Sunday, October 20, 2019
Home News E-Commerce Pedagang Online Dikenakan Pajak, Ini Tanggapan JD.id

Pedagang Online Dikenakan Pajak, Ini Tanggapan JD.id

-

Jakarta, Selular.ID – Mulai 1 April 2019, pedagang online segera dikenakan pajak. Ini tanggapan JD.id, salah satu platform ecommerce yang beroperasi di Indonesia.

“Kami sendiri baru memantau. Sosialisasinya sendiri kan belum dilakukan sampai sekarang,” kata Mia Fawzia, Marketing Chief JD.id, usai konferensi ulang tahun ketiga JD, di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Menurut Mia, kalau memang itu aturan dari negara dan sudah dipikirkan untung ruginya, ya mau tidak mau JD harus jalankan, terutama untuk Top Seller di platform.

Kementrian Keuangan dikabarkan sudah membuat aturan pajak bagi pelaku usaha di bidang e-commerce melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik E-Commerce.

Di kesempatan yang sama, Teddy Arifianto selaku Head of Corpcomm & Public Affairs JD.id menanggapi peraturan pajak pedagang online sebagai sesuatu hal yang wajar.

“(Pedagang online dikenakan pajak) tidak masalah. Di negara mana pun, pasti negara berusaha mencari pendapatan dari pajak. Dan itu sesuatu yang lumrah. Itu hak negara. Kami berbisnis di Indonesia, pasti punya aturan masing-masing. Jadi mau tidak mau ikut peraturan yang ada,” ujar Teddy.

Lebih lanjut Teddy mengatakan, sebagai e-commerce yang mayoritas B2C (business to customer), akan lebih mudah bagi JD untuk menerapkan pajak. Untuk reseller akan disosialisasikan kemudian.

JD sendiri memulai usahanya di Indonesia sebagai retail commerce. Namun sejak pertengahan tahun lalu, JD mulai membuka platformnya untuk seller lokal. Di tahun ke-empatnya, retail commerce itu bertransformasi menjadi marketplace.

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perpajakan Untuk E-Commerce Berlaku Per 1 April 2019. Dalam peraturan ini, pihak ecommerce dan pedagang (seller) dikenai beban wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Ecommerce sendiri dikenai tugas untuk memungut dan menyetorkan pajak.

Ada 3 pajak yang harus ditanggung oleh Ecommerce, yaitu PPN (Pajak Petambahan Nilai), Pajak Pertambahan Nilai yang tertunggak sebesar 10 persen dan Pajak penjualan atas barang mewah.

Sementara bagi para pedagang (seller) akan dikenakan PPH (Pajak Penghasilan). Jadi, kedepannya pedagang akan diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nantinya, semua pedagang wajib menyerahkan NPWP kepada marketplace saat mendaftar.

“(Pemberlakukan pajak bagi seller online) mungkin akan ada kenaikan harga produk,” pungkas Teddy.

Latest