Jumat, 14 Juni 2024
Selular.ID -

Kominfo Kaji Penerapan Tarif OTT Seperti WhatsApp hingga Google

BACA JUGA

JAKARTA, SELULAR.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengkaji usulan untuk menerapkan tarif kepada layanan over the top (OTT) seperti Google, Facebook, Whatsapp dan lain sebagai.

Alasan pertumbuhan ekonomi berubah yang menjadi dasar Kominfo bakal mengkaji usulan tarif OTT bagi pemain teknologi besar seperti Google, Facebook, Whatsapp dan lain sebagai.

Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Denny Setiawan mengatakan pemerintah telah menerima beberapa masukan-masukan untuk mengenakan tarif terhadap OTT tersebut.

Sayangnya, Denny tidak menjelaskan secara rinci tarif yang dimaksud dan kapan penerapan tarif tersebut bakal berlaku.

TONTON JUGA:

“Pemerintah menerima beberapa masukan-masukan untuk mengenakan tarif terhadap OTT tersebut,” kata Denny

“Pada saat ini kami tengah melakukan kajian atas usulan-usulan tersebut,” kata Denny, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Pengguna Mac Kini Bisa Gunakan Aplikasi WhatsApp, Download Langsung App Store

Sebelumnya, Pengamat menilai bisnis over the top (OTT) seharusnya turut dikenakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), bukan hanya operator telekomunikasi.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai saat ini perusahaan OTT hanya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Padahal, menurutnya, perusahaan OTT juga dapat dikenakan PNBP.

“Seharusnya yang memberikan kontribusi besar bagi negara saat ini adalah bisnis OTT,” ujar Heru.

“Jadi yang bisa dikejar saat ini adalah bisnis OTT, sebagai tambahan dari bisnis infrastruktur,” lanjutnya.

Heru mengatakan situasi industri OTT kontras dengan kondisi operator telekomunikasi.

Saat ini, industri telekomunikasi sudah tergerus dengan bisnis OTT, sehingga profitnya tidak sebesar 10-15 tahun yang lalu.

Namun, yang terjadi pemerintah justru mengejar pendapatan dari pemain telekomunikasi, bukan dari OTT yang telah menggerus pendapatan operator.

Heru menilai beban pajak ataupun PNBP yang dilayangkan pada operator justru makin besar, dikarenakan pemerintah terutama Kementerian Keuangan masih menganggap operator telekomunikasi merupakan sektor dengan pemasukan yang besar.

Beban tersebut mulai dari PNBP, biaya hak penggunaan (BHP) telekomunikasi yang sekitar 0,5% dari pendapatan kotor, BHP USO sebesar 1,25% dari pendapatan kotor, BHP frekuensi, hingga retribusi daerah.

“(Padahal) dunia sudah berubah, tidak lagi seperti di masa lalu yang pertumbuhannya dua digit,” ujar Heru.

“Sekarang satu saja sudah bagus, bahkan masih ada yang merugi,” lanjutnya.

BPKN Soroti Whatsapp

Baca juga: Pinjol Meningkat 71 Persen, Pada Juni 2023, Pinjaman Untuk Pemuda Capai Rp2,3 Juta

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU