Jumat, 1 Maret 2024
Selular.ID -

Bangun Pabrik Ponsel di Indonesia, Tak Semudah Itu Ferguso!

BACA JUGA

Uday Rayana
Uday Rayana
Editor in Chief

Selular.ID – Wacana pembangunan pabrik ponsel kembali menghangat pasca debat capres kelima yang diselenggarakan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Minggu (4/2/2024).

Debat yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) itu, mengangkat sejumlah tema. Yaitu teknologi informasi, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, ketanagakerjaan, sumber daya manusia dan inklusi.

Dalam rangkaian debat yang berlansung lebih dari dua jam, terlontar pertanyaan terkait dengan tema teknologi informasi, khususnya menyangkut industri ponsel yang ternyata jalan di tempat.

Disebutkan, impor ponsel pada 2023 mencapai angka Rp 30 triliun. Angka yang  terbilang fantastis. Padahal biaya untuk membangun pabrik ponsel hanya butuh investasi kurang lebih setengah triliun rupiah.

Lihat Juga:

Menurut Anies Baswedan, pendirian pabrik ponsel dapat dilakukan dengan alih teknologi, dan investasi padat karya.

Pernyataan Anies pun mendapat tanggapan dari capres nomor dua, Prabowo Subianto.

Dalam tanggapannya, Prabowo menilai bahwa pembangunan pabrik ponsel di Indonesia terganjal oleh political will (kehendak politik).

Untuk mendorong tumbuhnya industri ini, Prabowo berencana untuk memberikan kemudahan bagi pihak-pihak bila ingin membangun pabrik smartphone di Indonesia.

“Kalau memang bangun pabrik cuma butuh Rp 1 triliun, ya sudah bangun aja. Kalau political will dibutuhin, Ayo dibantu dengan political will,” tegas Prabowo.

Baca Juga: Beda Gagasan Anies-Prabowo-Ganjar Terkait Pabrik Ponsel di Indonesia

Kebijakan TKDN yang Plintat-Plintut

Sejatinya pendirian pabrik ponsel sudah menjadi program lama yang digaungkan oleh pemerintah. Sejak lama Indonesia hanya dianggap sebagai pasar belaka oleh vendor-vendor ponsel. Sehingga diperlukan aturan yang mewajibkan mereka untuk membangun pabrik di sini.

Keberadaan pabrik ponsel dengan sendirinya dapat mengurangi nilai impor, membangun kompetensi dunia usaha, sekaligus menyerap tenaga kerja. Ujung-ujungnya kemandirian bangsa dapat tercipta di sektor TIK.

Adalah Menkominfo Rudiantara di belakang rencana besar tersebut. Di awal kepemimpinannya yang dimulai pada Oktober 2014, Rudiantara langsung mendapat apreasiasi dari publik dan dunia usaha.

Pasalnya, ia mempertegas pentingnya aturan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang sebelumnya sudah disusun oleh Kementerian Perdagangan di era Presiden SBY.

Aturan ini adalah terobosan yang sangat baik karena bisa menjadi titik balik posisi Indonesia, dari sekedar pasar berubah menjadi produsen.

TKDN yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Selular, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet ini, dengan gamblang menjelaskan kewajiban para vendor untuk dapat memenuhi TKDN hingga 30% pada 2017.

Selain mendorong Indonesia menjadi kiblat manufaktur ponsel seperti China dan India, aturan TKDN juga sekaligus untuk menekan impor ponsel yang selama ini terus membengkak.

Untuk diketahui, nilai impor ponsel Indonesia rata-rata per tahun mencapai USD 3,5 miliar. Nilai tersebut berkontribusi pada defisit transaksi perdagangan. Ditargetkan aturan ini, bisa mengurangi hingga 30% impor ponsel setiap tahunnya.

Baca Juga: Menengok Pabrik Ponsel Brand Smartphone Ternama di Indonesia

Demi memperkuat efektifitas di lapangan, Kemenkominfo didukung penuh oleh dua kementerian lain, yakni Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Alhasil, jika vendor tak mampu memenuhi aturan ini, otomatis tak bisa lagi memasarkan produk mereka di pasar domestik.

Karena ingin berbisnis di Indonesia dalam jangka panjang, mau tak mau banyak vendor asing memutuskan untuk membangun pabrik.

Sementara bagi vendor lokal seperti Advan, Politron, Asiafone, Axioo dan lainnya, mereka berharap banyak agar aturan ini dapat meningkatkan daya saing sekaligus mampu menjadi raja di negeri sendiri.

Sayangnya, pergantian pemerintahan dari SBY ke Joko Widodo, membuat aturan lama direvisi. Untuk memenuhi ketentuan TKDN sebesar 35%, pemerintah menerapkan peraturan yang lebih flexible.

Peraturan yang dimaksud adalah Permendag No 65 tahun 2016. Terdapat tiga skema dalam beleid tersebut yang dapat dipilih oleh setiap vendor. Yakni melakukan investasi yang dominan di hardware, investasi dominan di software, atau rencana investasi lain dengan nilai dan realisasi tertentu.

Kuat dugaan bahwa aturan TKDN baru tersebut dibuat demi mengakomodir vendor seperti Apple yang tak ingin membangun pabrik di Indonesia.

Sontak saja aturan baru ini dinilai diskriminatif, terutama bagi vendor yang sudah memutuskan untuk membangun pabrik ponsel.

Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan untuk membangun pabrik jelas lebih besar dibandingkan hanya mengembangkan fasilitas software.

Belum lagi soal pajak. Tak ada vendor yang memperoleh insentif pajak dari pemerintah meski mereka sudah comply dengan aturan TKDN.

Berbekal ketentuan yang lebih ringan itu, alih-alih mendirikan pabrik, mayoritas vendor asing di Indonesia memilih menggandeng perusahaan perakitan, EMS (electronic manufacturing services).

Xiaomi misalnya, bekerjasama dengan Satnusa Persada. Perusahaan EMS yang berlokasi di Batam itu, sejak awal 2017 mulai merakit sejumlah varian Xiaomi, terutama segmen low end yang terbilang tinggi permintaannya.

Sementara Apple yang disinyalir berada di belakang perubahan regulasi TKDN, tentu saja lebih jalur 100% TKDN software.

Raksasa asal Cupertino Amerika Serikat itu, mengambil skema investasi dengan mendirikan Innovation Center yang diklaim menghabiskan dana USD 44 juta.

Baca Juga: Hanya Apple yang Tidak Punya Pabrik Ponsel di Indonesia

Halaman Selanjutnya…

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

INDEPTH STORIES

BERITA TERBARU