Selasa, 28 Mei 2024
Selular.ID -

TikTok Indonesia Patuhi Aturan Pajak Berbelanja di Social Commerce

BACA JUGA

JAKARTA, SELULAR.ID – TikTok akan patuhi seluruh peraturan di Indonesia termasuk biaya pajak berbelanja di social commerce.

Hal tersebut TikTok Indonesia ungkapkan terkait rencana pemerintah yang akan mengenakan biaya pajak ketika berbelanja di social commerce.

Saat ini, pemerintah telah merevisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam Permendag tersebut memuat bahwa transaksi belanja melalui social commerce seperti TikTok akan pemerintah kenakan pajak.

TONTON JUGA:

“Kami sambut baik revisi peraturan Menteri Perdagangan,” ujar Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

“Jadi semangat yang kita bawa kita coba dukung oleh Kemenkop perlu ada revisi dan kami dukung baik,” sambungnya.

“Saat peraturan (revisi Permendag Nomor 50) telah sah maka kami akan patuh terhadap semua aturannya.”

“Dan kami percaya semangat ini untuk memberikan kesempatan yang sama dengan semua platform untuk berinovasi dan melayani pasar,” lanjut Aggini.

Baca juga: Di Kantor Kemenkop UKM, TikTok Janji Project S Tidak Hadir di Indonesia

Seperti Selular sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebentar lagi akan diundangkan.

Hal itu lantaran aturan tersebut sudah menjadi pembahasan antar lintas Lembaga dan Kementerian dan akan diharmonisasikan pada tanggal 1 Agustus 2023 mendatang di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

“Mengenai Permendag 50 tahun 2020 ini sudah dibahas bersama sama antar Kementerian karena Permendag itu harus dibahas lintas Kementerian termasuk anak buah Pak Teten (Menteri Koperasi dan UKM) sudah berulang kali dan sudah selesai,” ujar Zulhas.

“Sekarang tinggal harmonisasi di Menkumham dan sudah dijadwalkan akan harmonisasi pada tanggal 1 Agustus mendatang,” sambungnya.

Lebih lanjut Mendag Zulhas membeberkan dalam aturan tersebut ada beberapa poin yang akan pemerintah revisi.

Pertama akan mendefenisikan secara jelas mengenai apa itu sosial commerce yang merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan promosi UMKM.

Nantinya social commerce juga wajib memiliki perizinan usaha dan akan terkena pembayaran pajak.

“Harus sama dengan usaha lain harus ada perizinan, bayar pajak dan barang masuk harus ada izin dan kewajiban (bayar) pajak,” kata Zulhas.

“Kalau beda nanti (aturannya) bisa memukul UMKM kita,” tandasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Turun Tangan Selesaikan Ancaman Project S TikTok Kepada UMKM

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU