tapi Masuk ke fenomena yang ramai hari ini, film dokumenter ‘Dirty Vote’ apakah termasuk kampanye? Seperti yang di tanya beberapa netizen baru-baru ini.

Karena banyak juga netizen yang bilang dan mempertanyakan memang boleh di masa tenang kampanye saat ini ada konten yang membuat itu tidak tenang.

Foto

Tapi ada juga netizen yang beranggapan bahwa konten ini bukanlah konten unsur kampanye, hanya memberikan informasi data-data akurat hasil dari berbagai media yang di tuangkan menjadi film dokumenter ‘Dirty Vote’.

Hingga saat ini, Dirty Vote masih banyak di tonton, namun banyak pihak yang merasa terdesak terutama kepada pasangan calon nomor urut 2.

Baca juga : Beda Gagasan Anies-Prabowo-Ganjar Terkait Pabrik Ponsel di Indonesia

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

INDEPTH STORIES

BERITA TERBARU