Monday, September 23, 2019
Home News Molor, Regulasi IMEI Belum Ditandatangani 17 Agustus

Molor, Regulasi IMEI Belum Ditandatangani 17 Agustus

-

Jakarta, Selular.ID – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Komunikasi dan Infromatika (Kemkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait ponsel ilegal (black market). Rencananya akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019.

Namun ternyata rencana ini mengalami keterlambatan karena menanti koordinasi tiga kementerian.

Menurut Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya, Perangkat Pos, dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kominfo, jika keterlambatan ini lantaran masih menunggu koordinasi dari ketiga kementerian terkait yakni Kemenperin, Kominfo, dan Kemendag.

Dia juga mengatakan jika tengah mencari waktu untuk ketiga kementerian untuk meneken regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)ย secara bersamaan.

“Masih koordinasi Menperin, Menkominfo, Mendag. Aturannya draft sudah done (selesai),” kata dia saat ditemui di acara uji coba 5G Smartfren, di Jakarta, (19/8/2019).

Regulasi IMEI diatur dikatakan Ismail untuk melindungi industri ponsel dalam negeri dan membasmi ponsel black market (BM). Ismail juga mengungkapkan sebelumnya bahwa regulasi IMEI nantinya juga akan berlaku pada perangkat lain yang menggunakan Sim Card.

Perangkat yang menggunakan Sim Card, tepatnya yakni seperti perangkat HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet).

Dikatakan Ismail, penandatangan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, penerapannya butuh enam bulan, setelah dilakukan penandatanganan.

Oleh karena itu, Kemperin saat ini sedang membuat sistem yang disebut Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional (SIBINA).

Sistem ini disiapkan untuk merapikan database pelanggan atau pengguna ponsel di Indonesia, yang terdapat di operator telekomunikasi, pihak importir ponsel, dan pihak produsen ponsel lokal.

Baca Juga :Buktikan Ponsel Bukan BM, Ikuti Cara Cek IMEI Berikut

Sementara Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditemui beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa keluarnya Peraturan tiga Menteri itu diharapkan bisa menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi nasional.

โ€œBeberapa negara juga telah menerapkan soal validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel itu. Negara pun sangat diuntungkan karena pendapatan negara dari pajak bisa terdongkrak. Selain itu konsumen juga terlindungi,โ€ ujar Rudiantara beberapa waktu lalu.

Latest