Tuesday, August 20, 2019
Home News Dirjen SDPPI Konsultasikan Tender Frekuensi ke LKPP

Dirjen SDPPI Konsultasikan Tender Frekuensi ke LKPP

-

btsJakarta, Selular.ID – Untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tender frekuensi, Kementerian Komunikasi dan Informasi akan melakukan konsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hal tersebut disampaikan DR. IR. Ismail MT Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) melalui pesan singkat kepada Selular. Disampaikan Ismail pada Jumat (24/3) mendatang Kominfo berencana akan berkonsultasi dengan LKPP. 

Lebih lanjut disampaikan Ismail konsultasi ini Sebenarnya tak hanya dengan LKPP saja namun juga lembaga lain yang terkait. 

“Konsultasi yang kita lakukan tersebut hanya untuk kehati-hatian saja. Kita akan diskusi dengan semua pihak yang terkait dengan lelang frekuensi,”terang Ismail.

Pernyataan Ismail ini sepertinya bertolak belakang dengan pernyataan tim legal Kominfo sebelumnya ketika ditemui di Gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada hari Senin (20/3). Fauzan Riadani tim legal dari Kominfo masih bersikukuh tidak akan mengajak LKPP dalam tender frekuensi yang akan dilakukan oleh Kominfo. 

“Seleksi dan lelang frekuensi yang akan dilakukan oleh Kominfo tak mengacu pada Peppres 54 tahun 2010. Kita punya aturan sendiri untuk lelang frekuensi. Ini yang menjadi acuan buat kita. Bagaimana tata cara seleksinya. Karena lelang frekuensi bukan masuk ranah Peppres 54,”terang Fauzan.

Meski lelang frekuensi bukan termasuk dalam ranah Perpres 54, namun menurut Roy Salam, Direktur Indonesia Budget Center, proses-proses lelang yang lazim dilakukan seperti seperti keterbukaan, adil, non diskriminatif seharusnya tetap dijalankan oleh Kementrian Kominfo. 

“Jika Kominfo merumuskan berbagai pembatasan dalam lelang frekuensi, maka publik pasti akan bertanya-tanya ada apakah sesungguhnya,”terang Roy pada acara diskusi beberapa waktu yang lalu.

Seperti kita ketahui bersama, Kominfo berencana melakukan lelang frekuensi 2.1 Ghz sebanyak 10 Mhz dan 2.3 Ghz sebesar 15 Mhz. Rencana lelang tersebut sudah dituangkan dalam rancangan peraturan menteri (RPM) yang telah diuji publikkan pada 22 Februari hingga 5 Maret 2017 yang lalu. Namun hingga kini hasil uji publik terhadap RPM tersebut masih misteri.

Sebelumnya Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman mengatakan bahwa seharusnya masukkan terhadap uji publik yang dilakukan oleh Kominfo diumumkan hasilnya. Hasil uji publik tersebut dapat dipublikasi melalui website resmi Kominfo. 

Komisioner Ombudsman itu memberikan contoh, Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan merespon masukan dengan menjelaskan apakah masukan dari masyarakat tersebut diterima penuh, sebagian atau ditolak sepenuhnya. 

“Seharusnya Kominfo bisa mencontoh Afrika Selatan atau Kementrian Perhubungan dalam uji publik revisi PM 32 tahun 2016 tentang angkutan umum berbasis aplikasi. Kominfo harusnya bisa menjelaskan alasannya kenapa diterima, ditolak sebagian atau seluruhnya. Bagaimanapun tak semua masukan harus diterima. Yang terpenting dijelaskan mengapa ditolak dan mengapa diterima masukan dai masyarakat tersebut,”terang Alamsyah.

Latest