Friday, November 15, 2019
Home News Policy 10 Masukan ATSI Soal Regulasi IMEI

10 Masukan ATSI Soal Regulasi IMEI

-

Jakarta, Selular.ID – Terkait rencana pemerintah memberlakukan regulasi pengendalian alat/perangkat telekomunikasi selular melalui identifikasi International Mobile Equipment (IMEI), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), menyampaikan masukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Ririek Adriansyah, Ketua Umum ATSI,
mengatakan operator seluler mendukung langkah pemerintah membuat regulasi mengenai IMEI. Namun, ada beberapa hal yang dirasa harus diperhatikan, mengingat regulasi ini melibatkan banyak pihak.

“Jelasnya ATSI sangat mendukung inisiatif pemerintah untuk mengurangi perangkat black market (BM), tetapi pengaturannya harus dipertimbangkan berdasarkan kepentingan pemangku kepentingan lain,” tutur Ririek, di Jakarta (24/09/19).

ATSI telah menyampaikan rekomendasinya kepada Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, melalui surat tertanggal 12 September 2019. Surat tersebut berisi 10 rekomendasi dan berikut ini rinciannya:

1. Regulasi tersebut diminta hanya diberlakukan untuk perangkat seluler baru. Perangkat existing, atau yang sudah ada sekarang, tidak diwajibkan untuk registrasi di sistem pengendalian alat dan perangkat menggunakan IMEI (SIBINA) dan tidak dilakukan pemblokiran.

2. Mengingat inisiatif ini bukan merupakan kewajban dalam lisensi operator seluler, ATSI menginginkan seluruh biaya pengadaan investasi sistem Equipment Identity Register (EIR) tidak dibebankan ke operator seluler.

3. ATSI menuntut perlindungan data dari pemerintah supaya data IMEI.yang diberikan oleh mereka tidak bocor.

4. Mengusulkan agar SIBINA dibangun secara redundansi untuk proteksi, sehingga dapat mengatasi potensi Single Point Of Failure (SPOF).

5. Mengusulkan agar SIBINA dapat menjamin pelanggan untuk dapat memilih operator pilihannya nanti.

6. Regulasi IMEI diminta tidak diberlakukan bagi Inbound Roamer.

Inbound Roamer ini merujuk pada pendatang dari luar negeri, termasuk turis dan pebisnis. Hal ini agar mereka tidak kesulitan ketika masuk ke Indonesia.

7. Sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat, operator seluler akan memproses pelaporan perangkat seluler yang hilang atau dicuri, sehingga tidak disalahgunakan oleh pengguna lain, dan data tersebut akan diteruskan ke SIBINA.

8. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan kesepakatan kerja sama dengan GSMA terkait dengan alokasi IMEI dengan Type Allocation Code (TAC) Indonesia, atau yang merepresentasikan IMEI nasional sebagai identitas semua perangkat seluler baru, yang membedakan dengan IMEI perangkat exsisting.

9. Pemerintah diminta menunjuk kementerian terkait untuk membangun dan menyediakan Call Centre dan Customer Service agar melayanani pendaftaran IMEI perangkat milik pelanggan. ATSI menilai hal tersebut bukan tugas pokok dan fungsi dari operator seluler.

10. Menteri terkait diminta segera menandatangani peraturan menteri soal IMEI, serta menjadikannya sebagai payung hukum dan tidak mengatur hal teknis. Pengaturan teknis terkait tata cara sistem dan pengendalian perangkat berbasis IMEI sebaiknya diatur lebih lanjut dalam peraturan dirjen.

Perlu diketahui, sebelumnya
Ismail,  menyebutkan penandatangan Aturan mengenai IMEI akan dilakukan pada Agustus, dan disebutkan, penerapannya butuh enam bulan, setelah dilakukan penandatanganan.

Baca Juga :Molor, Regulasi IMEI Belum Ditandatangani 17 Agustus

Nyatanya, hingga memasuki September aturan tersebut belum ditandatangani.

Kemperin saat ini sedang membuat sistem yang disebut Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional (SIBINA).

Sistem ini disiapkan untuk merapikan database pelanggan atau pengguna ponsel di Indonesia, yang terdapat di operator telekomunikasi, pihak importir ponsel, dan pihak produsen ponsel lokal.

Latest