Banyak Penjual di Media Sosial Yang Tidak Bayar Pajak

image

Jakarta, Selular.ID – Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dengan pertumbuhan kelas menengah terbesar di Asia Tenggara. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi lahan subur bagi pemain bisnis, terutama bisnis retail.

Menurut data yang diperoleh Markplus Insight  jumlah penduduk 250 juta jiwa dengan pendapatan perkapita 3.475 USD merupakan pasar yang gemuk bagi pelaku bisnis ini.

Namun Yulianingsih Kepala Sub Direktorat Pengembangan Penegak Hukum Direktorat Jendral Pajak menuturkan, bahwa Departemen Pajak sulit untuk mendeteksi pelaku bisnis online yang menjual produknya melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, Blackberry Massenger (BBM) dan yang lainnya. Karena ini sifatnya lebih personal.

“Ini sulit sekali kita lacak untuk kewajiban mereka membayar pajak,” ujar Yuli

Padahal peraturan perundang-undangan pajak  penjual diwajibkan membayar 1% pajak dari omset penjualan Rp4.8 miliar setahun. Yuli menyebutkan peraturan ini berlaku bagi semua ritel baik penjual online ataupun ofline.

“Kami tidak membedakan  semua pedagang atau UKM dibebankan pajak 1%. Untuk penghasilan di atas itu pajaknya pun berbeda lagi, dan itu sudah diatur di Departemen Pajak,” ungkap Yuli.

Namun untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan Yuli menyebutkan nantinya akan ada peraturan yang mengatur kewajiban dalam membayar pajak.

“Sedang kami godok, nanti dalam undang-undang itu akan diatur pedagang yang menjual sewaktu-waktu, termasuk menjual di media sosial. Jadi semuanya teratur. Pedagang pun nantinya diharuskan mendaftar supaya kami memiliki datanya, ini buat ketertiban bersama,” pungkas Yuli.