Selasa, 18 Juni 2024
Selular.ID -

Mahfud MD Ungkap Tugas Utama Jadi Plt Menkominfo, Sesuai Instruksi Jokowi

BACA JUGA

Selular.ID – Mahfud MD ungkap tugas utama menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu langsung Presiden Joko Widodo tunjuk sebagai Plt Menkominfo.

Pasalnya, Menkominfo sebelumnya yakni Johnny G Plate menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Presiden Jokowi sendiri menyerahkan tugas kepada Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo sampai waktu yang tidak ditentukan.

TONTON JUGA:

Mahfud mengatakan dirinya justru mengetahui dari ajudannya atas pengumuman dari Presiden Jokowi saat hendak bertolak ke Jepang.

Baca juga: DPR Berencana Panggil Kejagung Terkait Kasus Korupsi BAKTI Kominfo

“Saya tak mendapat pemberitahuan sebelumnya. Tapi, menurut saya itu sebuah kepercayaan bahwa Presiden memberi kepercayaan untuk saya untuk membenahi Kominfo untuk sementara, sampai ada Menteri yang cocok,” ujar Mahfud melansir dari Youtube HAS Creative.

Mahfud MD juga membeberkan terkait tugas utama dirinya menjadi Plt Menkominfo.

“Jadi sementara nih saya mengawal penegakan hukum dan pembenahan manajerial, jadi begitu pak Presiden terbang ke Tokyo, Pak Pratikno Mensesneg datang ke sini antar SK nya kepada saya,” tuturnya.

Di kanal YouTube tersebut, Mahfud MD juga menjelaskan tugas atau fokus utama dirinya sebagai Plt Menkominfo.

Fokus pertama adalah terus mengendalikan manajerial secara rutin, yang kedua mengawal penyelesaian kasus korupsi BTS yang merupakan masalah serius.

Mahfud MD berkata bahwa berdasar hitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ini merupakan korupsi birokrasi yang paling serius karena angkanya.

“Karena angkanya, 80 persen dari angka yang keluar menurut BPKP ya dari Rp10 triliun, Rp8 Triliun yang tersangka korupsi. Nanti putusan di Pengadilan mungkin ya sekitar 6 atau 7 gitu,” ujarnya.

“Tapi BPKP menghitungnya dengan fiqih, kan tidak selalu sama. Kejaksaan kalau nda salah korupsinya yang mutlak itu Rp1,8 T. Tapi BPKP menemukan lain lagi, karena sejak dari perencanaan, penentuan konsultan, kemudian penentuan harga di mark up.” ungkapnya.

Menkominfo Jadi Tersangka

Baca juga: Mantan Pimpinan KPK Soroti Kasus Korupsi BAKTI Kominfo

- Advertisement 1-

BERITA TERKAIT

BERITA PILIHAN

BERITA TERBARU