Sunday, January 19, 2020
Home News Sosialisasikan Aturan IMEI, Kominfo Sambangi Batam

Sosialisasikan Aturan IMEI, Kominfo Sambangi Batam

-

Jakarta, Selular.ID – Batam menjadi kota pertama yang disambangi Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Digelar pada Selasa (03/12/2019) di Harbour Bay, Batam, Sosialisasi Hukum Bidang SDPPI ini didukung oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Peserta sosialisasi berasal dari pelaku industri telekomunikasi mulai dari pemegang merk, vendor alat dan perangkat telekomunikasi seperti Samsung dan Huawei; distributor, operator telekomunikasi, Radio Republik Indonesia, serta Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.

Mochamad Hadiyana, Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Direktur Jenderal SDPPI, menjelaskan bahwa produk ilegal saat ini sudah menjadi perhatian khusus berbagai negara di dunia karena jumlahnya yang terus meningkat dan sangat merugikan pemerintah, produsen, hingga pengguna.

“Dari pemerintah, keadaan ini sudah tentu menyebabkan hilangnya potensi pajak dan juga lapangan kerja. Dari sisi konsumen, produk ilegal yang dibuat menggunakan part di bawah standar berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan. Kualitasnya juga tidak baik, konsumen akan kesulitan akses ke jaringan telekomunikasi atau kita kenal dengan block call. Dari sisi operator, menurunkan kualitas pelayanan (Quality of Service). Produsen pun akan kehilangan haknya, perangkat ilegal, hak memperoleh persaingan yang sehat juga menjadi hilang,” jelas Hadiyana, dalam keterangan resminya.

Dijelaskan dia, penerapan regulasi IMEI ini merupakan salah satu bentuk upaya negara memerangi perangkat telekomunikasi ilegal telah dilakukan negara, selain upaya konvensional yang selama ini telah dilakukan pemerintah berupa pencegahan di post border oleh Bea & Cukai.

“Selain upaya konvensional pencegahan di border, negara di dunia saat ini juga menggunakan teknologi untuk mengurangi peredaran ponsel ilegal dengan cara menjaring telepon menggunakan layanan telekomunikasi, dengan menjaring mengidentifikasi IMEI,” ujar Hadiyana.

Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pengaturan pengendalian IMEI ini agar masyarakat mendapat manfaat terkait kepastian perlindungan konsumen.

“Mengapa program pengendalian IMEI ini kita jalankan? Untuk menekan peredaran ponsel ilegal, sehingga ada benefit yang nanti didapatkan masyarakat terkait perlindungan konsumen dari kehilangan atau pencurian dan sebagainya.

Pengaturan Pengendalian IMEI ini akan berlaku enam bulan setelah penandatanganan tiga menteri (Menkominfo, Menperin, dan Mendag) pada 18 Oktober 2019. Artinya, peraturan ini akan berlaku per 18 April 2020,” ungkap Ismail.

Perlu diketahui, regulasi terkait pengendalian perangkat telekomunikasi HKT (handphone, komputer genggam dan komputer tablet) dengan menggunakan IMEI ini mulai berlaku efektif pada 18 April 2020 mendatang

IMEI ini bersifat unik dan berbeda-beda dan selalu menempel pada perangkat telekomunikasi. Bagi operator telekomunikasi, IMEI biasanya digunakan untuk mengidentifikasi setiap ponsel yang mengakses jaringannnya.

IMEI dapat dipastikan legal apabila memiliki beberapa persyaratan yaitu memiliki kartu garansi dari pembuat perangkat dan memiliki buku manual berbahasa Indonesia; terdaftar di TPP (tanda pendaftaran produk) impor/produksi yang bisa di cek melalui https://imei.kemenperin.go.id; dan memiliki sertifikat SDPPI.

Untuk mengecek IMEI pada perangkat HKT terdaftar atau tidak, masyarakat bisa melihat deretan angka pada stiker yang tertera pada kardus boks kemasan perangkat HKT, atau dengan menekan tombol *#06# pada handphone.

Kemudian memasukan nomor IMEI tersebut ke laman yang disediakan Kementerian Perindustrian yaitu https://imei.kemenperin.go.id untuk proses pengecekan.

Baca Juga :Pemblokiran IMEI Berpotensi Merugikan Konsumen

Jika terdaftar, di situs akan muncul tampilan “IMEI terdaftar di dalam database Kemenperin”, namun jika tidak terdaftar maka akan muncul di tampilan bahwa IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin.

Jika IMEI terdaftar saat melakukan pengecekan, maka perangkat tersebut dapat digunakan dengan normal, Jika tidak terdaftar dan telah aktif (menggunakan kartu SIM) sebelum tanggal 18 April 2020, maka perangkat tersebut tetap dapat digunakan dengan normal.

Namun setelah tanggal 18 April 2020, bagi perangkat dengan “IMEI tidak terdaftar”, maka perangkat tersebut tidak mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi seluler.

Latest