Friday, December 6, 2019
Home News Policy Johnny Plate Bahas Isi Pasal 21 PP 71 2019

Johnny Plate Bahas Isi Pasal 21 PP 71 2019

-

Jakarta, Selular.ID – Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 soal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, telah disahkan menggantikan PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012.

Peraturan yang disahkan pada 10 Oktober 2019, tertuang sejumlah topik pembahasan yang masih meresahkan asosiasi, seperti penempatan data center.

Dalam isi pasal 21 menyebutkan boleh menyimpan data di luar wilayah Indonesia. Dan beberapa asosiasi menyuarakan, terkait isi pasal tersebut, dengan diperbolehkannya menyimpan data di luar wilayah Indonesia, nantinya akan ada potensi ketinggalan investasi.

Menurut Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo),
untuk kepentingan nasional pemerintah akan melindungi, tetapi pemerintah akan mencari titik temu supaya bisa bergerak maju.

“Terkait dengan data pribadi sama saja secara detail belum bisa berbicara di sini nanti akan dibicarakan menyusul. Namun, secara prinsip bahwa data-data yang hasil jeniusnya putra putri indonesia harus mempunyai kedaulatannya di dalam negeri,” ujar Johnny, di Jakarta (28/10/19).

Untuk bisa digunakan kepentingan negara dan manfaat masyarakat khususnya di dalam negeri, bahwa share data antar pribadi, antar institusi bahkan antar negara bisa saja itu dilakukan.

“Dengan tentunya harus memenuhi syarat kepentingan negara itu sendiri dalam hal ini Indonesia,” kata Johnny.

Alasannya, seperti data dan informasi itu adalah kekuatan nomor satu di dunia, dengan melihat itu pemerintah tidak membiarkan ke seluruh dunia.

Johnny menyebut hal Ini harus diatur dengan baik supaya bermanfaat. Setidaknya manfaat penerimaan negara juga harus terlindungi, “Manfaat penerimaan masyarakat juga terlindungi setidaknya begitu. Detailnya gimana kita perdebatkan bersama,” tutur Johnny

Sementara Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, menturukan, bahwa PP71 itu menyempurnakan PP 82, menurutnya yang disyaratkan di dalam negeri merupakan sektor publik.

“Bagaimana dengan sektor private, karena ini adalah internet dan internet adalah media dan ini ada batasnya ini tata kelolanya yang kita atur,” tutur Samuel.

Baca Juga : Perlindungan Data Pribadi Masih Andalkan Peraturan Menteri

Sehingga, nanti semua platform yang ingin beroperasi di Indonesia harus mendaftarkan, bisnisnya, data yang dikumpulkan. Supaya negara tahu apa data-datanya.

“Nah terkait dengan data pribadi sekarang sudah dikembalikan dan akan dibahas diantara kita. Nah untuk mengisi kekosongan hukum kita akan menyempurnakan permen 20 tahun 2016 dalam waktu dekat, itu akan menghasilkan prinsip-prinsip dari perlindungan data pribadi (PDP) yang sudah ada,” tutup Samuel.

Latest