Saturday, May 25, 2019
Home News Soal Keamanan dan Politik, Revisi PP No 82 Ditunda

Soal Keamanan dan Politik, Revisi PP No 82 Ditunda

-

Jakarta, Selular.ID – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) masih dalam tahap penyelesaian oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Awalnya, Kominfo berencana revisi terbaru pada 21 Januari lalu. Namun hingga kini belum terealisasi.

Dalam prosesnya, revisi PP melibatkan semua pihak, tak hanya Kominfo saja. Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman RI menyebutkan bahwa PP 82 mengandung segala aspek seperti ekonomi, data, politik, keamanan dan lainnya.

“Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini sudah setuju terhadap revisi PP No 82. Untuk urusan keuangan, BI dan OJK lebih berwenang. OJK dan BI akan mengatur pengelolaan dan sebagainya yang menyangkut masalah keuangan,” ujar Alamsyah Saragih di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta.

Menurutnya, soal politik dan keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko polhukam) yang memiliki wewenang dalam hal tersebut.

“Kemenko polhukam memang meminta waktu (timing) untuk revisi PP No 82. Karena data makin lama makin strategis. Data strategis tersebut menyangkut keamanan dan politik. Semua itu harus berdasarkan kesepakatan negara yang bersangkutan,” papar Alamsyah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. Dikatannya, Kominfo sudah siap dengan substansi aturannya, termasuk kekhawatiran perihal keamanan negara.

“Semua subtansi mengenai pertimbangan politik dan keamanan urusan Sesneg Menkopolhukam. Kominfo tidak punya wewenang dalam hal tersebut,” ucap pria yang akrab disapa Semmy tersebut.

Disampaikan Semmy, semua instansi pemerintah punya kebijakan masing-masing yang tidak bisa diganggu gugat.

“Kita maunya tahun lalu. Namun, BI punya kebijakan masing-masing yang tidak bisa diganggu gugat.
Sekarang BI sudah setuju revisi PP No 82,” tandasnya.

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolhukam, Sigit Priyono mengatakan bahwa ada dua hal yang membutuhkan timing.

“Kami sebut timing sebelum adanya RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan keamanan siber untuk sementara substansi disimpan dulu. Jika dari dua hal tersebut sudah ada perkembangan baru kami rasa pas,” terang Sigit.

Sigit mengungkapkan Kementerian mengalami limitasi jabatan, yaitu reshuffle di tahun ini. Jika revisi tersebut selesai sebelum April 2019, dirasakan Sigit terkesan terburu-buru.

“Kebetulan saatnya April nanti sepertinya terburu-buru, substansinya bisa jadi bahan-bahan yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Sebaiknya susbtansi itu nanti renegosiasi setelah RUU PDP dan keamanan siber,” tutup Sigit.

Subscribe to Selular Newsletter

Dapatkan berita menarik seputar harga smartphone terbaru dan informasi telekomunikasi Indonesia.

Latest