spot_img
BerandaNewsFeatureTiga Alasan Mengapa Indosat Ooredoo Hutchison Tak Sepenuhnya Kuasai Spektrum Hasil Merger

Tiga Alasan Mengapa Indosat Ooredoo Hutchison Tak Sepenuhnya Kuasai Spektrum Hasil Merger

-

Jakarta, Selular.ID – Setelah mempelajari berbagai aspek, terutama menyangkut perlindungan konsumen, penyelenggaraan telekomunikasi, dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio, Kemenkominfo akhirnya secara resmi mengizinkan merger antara Indosat Ooredoo dan Tri Hutchison Indonesia. Persetujuan prinsip terhadap aksi merger telah ditandatangani oleh Menkominfo pada Jumat 5 November 2021.

Namun untuk memuluskan aksi korporasi itu, kementerian yang dipimpin oleh politisi Partai Nasdem Johny G. Plate itu, mensyaratkan sejumlah hal. Selain komitmen pembangunan hingga 2025, operator selular hasil merger – disebut sebagai Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) – wajib mengembalikan sebagian spektrum.

Spektrum yang dimaksud adalah frekuensi sebesar 2x5MHz FDD di band 2,1Ghz. Menurut Ismail, pengembalian spektrum selebar 10 Mhz itu, dilakukan demi menjaga keseimbangan industri.

Dirjen Sumber Daya Pos dan Perangkat Informasi (SDPPI) Kominfo itu mengatakan, pasca merger Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) memiliki lebar pita 145Mhz. Dengan dikembalikannya 10Mhz kepada pemerintah, maka IOH masih memiliki lebar pita 135Mhz.

“Dari total 145Mhz jika diambil 10Mhz masih tersisa 135Mhz jadi pengurangannya hanya sekitar 7 persen saja, tidak banyak,” ungkapnya.

Pengembalian sebagian frekwensi sebagai “mahar” diizinkannya merger, sejatinya sedikit di luar ekpektasi. Sebelumnya manajemen Indosat Ooredoo cukup yakin bahwa operator selular hasil merger bisa memiliki semua kepemilikan spektrum.

CMO Indosat Ooredoo Vikram Singh, menyebutkan bahwa kesepakatan merger antar kedua operator juga telah mendapat persetujuan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Semua aspek tentu akan di evaluasi oleh pemerintah termasuk alokasi spektrum. Kami juga berpegangan pada aturan baru yaitu UU Cipta Kerja yang memungkinan penggunaan seluruh spektrum pasca merger”, ujar Vikram dalam media briefing terbatas di kantor pusat Indosat Ooredoo, Jumat (17/9/2021).

Lantas mengapa Kominfo akhirnya meminta IOH untuk mengembalikan sebagian spectrum? Setidaknya ada tiga alasan keluarnya keputusan tersebut. Mari kita telisik satu persatu.

Pengalaman Merger/Akuisisi XL Axiata dan Axis

Pengembalian sebagian frekwensi terlihat dalam kasus merger antara XL Axiata dan Axis. Seperti diketahui pada 2012, XL mengakuisisi Axis, operator yang sebagian besar sahamnya dimiliki Saudi Telecom, dengan nilai transaksi sebesar $865 juta atau sekitar Rp 9,8 triliun. Namun dalam aksi korporasi itu, nyatanya XL Axiata tidak sepenuhnya menikmati frekwensi yang sebelumnya dimiliki Axis.

Operator yang identik dengan warna biru itu “terpaksa” mengembalikan spektrum selebar 10 MHz di frekuensi 2.100 Mhz. Pasca merger, XL hanya menguasai 22,5 Mhz di rentang spektrum 900 MHz dan 1.800 MHz (2G), serta 15 Mhz di 2.100 MHz (3G).

Dengan kewajiban mengembalikan spektrum selebar 10 Mhz, sama dengan merger XL Axiata – Axis, maka regulator berusaha untuk bertindak adil. Merger Indosat Ooredoo – Tri Hutchinson Indonesia juga mendapatkan perlakuan yang sama.

Tetap Dominannya Peran Menteri

Tak dapat dipungkiri, persaingan harga yang ketat dan akses yang tidak merata ke sumber daya spektrum, telah mendorong terjadinya merger di antara operator selular. Apalagi saat ini Indonesia sudah menggelar layanan 5G, yang memerlukan ketersediaan frekwensi lebih besar dibandingkan 4G.

