Selular.ID – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Hingga 2026, BAKTI telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi yang mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga pusat kegiatan masyarakat.
Pemaparan tersebut disampaikan Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar dalam BAKTI Media Connect 2026 bertema “Memeratakan Akses Informasi ke Penjuru Negeri” di Jakarta, Rabu (12/8/2026). Infrastruktur yang dibangun pemerintah diarahkan tidak hanya untuk menghadirkan konektivitas, tetapi juga memperkuat layanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau jaringan komersial.
Fadhilah mengatakan sekitar 68% dari lebih dari 31.000 lokasi akses internet BAKTI berada di sektor pendidikan. Sementara itu, 5,89% berada di sektor kesehatan untuk mendukung layanan pemerintahan elektronik atau e-government.
Sekitar 19,9% lainnya mencakup kantor pemerintahan, pusat kegiatan masyarakat seperti pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga fasilitas transportasi publik.
“BAKTI bukan operator. BAKTI merupakan agensi yang melakukan dan mengelola pembiayaan. Core network seluruhnya dimiliki oleh operator seluler di Indonesia,” ujar Fadhilah.
BAKTI Siapkan Strategi Exit
Selain memperluas konektivitas, BAKTI mulai mengarahkan pembangunan infrastruktur digital pada keberlanjutan pemanfaatan setelah suatu wilayah mencapai tingkat kematangan tertentu.
Fadhilah menyebut BAKTI telah menjalankan strategi keluar atau exit strategy sejak 2024.
Melalui skema tersebut, wilayah yang dinilai telah memenuhi kriteria dan memiliki tingkat maturitas tertentu dapat ditawarkan kepada vendor, operator, maupun mitra lain, termasuk penyedia menara, untuk mengambil alih pengelolaannya.
Strategi tersebut menjadi bagian dari pendekatan BAKTI dalam menjalankan kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation (USO).
Menurut Fadhilah, keberhasilan program tersebut tidak hanya dilihat dari lamanya pemerintah berada di suatu wilayah, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dan ekosistem lokal untuk melanjutkan pemanfaatan infrastruktur secara mandiri.
“Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri,” katanya.
BAKTI menetapkan empat aspek yang menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur digital. Keempatnya mencakup keberlanjutan masyarakat untuk mendukung adopsi dan inklusi digital, kualitas layanan, kemampuan mendorong skalabilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keberlanjutan industri.
Aspek terakhir menjadi pertimbangan agar intervensi pemerintah tidak menggantikan atau mematikan peluang layanan komersial ketika sebuah wilayah sudah memiliki potensi pasar.
Andalkan Satria-1 hingga Palapa Ring
Untuk menjangkau wilayah yang memiliki tantangan geografis, BAKTI mengoperasikan dan mengelola sejumlah aset infrastruktur telekomunikasi strategis secara terintegrasi.
Di sektor satelit, Satelit Republik Indonesia-1 atau Satria-1 memiliki kapasitas 150 Gbps dan digunakan untuk menyediakan konektivitas ke berbagai fasilitas publik. Infrastruktur tersebut antara lain mendukung sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah, serta pos perbatasan TNI dan Polri sejak 2024.
Satria-1 menjadi salah satu infrastruktur yang digunakan untuk menjangkau lokasi yang sulit dilayani jaringan terestrial. Pemanfaatan satelit memungkinkan akses internet diberikan ke daerah yang menghadapi keterbatasan pembangunan jaringan berbasis kabel maupun serat optik.
Sementara itu, pada jaringan darat dan laut, Palapa Ring menjadi salah satu tulang punggung konektivitas nasional. Jaringan serat optik tersebut membentang sepanjang 12.148 kilometer dan melayani 131 lokasi Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota non-komersial.
Infrastruktur Palapa Ring terbagi dalam wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.
Kehadirannya menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan jaringan tulang punggung yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas layanan telekomunikasi di wilayah yang belum memiliki nilai keekonomian memadai bagi pembangunan jaringan komersial.
Selain infrastruktur backbone dan satelit, program BAKTI AKSI telah menyalurkan akses internet gratis ke lebih dari 31.864 titik layanan publik di berbagai wilayah Indonesia.
Program BAKTI Sinyal juga mencatat pembangunan BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 titik lokasi 3T melalui pendanaan APBN serta kontribusi dana USO.
BTS tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan sinyal seluler sekaligus mengurangi wilayah yang sebelumnya mengalami blank spot.
Konektivitas Mulai Dorong Aktivitas Lokal
BAKTI juga menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan ekosistem digital di tingkat daerah. Program pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan literasi digital, digitalisasi sektor pariwisata, serta penguatan kemitraan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
Salah satu contoh pemanfaatan konektivitas ditunjukkan di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di wilayah tersebut, akses internet BAKTI dimanfaatkan untuk mendukung modernisasi sekolah sekaligus mengoptimalkan rujukan layanan medis puskesmas.
Contoh lainnya berada di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Pembangunan BTS BAKTI di daerah tersebut membantu mengurangi wilayah tanpa sinyal dan membuka akses komunikasi masyarakat.
Konektivitas yang tersedia juga digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal.
Pengalaman di sejumlah daerah tersebut menjadi bagian dari evaluasi BAKTI terhadap dampak pembangunan infrastruktur.
Infrastruktur telekomunikasi tidak hanya diarahkan agar masyarakat memperoleh akses internet, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung layanan dasar dan kegiatan ekonomi.
Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Industri
Fadhilah menilai keberlanjutan infrastruktur digital di wilayah pelosok membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah pusat melalui BAKTI Komdigi, pemerintah daerah, serta operator seluler seperti Telkomsel memiliki peran dalam memastikan aset yang telah dibangun dapat terus dimanfaatkan.
Model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi bagian dari pendekatan yang didorong BAKTI untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan infrastruktur.
Dalam skema tersebut, pemerintah dapat melakukan intervensi pada wilayah yang belum menarik secara komersial, sementara pengelolaan selanjutnya dapat melibatkan pelaku industri ketika kondisi pasar dan ekosistem telah berkembang.
BAKTI Media Connect 2026 menjadi bagian dari upaya BAKTI menyampaikan perkembangan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur digital kepada publik. Kegiatan tersebut melanjutkan agenda serupa yang sebelumnya digelar di Pulau Maratua, Kalimantan Timur.
Melalui pendekatan tersebut, BAKTI menempatkan konektivitas sebagai bagian dari ekosistem yang mencakup akses, kualitas layanan, pemanfaatan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, hingga keberlanjutan industri.
Strategi exit yang telah berjalan sejak 2024 menjadi salah satu instrumen untuk mengalihkan pengelolaan infrastruktur kepada mitra ketika suatu wilayah dinilai sudah mampu berkembang secara mandiri.
Baca Juga: Bakti BCA Perkuat Desa Wisata Labuan Bajo Lewat Workshop Gastronomi
