UU IKN Disahkan, Kominfo Siap Sulap ‘Nusantara’ Jadi Kota Cerdas Berbasis 5G

Selular.ID – UU Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan, merespon hal tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut siap untuk melalukan gelaran infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung konektifitas dan implementasi sistem Smart City atau Kota Cerdas di IKN Baru.

Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi menyebut sampai saat ini, Kementerian Kominfo tengah melaksanakan pemetaan kebutuhan kapasitas jaringan backbone maupun jaringan akses/lastmile di IKN Baru, “yang meliputi infrastruktur penunjang perangkat aktif dan perangkat pasif untuk implementasi layanan fixed broadband dan mobile broadband,” terangnya, Kamis (20/1).

kini Kementerian Kominfo juga telah menyelesaikan desain infrastruktur jaringan telekomunikasi di IKN baru berdasarkan masterplan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), “sesuai hasil koordinasi antara Kementerian Kominfo dengan pihak terkait dalam rangka penyiapan layanan telekomunikasi menggunakan teknologi 5G di IKN Baru,” lanjutnya.

Baca juga: Smart City Pertama di Thailand Integrasikan 5G Open RAN di Seluruh Private Network mmWave

Pemanfaatan teknologi 5G pada IKN baru yang diberi nama Nusantara ini diharapkan mampu mengatasi kendala sistem Smart City berupa latency atau tertundanya layanan telekomunikasi yang berpotensi terjadi pada saat menggunakan teknologi 4G.

“Sehingga penerapan sistem Smart City pada IKN baru dapat dipastikan bakal berlangsung dengan prima,” tutup Dedy.

Sekedar informasi, Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kini semakin nyata.

Proyek ini memasuki babak baru pasca ditetapkannya Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang IKN dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1).

Yang menarik, pembahasan UU ini terbilang cepat karena hanya menghabiskan waktu 43 hari, terhitung sejak 7 Desember 2021 hingga disahkan 18 Januari 2022.

Secara keseluruhan, UU IKN terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala urusan terkait pemindahan ibu kota.

Baca juga: Pembahasan RUU PDP Mandek!