Tuesday, August 11, 2020
       
Home News Feature Pasang Surut Bisnis ZTE: Imbas Sanksi AS, Pandemi Corona, hingga Konflik India-China

Pasang Surut Bisnis ZTE: Imbas Sanksi AS, Pandemi Corona, hingga Konflik India-China

-

Jakarta, Selular.ID – Pandemi corona yang belum jelas ujungnya hingga kini, membuat banyak perusahaan teknologi harus berjuang untuk mengamankan likuiditas. Alhasil, upaya mencari fasilitas kredit ke perbankan menjadi hal jamak. Salah satunya dilakukan oleh vendor jaringan dan perangkat asal China, ZTE.

Demi melancarkan operasional perusahaan, Chairman ZTE Li Zixue menyetujui rencana untuk mencari fasilitas kredit senilai $6,8 miliar dari dua bank China.

Dalam sebuah pernyataan pasca digelarnya RUPS pada akhir Juni lalu, ZTE resmi mengajukan pinjaman senilai CNY20 miliar ($2,8 miliar) kepada Bank of China dan $ 4 miliar kepada China Development Bank. Pendanaan dari kedua bank itu dilakukan demi menutupi bunga pinjaman, tagihan pajak, jaminan, letter of credit, dan pembiayaan perdagangan.

Ini bukan kali pertama ZTE mengajukan pinjaman ke lembaga perbankan. Diketahui pada 2018, ZTE mengajukan kredit senilai CNY30 miliar (US$4,7 miliar) dari Bank of China dan US$6 miliar dari Bank Pembangunan China, Shenzhen. 

Pengajuan pinjaman itu, tak lepas menurunnya kinerja sepanjang 2018, terutama karena sanksi yang dijautuhkan oleh pemerintah AS. Saat itu perusahaan menelan kerugian hingga CNY6,98 miliar. Berbanding terbalik dengan pencapaian 2017, dengan perolehan laba bersih 4,57 miliar yuan ($723,52 juta).

Memang 2018 bisa disebut tahun tersuram bagi perusahaan. Langkah tegas yang diberlakukan Departemen Perdagangan AS benar-benar menjadi mimpi buruk.

Seperti diketahui, pada April 2018, AS mendenda ZTE sebesar $1 miliar karena menganggap ZTE tetap berbisnis dengan Iran dan Korea Utara, dua negara sejak lama yang mendapat embargo perdagangan AS.  

Namun setelah memenuhi tiga syarat utama yang diminta AS, yakni mengganti seluruh dewan direksi sebanyak 14 orang, membayar denda US$1 miliar dan menempatkan tambahan US$400 juta sebagai dana penjaminan, ZTE berhasil kembali ke jalur pertumbuhan. Di akhir 2019, perusahaan yang didirikan pada 1985 ini, mampu meraih laba bersih sebesar CNY5,15 miliar.

Sayangnya, wabah corona membuat tren positif itu tidak berlangsung lama. Hasil kuartal pertama 2020, menunjukkan laba dan pendapatan menurun tahun ke tahun (YoY).

Tercatat laba bersih ZTE, turun 9,6 persen menjadi CNY780 juta ($110 juta), dengan pendapatan operasi turun 3,2 persen menjadi CNY21,48 miliar. Laporan laba rugi yang dipublikasikan, kali ini tidak memecah pendapatan berdasarkan divisi.

Meski kinerja sedikit melemah, namun vendor yang berbasis di Shenzen itu, pada April lalu meraih kontrak besar dalam pembangunan jaringan 5G di pasar dalam negeri. 

ZTE meraih 33 persen dari tender mandiri besar-besaran oleh China Unicom dan China Telecom, dan 28,7 persen dari tender tahap kedua oleh China Mobile. ZTE juga mengambil 45 persen dari tender jaringan inti 5G China Telecom dan hampir 30 persen dari China Unicom.

Keberhasilan meraih kontrak besar di dalam negeri, melengkapi pencapaian ZTE dalam pembangunan jaringan 5G di pasar global. Menurut SVP dan Presiden Penjualan Global Xiao Ming, hingga akhir Q3-2019 perusahaan telah meraih 46 kontrak komersial 5G di seluruh dunia.

Peningkatan itu diyakini karena perusahaan menggandakan pengeluaran R&D rata-rata 10 persen dari pendapatan global menjadi 14,6 persen pada September 2019. Xiao Ming menyebutkan, bahwa perusahaan akan terus berupaya meningkatkan investasi R&D menjadi 15 persen.

Dalam sembilan bulan yang berakhir pada September 2019, perusahaan menghabiskan CNY9.35 miliar ($1.33 miliar), dibandingkan dengan CNY8.52 miliar pada periode yang sama 2018.

Potensi Kehilangan 5G 

Sayangnya momentum pertumbuhan ZTE, khususnya dalam pengembangan teknologi 5G, terusik oleh konflik yang terjadi antara China dan India. Tewasnya 20 tentara India di lembah Galwan, Ladakh (Kashmir) pada Jumat (17/6/2020), membuat India berencana untuk membatasi keterlibatan vendor-vendor jaringan asal China, khususnya ZTE dan Huawei.

