Hippindo: Online Belum Bisa Menggantikan Offline

Aktivitas transaksi saat libur Natal dan Tahun Baru

Jakarta, Selular.ID – Meski potensial, online belum bisa mengantikan pasar offline, Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berpandangan karena kontribusi penjualan masih sekitar 10 persen, artinya pendapatan yang hilang lebih dari 90 persen.

“Kontribusi penjualan baru 10 persen, bahkan ada yang sampai 5 persen. Perinsipnya online memang penting, tapi gabungan offline atau omni channel itu yang mungkin akan kita galangkan,” terang Budi kepada Selular, Rabu (18/8).

Baca juga: Andalkan Layanan Hybrid Online- Offline Permintaan Carro Meningkat

Kemudian, Budi juga berharap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga diberikanya kelonggaran untuk kembali beraktivitas.

“Karena kita telah memberikan intensif baik itu untuk pekerja/karyawan di pusat perbelanjaan itu sendiri, atau bahkan bagi pengunjung yang sudah vaksin. Dan kami juga mendukung program pemerintah dengan menerapkan sistem aplikasi digital Peduli Lindungi yang menjadi syarat untuk memasuki pusat perbelanjaan atau mall,” sambungnya.

Melalui penerapan tersebut, Budi yakin pusat perbelanjaan bakal menjadi tempat yang paling aman untuk berbelanja, “karena sudah di vaksin dua kali, malah bagi yang berbelanja kami beri diskon, dengan demikian harapanya tentu tidak hanya 25 persen, tapi 100 persen untuk pusat perbelanjaan ini bisa dibuka kembali,” papar Budi.

Baca juga: Menelisik Pasar Retail Ponsel Di Tengah Perubahan Perilaku Belanja Konsumen  

Sekedar informasi dari aplikasi Peduli Lindungi, sampai saat ini sudah menyisir data vaksinasi orang yang mengunjungi mall mencapai 1 juta orang dari 180 Mall yang ditanami sistem. Dan ada 619 orang yang ditolak sistem, atau tidak diperbolehkan masuk mall dengan segala macam alasan.

Budi juga menegaskan tantangan retail pada era pandemi ini juga kian masif, dan dibutuhkan peran pemerintah untuk menguatkan aspek usaha tersebut.

“Tentunya kami juga berharap agar pemerintah dapat memberikan insetif kepada pelaku usaha, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebaskan pada sektor retail. Lalu mendorong agar masyarakat mau berbelanja kembali, kita harus gerakan lagi optimisme masyarakat untuk dapat berbelanja ke mall, pasar di dalam negeri. Kalau mereka bergerak maka semua akan bergerak,” tutur Budi

“Kemudian diberikan juga insentif ke para retail supplier, pabrikan yang memproduksi barang, subsidi perusahaan yang menghadapi permasalahan modal kerja supaya dapat mengerakan roda ekonomi kembali,” tandasnya.