Sabtu, 2 Maret 2024
Selular.ID -

ASN Dilarang Like Postingan Kampanye di Media Sosial, Kominfo Bisa Mendeteksi

BACA JUGA

JAKARTA, SELULAR.ID – Aparatur Sipil Negara atau ASN dilarang untuk like atau sukai unggahan kampanye yang diposting bakal calon presiden, wakil presiden maupun legislatif hingga partai politik.

Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong menyebutkan hal tersebut.

Dirjen IKP Kominfo, Usman Kansong menyebutkan hal tersebut saat melakukan kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Hal ini untuk mengawasi netralitas ASN dalam seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024 di ruang digital.

TONTON JUGA:

“Karena ASN untuk nge-like aja itu dilarang. Untuk nge-like kampanye-kampanye di medsos itu dilarang,” kata Direktur Jenderal IKP Kementeran Kominfo, Usman Kansong Senin (4/12/2023).

“Karena itu, pada bulan Oktober ya kemarin ada MoU. Akhir Oktober ada MoU antara KASN dengan Ditjen Aptika,” sambungnya.

Baca juga: Cara Cek Nama Kamu Terdaftar di DPT Pemilu 2024 Via Handphone

Menurut dia, Kementerian Kominfo menjalankan salah satu peran strategis dalam mengawal pemilu yang damai melalui diseminasi informasi dan menciptakan komunikasi-komunikasi yang santun serta beretika di ruang publik.

“Karena pemilu menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Sementara, Usman menyebut pihaknya belum menemukan adanya ASN yang melakukan like terhadap kegiatan kampanye Pemilu Serentak 2024 di ruang digital sejak pelaksanaan kampanye dimulai pada 28 November 2023.

“Belum ada. Belum ada temuan dan belum ada laporan yang melalui kerja sama tadi ya,” kata Usman.

“Kalau laporan ke Bawaslu mungkin sudah ada. Seperti kasus Jawa Tengah, ASN yang melaporkan justru karena dimobilisasi, digoda, diganggu untuk berpihak kepada salah satu paslon,” lanjutnya.

Baca juga: Guru Jadi Profesi yang Paling Banyak Gunakan Pinjol

Sedangkan, kata dia, untuk konten hoaks atau ujaran kebencian juga belum ditemukan di ruang digital sejak diluncurkannya pemilupedia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hanya saja, lanjut dia, pihaknya telah menemukan konten hoaks itu sepanjang bulan Januari hingga November 2023 sebanyak 96 konten hoaks.

“Kalau hasil identifikasi yang ditemukan melalui mekanisme lain, itu sepanjang 2023, kita menemukan 96 konten hoaks dari Januari sampai November,” ungkap Usman.

“Tapi itu kita temukan lewat mekanisme automatic identification system, patroli siber, dan laporan masyarakat. Tapi untuk yang melaporkan ke pemilupedia, itu belum ada,” pungkasnya.

Baca juga: Revisi UU ITE Bisa Pidanakan Perusahaan Pinjol hingga Debt Collector

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

INDEPTH STORIES

BERITA TERBARU