Monday, August 10, 2020
       
Home Kaleidoskop Catatan Akhir 2019: Gembar-gembor Aturan IMEI

Catatan Akhir 2019: Gembar-gembor Aturan IMEI

-

Jakarta, Selular.ID – Aturan IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk menekan tumbuhnya BM (black market) sudah menjadi bisik-bisik sejak tahun 2015. Namun aturan itu masih sebatas wacana, dan belum ada aksi yang dilakukan, terkait aturan yang disebut-sebut dapat menekan peredaran ponsel BM (black market).

Tiga tahun berlalu, bisik –bisik itu mulai terdegar gaungnya. Tepatnya Oktober 2018, kepastian penggunaan IMEI tersebut disampaikan langsung oleh Ismail Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, menurut Ismail, rancangan peraturan menteri, (RPM) tentang registrasi IMEI masih dalam penyusunan dan tengah dalam pembahasan dengan seluruh operator.

“Saat ini draft RPM masih terus dibahas bersama stake holder terutama operator. Kami akan segera melaporkan kepada Menkominfo Rudiantara jika draft peraturan tersebut sudah bersifat final”, ujar Ismail, kala itu.

Sebelumnya, Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika berharap pada akhir tahun 2018 rencana kewajiban registrasi IMEI sudah bisa terealisasi. Nantinya pengendalian IMEI dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kominfo, namun nyatanya hingga akhir 2018, peraturan IMEI belum juga ketok palu.

Awal Tahun 2019
Hingga memasuk awal tahun 2019, aturan IMEI masih wacana dan belum ada tanda-tanda disahkan. Dalam sebuah kesempatan, Mochamad Hadiyana, Direktur Standardisasi Perangkat dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kala itu mengatakan kepada Selular.ID memprediksikan regulasi IMEI tersebut akan rampung pada tahun 2019. Namun untuk waktunya, Hadiyana belum bisa memastikan.
Hingga saat ini, regulasi IMEI masih dalam tahap penggodokan. “Kami sedang berdiskusi dengan Kemenperin mengenai regulasi IMEI. Semoga tahun 2019 ini regulasi IMEI sudah bisa diimplementasikan,” ucap Denny.

Dan pada Agustus 2019, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Komunikasi dan Infromatika (Kemkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemdag) memastikan akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait ponsel ilegal. Rencananya akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019.

Peraturan tiga Menteri itu diharapkan bisa menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi nasional.

Sibina Membuat Aturan IMEI Belum Sepakat

Aturan IMEI yang dijadwalkan akan disahkan pada 17 Agustus 2019, nyatanya belum juga sepakat. Rencana ini mengalami keterlambatan karena menanti koordinasi tiga kementerian. yakni Kemenperin, Kominfo, dan Kemendag. Pemerintah tengah mencari waktu untuk ketiga kementerian meneken aturan IMEI secara bersamaan.

Regulasi IMEI

Tidak hanya itu, Kemperin sedang membuat sistem yang disebut Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional (SIBINA).Sistem ini disiapkan untuk merapikan database pelanggan atau pengguna ponsel di Indonesia, yang terdapat di operator telekomunikasi, pihak importir ponsel, dan pihak produsen ponsel lokal.

Oktober 2019 Aturan IMEI Ketok Palu

Setelah dua bulan delay dari rencana sebelumnya, akhirnya aturan IMEI  ditandatangani tiga kementeriaan pada 18 Oktober 2019. Kemenperin, Kominfo, dan Kemendag. Menurut Rudiantara, peraturan tersebut tidak langsung diberlakukan. Namun, terdapat masa transisi selama 6 bulan.Rudiantara menyebutkan, masa transisi selama 6 bulan itu, terhitung sejak ditandatanganinya peraturan menteri tersebut hingga April 2019 mendatang.

Pro dan Kontra Aturan IMEI disahkan

Setelah disahkan aturan IMEI, nyatanyan tidak semua setuju salah satunya Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT).Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan menjelang masa selesai tugas para menteri, seperti tendangan penalti di masa injury time, yang sesungguhnya berdampak pada konsumen secara luas.
Dikatakan Heru, pencegahan ponsel Black Market (BM), merupakan tugas bea cukai untuk menutup semua pintu masuk, malahan menurutnya, tanpa aturan IMEI ini peredaran ponsel BM bisa dihalau. Caranya, pintu masuk ponsel dari luar negeri diperketat atau ‘jalur tikus ditutup.

Lanjut Heru, sistem Sibina juga perlu diaudit, karena cara kerjanya, akan menyimpan banyak data termasuk data pengguna yang terhubung ke e-ktp, IMEI dan Sibina juga merupakan perangkat yang diberikan oleh vendor.

Sejumlah pedagang ITC Roxy Mas Jakarta Pusat mengatakan, kalau sudah sekitar dua bulan lalu, para pedagang sudah jarang menjual smartphone garansi distributor, yang digadang -gadang sebagai barang BM. Udin, Manager Chans Cellular ITC Roxy Mas Jakarta Pusat, mengungkapkan sudah sejak lama pemberitahuan harga dan ketersediaan barang diinformasikan distibutor melalui aplikasi pesan singkat.

Udin mengatakan jika aturan Imei diberlakukan, tentunya sebagai pedagang dia melihat akan berdampak pada turunnya penjualan. Pasalnya, diakui Udin dari total penjualan selama ini, tidak semua pembeli memilih ponsel garansi resmi.

Baca Juga :Sosialisasikan Aturan IMEI, Kominfo Sambangi Batam

Namun disahkannya aturan IMEI itu disambut baik Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Hasan Aula, APSI, yang juga sebagai CEO Erajaya, mengatakan dengan adanya aturan ini membuat industri lebih baik lagi. Sehingga sebagai brand yang sering investasi di Indonesia bisa mendapatkan benefit lebih besar dan tidak ada ponsel BM, yang masuk. Tidak hanya itu, produsen benefit akan dirasakan semua orang, bahkan toko-toko.Hasan juga menegaskan bahwa harga ponsel murah atau mahal tidak berpengaruh pada aturan IMEI, pasalnya persaingan pasar tanpa adanya aturan ini pun ponsel bisa turun naik tergantung persaingan pasar.

Upcoming Event

Upcoming Event

Latest