Mengutip seorang pejabat senior pemerintah, harian The Economic Times (ET) melaporkan bahwa pemerintah akan membatalkan tender yang dijalankan oleh BSNL milik negara untuk memperluas jaringan 4G-nya, sebuah proses di mana Huawei dan ZTE diharapkan untuk mengambil bagian. Proses itu akan dikerjakan ulang secara khusus untuk mengecualikan perusahaan China, kata sumber itu.

Dengan meningkatnya ketegangan, pejabat pemerintah mengatakan, “Kemungkinan juga tidak akan mengizinkan operator untuk menggunakan peralatan China di masa depan dan akan mendorong pembuat peralatan telekomunikasi domestik.”

Larangan tersebut, tentu akan menjadi pukulan besar bagi Huawei dan ZTE, yang saat ini bersama-sama menguasai seperempat dari pasar peralatan jaringan telekomunikasi India, lapor ET. 

Kedua vendor itu juga bersiap memainkan peran penting dalam rencana peluncuran 5G di India yang diprediksi dapat meluncur pada 2022.

Bagi Huawei dan ZTE, India merupakan pasar yang sangat strategis. Bukan saja karena negara itu merupakan pasar smartphone terbesar kedua di dunia, namun karena tekanan politik, membuat ruang gerak mereka semakin terbatas. 

Isu keamanan dan spionase yang terus dihembuskan oleh Amerika Serikat, berujung pada dikeluarkannya kedua perusahaan dari rencana peluncuran teknologi 5G di pasar utama, seperti  Australia, Selandia Baru, Kanada dan Jepang, dan AS sendiri.

Atas tekanan AS pula, alasan yang sama juga menjadi dasar bagi Inggris dan Perancis untuk membatasi keterlibatan vendor-vendor China dalam membangun jaringan 5G di negara itu.

Itu sebabnya, baik ZTE dan Huawei sangat membutuhkan India dalam pengembangan bisnis 5G yang diprediksi akan menghasilkan lebih dari USD1 triliun pada ekonomi negara itu. Diperkirakan pada 2025, sebanyak 18% dari langganan selular di negara itu akan menjadi 5G, sementara 4G akan terus mendominasi dengan pangsa 64%.

Bagi AS, meningkatnya ketegangan antara kedua negara, memberikan kesempatan untuk memunculkan bara api baru. Tengok saja, pada Selasa (30/6/2020), Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) secara resmi menyatakan bahwa Huawei dan ZTE adalah “ancaman bagi keamanan nasional AS”.

Sejauh ini, India menolak tekanan dari AS untuk memerintahkan larangan operator menyadap vendor China dalam perangkat jaringan 5G. 

Namun Langkah telah yang diambil FCC, tentu semakin memperkuat alasan bagi India untuk membatasi ZTE dan Huawei dalam pembangunan jaringan telekomunikasi di negara itu. Meski hal itu akan membuat pasar terdistorsi. 

Operator berpendapat Huawei dan ZTE menawarkan peralatan yang lebih murah dan lebih canggih. Sembari memperingatkan bahwa aksi larangan dapat menyebabkan masalah pada rantai pasokan. Tingginya biaya pengadaan akan berdampak pada harga yang diterapkan kepada konsumen.

“Secara keseluruhan, harga peralatan Tiongkok lebih rendah hingga 30 persen dibandingkan dengan pesaing mereka di Eropa. Itu memberi kami poin penting untuk bernegosiasi,” kata seorang eksekutif operator, sambil menambahkan bahwa upaya mengeluarkan vendor China dari jaringan telekomunikasi India, hanya akan menghasilkan praktek duopoly, karena hanya tersisa dua operator, Ericsson dan Nokia.

Pangkas 600 Karyawan

Rencana pemerintah India untuk membatasi keterlibatan vendor China dalam pembangunan jaringan khususnya 5G, tentunya semakin memberikan tekanan kepada ZTE.

Pasalnya, sejak wabah pandemic corona kinerja ZTE di India sudah terimbas cukup dalam. Perusahaan terpaksa memangkas sekitar 600 tenaga kerjanya, atau hampir 30% di tengah meningkatnya tekanan keuangan akibat menurunnya bisnis India karena operator telekomunikasi mengurangi pengeluaran secara signifikan.

“Sumber daya ZTE untuk mengelola mitra operator, seperti Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), Vodafone Idea dan jaringan Bharti Airtel sekarang dikurangi menjadi lebih dari setengah karena tekanan keuangan dan bisnis yang terus menurun,” kata sumber industri mengatakan kepada ET, India.

Jumlah karyawan sekarang turun dari lebih dari 1.000 dibandingkan setahun yang lalu. Sebagian besar dari pemutusan hubungan kerja itu, dilakukan setelah merebaknya wabah Covid-19 yang memaksa pemerintah India memberlakukan kebijakan lockdown, pada periode Februari-April 2020.

Alasan utama di balik pemecatan adalah ZTE tidak memiliki cukup proyek di India, tetapi memiliki pelanggan tradisional termasuk Vodafone Idea, Bharti Airtel dan BSNL yang juga bermasalah secara finansial.

Upcoming Event

Upcoming Event

Latest