Dalam laporan yang dikeluarkan pada Juni 2020, lembaga pemeringkat global Fitch Solution, menyatakan pasar telekomunikasi di Indonesia sangat terfragmentasi, dengan operator yang lebih kecil mengalami kerugian karena pertumbuhan pelanggan telah gagal mengimbangi investasi, membuat langkah konsolidasi menjadi pilihan yang kuat.

Lembaga yang berbasis di New York itu, mengatakan bahwa manfaat utama konsolidasi adalah mengurangi duplikasi investasi jaringan, khususnya di daerah pedesaan, sekaligus menurunkan biaya penjualan dan saluran pemasaran nasional. Selain itu, sumber daya spektrum yang terbatas dapat didistribusikan secara lebih merata di antara lebih sedikit pemain.

Meski dapat mendorong kesehatan industri, namun Fitch menilai terdapat banyak hambatan dalam proses konsolidasi operator, baik merger dan akuisisi (M&A). Hambatan utama terhadap M&A adalah peraturan yang mewajibkan bahwa spektrum bukan bagian dari kesepakatan.

Untuk mengatasi hambatan dalam proses M&A, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Aturan ini merupakan salah satu turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu yang diatur adalah pengalihan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Aturan tersebut tertuang pada pasal 55. Pada ayat (1) tertulis jika penyelenggara jaringan telekomunikasi pemilik izin spektrum frekuensi radio bisa melakukan pengalihan hak penggunaan spektrum pada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.

Peran menteri menjadi sangat krusial dalam pelaksanaan pengalihan ini. Hal itu diatur pada sejumlah pasal. Misalnya pada Pasal 56 ayat (1) bagian C mengaturan soal ketentuan pengalihan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan atau optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Peran lainnya adalah pengalihan harus mendapatkan izin menteri. Hal ini tertuang pada Pasal 57 ayat (1) proses pengalihan wajib mendapatkan persetujuan dari menteri berdasarkan evaluasi. Selain itu, Menteri juga melakukan pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan proses pengalihan seperti tertuang di pasal 57 ayat (3).

Dominannya peran Menkominfo dalam penguasaan frekwensi hasil merger operator, sejatinya tak jauh berbeda dari aturan sebelumnya (UU No. 36 tahun 1999).

Pemerintah menilai, akuisisi dan merger di industri adalah hal biasa dan telah diatur dalam UU No 40/2000 tentang Perseroan Terbatas. Namun menyangkut industri telekomunikasi ada perlakuan khusus, yakni merger hanya untuk asset dan pelanggan perusahaan yang dimerger atau diakuisisi.

Tidak termasuk spektrum frekuensinya, karena frekuensi bukan merupakan asset perusahaan namun berupa Hak Pakai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 36 tahun 1999 mengenai Telekomunikasi bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan izin pemerintah.

Benchmark di Negara-negara Lain

Tak dapat dipungkiri, praktek merger dan akuisisi telah melanda industri telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir. Berkembangnya ekosistem DNA (device, network, dan aplikasi) semakin mempercepat upaya konsolidasi. Terlebih industri telekomunikasi dan digital merupakan sektor yang saling membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat.

Hal itu penting untuk membuat biaya yang efisien serta jangkauan layanan yang lebih luas. Merger dan akuisisi merupakan strategi untuk mencapai efisiensi dan pembentukan ekosistem tersebut.

Meski mendorong terjadinya M&A, namun pemerintah selaku regulator tidak bisa menghindar dari intervensi dan menempatkan kembali spektrum yang dilelang, apabila terjadi konsentrasi yang tidak semestinya terjadi.

Saat ini kajian spektrum yang dipicu oleh perubahan struktural dan berdampak pada keseimbangan pasar, merupakan hal yang jamak terjadi di berbagai negara. Contoh paling menonjol adalah penciptaan operator selular EE di Inggris dan akuisisi Orange oleh 3 di Austria beberapa tahun lalu.

Di Inggris, regulator telekomunikasi setempat OFCOM memaksa EE menyerahkan hingga 25% spectrum yang dialokasikan pasca akuisisi oleh BT pada 2016. OFCOM menjual kembali spectrum tersebut kepada pemain yang memiliki spektrum terbatas, demi memperbaiki ketidakseimbangan akibat terjadinya merger.

Begitupun dengan regulator telekomunikasi Austria, di mana operator 3 juga harus mengembalikan 25% spektrum miliknya sebagai konsekwensi dari keputusan merger dengan Orange.

Artikel Terbaru